APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEREBUTAN KEKUASAAN DI PILKADA PDF

Preview

Summary

Fritz Edward Siregar APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEREBUTAN KEKUASAAN DI PILKADA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA KETENTUAN PIDANA Pasal 72 (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49...

Description

Fritz Edward Siregar

APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEREBUTAN KEKUASAAN DI PILKADA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA KETENTUAN PIDANA Pasal 72 (1)

(2)

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

APARATUR SIPIL NEGARA PENGUJIAN FORMIL

DALAM PEREBUTAN KEKUASAAN DI PILKADA UNDANG-UNDANG

DI NEGARA HUKUM

oleh: Fritz Edward Siregar Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

JIMLY SCHOOL L A W

A N D

G O V E R N M E N T

APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEREBUTAN KEKUASAAN DI PILKADA Copyrights @2020, Fritz Edward Siregar ISBN: 978-602-7995-30-7 Penyunting: Muhammad Nur Ramadhan Grace Sianipar Bahtiar Baetal Fiera Maulidda Rizky Dermawan

Sulastio Ahli Bahasa: Ranap Simanjuntak Perancang Sampul: Aditya Pandu Satria Tata Letak: Teguh Birawa Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit Konpress, 2020 Penerbit Konstitusi Press (Konpress) Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Telp. (021) 2352 9000 ext 18296 e-mail: [email protected] Cetakan pertama, Oktober 2020 Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit

Buku ini saya persembahkan kepada seluruh Pengawas Pemilu dimanapun berada untuk tidak ragu, tidak takut didalam menegakkan keadilan pemilu

v

Pengantar Penulis Dewasa ini, apabila kita mencari phase “Misuse of Administrative Resources during Regional Election,” dalam penelusuran di internet, maka kita akan menemukan beberapa negara demokrasi – setidak-tidaknya di Amerika dan Eropa – yang mengalami hal yang sama seperti negeri ini. Pilkada cukup menjadi momok dalam perebutan kekuasaan kursi “nomor satu” di daerah. Acap kali yang terjadi bukannya pertarungan gagasan, namun penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana maupun ASN. Petahana dan ASN seperti dua sisi mata uang, dua hal yang tidak dapat dipisahkan saat berbicara mengenai Pilkada dan netralitas ASN. Isu yang sering muncul ke permukaan ialah kondisi di mana ASN diperhadapkan pada dua situasi. Apakah mengikuti perintah atasan/petahana yang sekaligus pejabat pegawai kepegawaian yang melanggar netralitas ASN atau memilih menaati asas netralitas? Pelanggaran netralitas ASN terlihat seperti annual event saat Pemilu/Pilkada tiba. Walaupun berulang kali diadakan diskusi atau diseminasi mengenai netralitas ASN, namun pelanggaran netralitas ASN terus terjadi. Bersumber pada data KASN per 19 Agustus 20201, terdapat 490 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas ASN. Sementara menurut data Bawaslu per 4 Oktober 2020, terdapat 719 rekomendasi terkait pelanggaran netralitas ASN. Apabila mengacu pada data ini, fenomena pelanggaran netralitas ASN ini cukup mengkhawatirkan. Masa kampanye belum dimulai, namun laporan pelanggaran netralitas terus melonjak. Dari data yang ironis tersebut, kemudian saya bertanya-tanya, sebenarnya apa penyebab pelanggaran netralitas ASN terus terjadi? Bagaimana pengaturan mengenai netralitas ASN? Lalu, bagaimana proses penegakkan hukum pelanggaran ASN serta peraturan apa saja yang tersedia dalam proses penegakan netralitas ASN. Selama proses tersebut, saya mendapatkan fakta bahwa pengaturan dan penegakan hukum netralitas ASN merupakan suatu mekanisme yang cukup kompleks dan melibatkan banyak lembaga negara. Sehingga, aturan hukum yang tersedia juga dikeluarkan oleh berbagai Lembaga negara. Ide awal dari penulisan buku ini diawalin dari kegiatan pribadi untuk mengumpulkan tiga hal yaitu trend pelanggaran netralitas, dan peraturan/surat edaran apa saja yang dijadikan dasar dalam penegakan netralitas serta bagaimana penerapan 1



“Pelanggaran Netralitas ASN Mengkhawatirkan, Sehingga Urgen Penguatan KASN”, 26 Agustus 2020, https://kasn. go.id/details/item/655-pelanggaran-netralitas-asn-mengkhawatirkan-sehingga-urgen-penguatan-kasn, diakses pada 2 Oktober 2020.

xxi

Pengantar Penulis

pasal 71 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 yang memiliki aturan pidana yang dilakukan oleh pejabat aparatur sipil negara. Ternyata, kegiatan yang bersifat penelitian pribadi itu makin lama makin melebar karena pengaturanya, penegakan baik penegakan netralitas ataupun pidana, serta pelaksanaan rekomendasi memiliki tantangannya masing-masing. Oleh karena itu, pertanyaan yang ingin dijawab oleh penulisan buku itu adalah bagaimana pengaturan terkait dengan penegakan netralitas ASN, Lembaga mana saja yang memiliki dampak terkait dengan pengaturan tersebut, bagaimana peran Bawaslu dalam penegakan netralitas ASN serta Kerjasama kelembagaan yang sudah terbentuk dalam penegakan netralitas ASN. Buku ini tidak berusaha untuk menjawab seluruh persoalan terkait bagaimana mengatasi persoalan netralitas dan peran petahana, sehingga hal tersebut kiranya menjadi peluang untuk dapat ditulis oleh berbagai pihak. Besar harapan saya buku ini dapat menjadi awalan untuk diskursus mengenai peran ASN dalam penyelenggaraan Pilkada dan strategi untuk menegakkan netralitas ASN di Pilkada. Berbagai kolaborasi dan diskusi lanjutan masih sangat dibutuhkan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih harus dijawab terkait dengan permasalahan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada. Dalam penulisan ini, saya tidak bisa menyelesaikannya tanpa bantuan jajaran Bawaslu yang banyak memberikan data masukan selama proses penulisan buku, baik untuk Sekretariat Jenderal Bawaslu seperti Karo TP3, Karo H2PI, Kabag Hukum, Kabag Humas serta Tenaga Ahli dan Tim Asistensi Divisi Hukum Humas Datin serta Kordiv Hukum serta Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi yang banyak memberikan masukan. Saya tidak mampu menyelesaikan buku ini tanpa bantuan yang tiada henti dari Muhammad Nur Ramadhan serta Grace Natalia Sianipar atas proses edit yang selalu muncul di akhir proses penulisan. Terima kasih saya ucapkan kepada penerbit dan seluruh pihak yang terlibat, sehingga buku ini dapat diterbitkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada kolega saya di Bawaslu, Pak Abhan, Ibu Ratna Dewi Petalolo, Pak Muhamad Afifudin serta Pak Rahmat Bagja dimana saling memberikan semangat dalam situasi sulit apapupun, yang membuat kita selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan tugas. Tidak lupa terima kasih atas dorongan semangat dari Pak Gunawan Suswantoro yang mana saya banyak belajar terkait proses penulisan buku. Terima kasih kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilu yang bersedia menghantarkan kita kepada isi buku.

xxii

Pengantar Penulis

Kasih yang tidak terhingga untuk istriku Diana Virna Simanjuntak serta anakku Denzel Frederick Siregar yang tetap mendukung meski sering tidak bisa menghabiskan waktu, terutama pada masa akhir penyelesaian penulisan buku ini. Buku ini merupakan pendapat pribadi saya dan bukan merupakan pendapat dari kelembagaan Badan Pengawas Pemilu. Akhir kata, saya ucapkan selamat membaca kepada seluruh pembaca dan segala masukan terhadap penulisan ini akan sangat berharga untuk ilmu pengetahuan dan penyelenggaraan Pilkada kedepannya.

Jakarta, 1 Oktober 2020

Fritz Edward Siregar

xxiii

DAFTAR ISI PENDAHULUAN............................................................................................1 BAB I PILKADA DAN PEMERINTAH DAERAH....................................................5 Pengantar......................................................................................................5

Revolusi UU Pilkada ...................................................................................6

Penutup .....................................................................................................17 BAB II ATURAN DAN PENEGAKAN NETRALITAS ASN......................................21 Peran Penting ASN dalam Pemerintahan....................................................21

Apa itu Netral?............................................................................................24



Pembatasan Bukan Pelanggaran HAM........................................................27



Regulasi Mengenai Netralitas ASN.............................................................29



Peran Lintas Lembaga.................................................................................43



Kerja Sama Lima Lembaga..........................................................................51

BAB III PERAN DAN TEMUAN BAWASLU DALAM PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN.........................................57 Kewenangan Bawaslu dalam Mengawasi Netralitas ASN.............................57

Temuan Pelanggaran Netralitas ..................................................................60



Tabulasi Pelanggaran Netralitas ASN (Data Bawaslu)..................................73



Hasil Kajian KASN.....................................................................................78



Rekomendasi Bawaslu Hingga 4 Juli 2020..................................................80



Rekomendasi KASN yang Tidak Ditindaklanjuti........................................81



Penyebab Pelanggaran Netralitas ASN.........................................................82



Ikhtiar Pasal 71...........................................................................................84 xxv

BAB IV PENERAPAN PASAL 71 AYAT (1) UU PILKADA .......................................87 Perihal Pasal 71 UU Pilkada........................................................................87

Mengenai Frasa Menguntungkan dan Merugikan.......................................88



Kajian Putusan Penerapan Pasal 71 Ayat (1) UU Pilkada............................96



Kesimpulan Unsur-Unsur dalam Putusan.................................................102



Lesson Learned...........................................................................................104

BAB V SURAT KEPUTUSAN BERSAMA: KOMITMEN NYATA MENGAWAL NETRALITAS ASN DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA.............................................................109

Tujuan dan Ruang Lingkup SKB dalam Pilkada 2020..............................111



Tata Cara Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada 2020..........................................................114



Jenis Pelanggaran Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Beserta Sanksinya......................................................................................116

PENUTUP..................................................................................................127 DAFTAR PUSTAKA....................................................................................129 LAMPIRAN.................................................................................................133

xxvi

HUKUM

Harga P. Jawa Rp97.000,00...