BREVET AB TERPADU PDF

Preview

Summary

BREVET AB TERPADU PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI BREVET PAJAK AB TERPADU IKATAN AKUNTAN INDONESIA ( IAI ) 2017 1 PROFILE PROFILE Nama : Amri Utama SE.,MM Tpt/Tgl.lahir : Lubuk Linggau/ 17-08-1977 Pendidikan Dinas : STAN Lulus 1997 Alamat : Jl. Angkatan 66 Lr. Rajawali 1 No. 2005 A Palembang Kantor ...

Description

BREVET AB TERPADU PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

BREVET PAJAK AB TERPADU

IKATAN AKUNTAN INDONESIA ( IAI ) 2017

1

PROFILE

Nama Tpt/Tgl.lahir Pendidikan Dinas Alamat Kantor Dinas

PROFILE

: Amri Utama SE.,MM : Lubuk Linggau/ 17-08-1977 : STAN Lulus 1997 : Jl. Angkatan 66 Lr. Rajawali 1 No. 2005 A Palembang : KPP Palembang Utara 1997 - 2002 KPP Palembang Ilir Barat 2002 - 2007 KPP Madya Palembang 2007- 2010 KPP Pratama Sekayu 2010 - 2013 KPP Pratama Kayu Agung 2013 - 2015 Kanwil DJP Sumsel Babel 2015 – Sekarang

Diluar Kedinasan

: Instruktur di IAI Sumsel Politeknik Sriwijaya Palembang Politeknik Keuangan Negara (STAN) Palembang Dilpolma III fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Blog:

:

No. HP

:

https://amriutama.blogspot.co.id 081367226655 2

DASAR HUKUM UU No. 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU No. 36 TAHUN 2008

• PERATURAN PEMERINTAH • PERATURAN MENKEU • PERATURAN DIRJEN PAJAK 3

PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 1

ADALAH

PAJAK YANG DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA DALAM TAHUN PAJAK

4

SUBJEK PAJAK Pasal 2 ayat (1)

- ORANG PRIBADI - WARISAN YG BELUM TERBAGI

BADAN

BENTUK USAHA TETAP (BUT)

5

SUBJEK PAJAK Pasal 2 ayat (2)

SUBJEK PAJAK

DALAM NEGERI

LUAR NEGERI

6

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI Pasal 2 ayat (3)

ORANG PRIBADI : - BERTEMPAT TINGGAL / BERADA DI INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DLM 12 BULAN; ATAU - DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA BADAN YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA WARISAN YANG BELUM TERBAGI 7

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI Pasal 2 ayat (3)

ORANG PRIBADI : - BERTEMPAT TINGGAL / BERADA DI INDONESIA KURANG DARI 183 HARI DLM 12 BULAN; ATAU - TIDAK TINGGAL DI INDONESIA - TIDAK BERNIAT TINGGAL DI INDONESIA BADAN ASING YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA

8

Bentuk Usaha Tetap Bagi OP SPLN 

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

a.

tempat kedudukan manajemen; Cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik;

b. c. d. e.

9

Perlakuan Perpajakan Bentuk Usaha Tetap 

Yang menjadi Objek Pajak BUT Adalah : 1. Penghasilan dari usaha dan atau kegiatan BUT tsb dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. (ATTRIBUTION INCOME) 2. Penghasilan kantor pusat dari usaha, atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. (FORCE OF ATTRACTION INCOME) 3. Penghasilan sebagaimana dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh oleh Kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yamg memberikan penghasilan dimaksud. (EFFECTIVELY CONNECTED INCOME)



Pengurangan Biaya



Dikenakan Tarif Pasal 17 UU PPh

10

Non subjek PPh OP 

Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;



Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UU PPh, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

11

Warisan Belum Terbagi 

Ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai SPDN



Warisan yg belum terbagi mengikuti status pewaris,(memakai NPWP pewaris)



Kewajiban pajak subjektif, dimulai sejak timbulnya warisan dan berakhir saat warisan selesai dibagikan.  Warisan yang belum terbagi yang ditinggal oleh WP OP SPLN yang tidak menjalankan kegiatan melalui BUT di Indonesia

12

OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1)

PENGHASILAN

- Setiap tambahan kemampuan ekonomis - Diterima atau diperoleh Wajib Pajak, - Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, - Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN 13

PENGHASILAN OBYEK PAJAK DIBAYAR SENDIRI

Tidak FINAL (Pasal 4 ayat 1) PEMOTONGAN

Tahun Berjalan = Kredit Pajak. Pada akhir tahun PPh Dihit. kembali atas seluruh pengghasilan setahun.

DIBAYAR SENDIRI

FINAL (Pasal 4 ayat 2)

Th Berjalan = Pelunasan Pajak PEMOTONGAN

BUKAN OBJEK PAJAK (Pasal 4 ayat 3) 14

Pengelompokan Jenis Penghasilan

Penghasilan Dalam Negeri Penghasilan Luar Negeri 15

Sumber Penghasilan DN  

 



Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: penghasilan dari usaha dan kegiatan misal usaha dagang , jasa pekerjaan bebas yaitu orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus misal praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya; penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja seperti gaji, honorarium, penghasilan penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

16

Penghasilan Luar Negeri  

UU PPh menganut prinsip Worldwide Incme maka: penghasilan yang berasal dari luar negeri dengan nama dan dalam bentuk apa pun harus dilaporkan di Indonesia.

17

Penghasilan yang menjadi objek PPh : Penghasilan yang merupakan objek Pajak : 

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU PPh  hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;  laba usaha;  keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

18

3.

4.

5.

keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; 19

  

 

   

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; royalti atau imbalan atas penggunaan hak; sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; keuntungan selisih kurs mata uang asing; selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

20

     

premi asuransi; iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; penghasilan dari usaha berbasis syariah; imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan surplus Bank Indonesia.

21

Obyek PPh Final Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:  penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;  penghasilan berupa hadiah undian;  penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;  penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan  penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

22

Karakteristik Obyek PPh Final Tidak perlu digabung dengan Penghasilan Non Final Tidak dapat dikreditkan

Biaya tidak dapat dikurangkan

23

PENGHASILAN TERTENTU YANG PENGENAAN PAJAKNYA TELAH DIATUR DGN PERATURAN PEMERINTAH (PP) 1. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN AHAM DI BURSA EFEK ( PP No. 41 TAHUN 1994 sttd PP No. 14 TAHUN 1997) 2. PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN ( PP No. 132 TAHUN 2000) 3. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (PP No. 48 TAHUN 1994 sttd PP No.71 TAHUN 2008) 4. PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI ( PP No. 131 TAHUN 2000 jo KMK No.51/KMK.04/2001) 5. PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( PP No. 29 TAHUN 1996 sttd PP No 5 tahun 2002)

6. PENGHASILAN BERUPA OBLIGASI ( PP No. 16 tahun 2009) 7. PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI ( PP No. 51 TAHUN 2008 sttd PP 40 Tahun 2009) 24

PENGHASILAN TERTENTU YANG PENGENAAN PAJAKNYA TELAH DIATUR DGN PERATURAN PEMERINTAH (PP) 8. PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (PP No 19 tahun 2009)

9. PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA (PP No 17 tahun 2009) 10. PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI (PP No 15 tahun 2009) 11. PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAN NEGARA ( (PP No 27 tahun 2008)

25

Bukan Obyek Pajak a. Pasal 4 ayat 3: 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 26

Bukan Obyek Pajak warisan; c. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh; d. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; b.

27

Bukan Obyek Pajak h.

bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

k.

beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

m.

bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 28

Beasiswa yang merupakan bukan obyek PPh 



 



Penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendididikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. Pendidikan formal yang dimaksud adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal yang dimaksud adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Ketentuan tsb tidak berlaku apabila penerima beasiswa mempunyai hubungan istimewa dengan : 1) Pemilik; 2) Komisaris; 3) Direksi; atau 4) Pengurus, dari Wajib Pajak pemberi beasiswa. Komponen beasiswa tsb terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (tuition fee), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

29

Penghitungan Penghasilan Neto

Ph Bruto

Biaya2/ Norma Penghitungan

Ph. Netto

30

Penghitungan Penghasilan Neto  



Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan 31

Norma Perhitungan Penghasilan Neto 



Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

32

Pembukuan dan Pencatatan 



Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan Dikecualikan dari kewajiban pembukuan : 

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Omzet Max 4,8 M/Thn)



Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 33

Pembukuan dan Pencatatan 





Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas 34

Pembukuan dan Pencatatan 



Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

35

Penyimpanan Dokumen 

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. 36

Pencatatan 

 

Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Pencatatan dalam satu tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal Wajib Pajak selama 10 (sepuluh)

37

Pencatatan  





Pencatatan dalam satu tahun harus diselenggarakan secara kronologis Pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain: 1) Jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh; 2) Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan. Wajib Pajak Orang pribadi juga harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban.

38

Penentuan PTKP Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.  Untuk subyek pajak yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan. 

39

Penentuan PTKP Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.  Untuk subyek pajak yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal ...