Dampak Covid-19 Terhadap Nelayan Diwilayah Pesisir Pantai PDF

Preview

Summary

Dampak Covid-19 Terhadap Nelayan Diwilayah Pesisir Pantai Muhammad Rizqal Marwing (D091191049) Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Telp : 081354778543. Email : [email protected] ABSTRAK Perikanan adalah suatu kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumber d...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Dampak Covid-19 Terhadap Nelayan Diwilayah Pesisir Pantai muhammad rizqal Muhammad Rizqal Marwing

Cite this paper

Downloaded from Academia.edu 

Get the citation in MLA, APA, or Chicago styles

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

PENURUNAN DIST RIBUSI PERIKANAN DI INDONESIA DAMPAK DARI WABAH COVID-19 Sat riya Maulana

Lima Dimensi Jurnalisme Krisis Covid-19 (Bab 17) GILANG D E S T I PARAHITA MUSUH TAK KASAT MATA PENGIKIS EKONOMI sesa sabrina

Dampak Covid-19 Terhadap Nelayan Diwilayah Pesisir Pantai Muhammad Rizqal Marwing (D091191049) Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Telp : 081354778543. Email : [email protected]

ABSTRAK Perikanan adalah suatu kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam perikanan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan manusia dengan mengoptimalisasikan dan memelihara produktivitas sumber daya perikanan dan kelestarian lingkungan. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia dengan panjang mencapai lebih dari 95.181 kilometer. kondisi perikanan indonesia yang dilansir oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor kep.18/men/2011 adalah (1) Luas laut Indonesia 5,8 juta km2 atau 2/3 luas wilayah RI dan panjang pantai 95.181 km, akan tetapi PDB perikanan baru sekitar 3,2%. (2) Potensi sumberdaya perikanan tangkap 6,4 juta ton per tahun, akan tetapi nelayan masih miskin. (3) Produksi perikanan tangkap di laut sekitar 4,7 ton per tahun dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan maksimum 5,2 juta ton per tahun, sehingga hanya tersisa 0,5 juta ton per tahun. (4) Produksi Tuna naik 20,17% pada tahun 2007, akan tetapi produksi Tuna hanya 4,04% dari seluruh produksi perikanan tangkap. (5) Jumlah nelayan (laut dan perairan umum) sebesar 2.755.794 orang, akan tetapi lebih dari 50% atau 1.466.666 nelayan berstatus sambilan utama dan sambilan tambahan. (6) Armada perikanan tangkap di laut sebanyak 590.314 kapal, akan tetapi 94% berukuran kurang dari 5 GT dengan SDM berkualitas rendah dan kemampuan produksi rendah. (7) Potensi budidaya laut seluas 8.363.501 ha, akan tetapi realisasi hanya seluas 74.543 ha. (8) Jumlah industri perikanan lebih dari 17.000 buah, akan tetapi sebagian besar tradisional, berskala mikro dan kecil. (9) Ekspor produk perikanan 857.783 ton dengan nilai US$ 2.300.000, akan tetapi produksi turun 7.41% pada tahun 2006-2007, bahkan volume ekspor udang turun 5.04% dan nilainya pun turun 6.06%. pada saat ini Wabah penyakit Covid-19, telah menyebar diseluruh wilayah di Indonesia. Berbagai dampak telah dirasakan oleh masyarakat terutama dampak ekonomi yan ditimbulkan.

Salah satunya ialah pada masyarakat yang bekerja pada sektor perikanan. Tulisan ini ada untuk mengetahui apa-apa saja dampak ekonomi wabah covid-19 terhadap sektor perikanan dan bagaimana tanggapan pemerintah dala menyelesaikan masalah ini. Kata Kunci : Dampak, Nelayan, Covid-19

I. Latar Belakang Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, yang hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut telah membuat beberapa Negara mengambil kebijakan untuk memberlakukan lockdown sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona untuk mencegah kemungkinan penyebaran makin meluas. Apabila aturan tersebut dijalankan, maka sejumlah kegiatan yang melibatkan publik dibatasi, seperti kegiatan perkantoran atau instansi diliburkan, proses belajar mengajar dilakukan via online, serta pembatasan kegiatan keagamaan yaitu beribadah dirumah dan pembatasan mobilitas masyarakat maupun pembatasan kegiatan transportasi umum. Dampak wabah virus Corona (Covid-19) tidak hanya merugikan pada sisi kesehatan saja. Virus yang bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok, ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Wabah virus corona SARS-COV-2, penyebab penyakit Covid-19, telah menyebar di semua provinsi di Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah Corona

sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus Corona terhadap industri. Banyak sektor industri, termasuk perikanan terpukul dengan dampak penyebaran penyakit ini. Penyakit ini dirasakan sangat berdampak pada profesi nelayan dan pekerja perikanan. Hal ini dapat menimbulkan tekanan hebat pada kondisi sosial ekonomi nelayan dan awak kapal perikanan atau pekerja perikanan. Jumlah operasi yang berkurang serta rendahnya daya serap pasar menjadi pukulan bagi para nelayan yang tinggal diwilayah pesisir pantai. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi lebih lanjut mengenai (1) apa apa saja dampak ekonomi wabah covid19 pada sektor perikanan dan mengapa dampak itu bisa terjadi (2) apa apa saja kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan pemasalahan ekonomi terhadap masyararkat nelayan kecil dan pekerja perikanan.

II. Pembahasan Dampak wabah virus Corona (Covid-19) tidak hanya merugikan masyarakat pada sisi kesehatan saja. Virus yang bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok, ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian

masyarakat

pada

masing-masing

di

seluruh

dunia,

tak

terkecuali

Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah Corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus Corona terhadap industri. Beberapa stimulus ekonomi diluncurkan, bahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing termasuk Work From Home (WFH) dan beberapa Kepala Daerah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar. Berikut adalah dampak dari pandemi covid-19 terhadap perekonomian pada sektor peikanan dan kebijakan Pemerintah Indonesia : II.1 Dampak ekonomi wabah covid19 pada sektor perikanan dan penyebabnya  Ikan Menumpuk Dampak pandemi COVID-19 yang paling dirasakan nelayan yaitu harga ikan yang turun drastis mencapai 50 persen. Hal ini tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan saat

melaut, ditambah lagi biaya operasional yang tinggi. Hal inilah yang menjadikan nelayan diwilayah pesisir pantai berpikir bahwa kerja di laut seperti sia-sia. Salah seorang nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

mengatakan biasanya mereka menjual ikan kakap

merah (Lutjanus campechanus) dengan harga Rp 60 ribu/kg. Sekarang ini turun hingga Rp 25-30 ribu/kg. Penurunan harga ikan katanya terjadi sudah sebulanan. Meskipun harganya murah dia tetap menjual ikan hasil tangkapannya itu. Sebab jika tidak segera dijual, ikan semakin basi. Selain ukuran, harga ikan ditentukan dari kesegarannya. Padahal awalnya, begitu ikan hasil tangkapan sampai ke tempat pelelangan langsung dimasukkan ke dalam truk, kemudian serentak berangkat ke pabrik-pabrik. Ikan tidak sampai menumpuk di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). “Sekarang ini sebagian pembeli sudah tidak ada tempat untuk menimbun ikan,” kata Amir. Bahkan truk-truk pengangkut ikan yang sudah berangkat tidak bisa kembali karena kebijakan karantina wilayah di beberapa daerah di Indonesia. Dampak lain yang di rasakan oleh nelayan yaitu waktu memancing di laut lebih diperpendek menjadi 3-4 hari. Alhasil, tangkapan ikan semakin sedikit. Padahal sekarang ini cuaca sedang bagus untuk mencari ikan di laut. Biasanya selama seminggu di laut paling tidak bisa membawa pulang 4-5 kuintal hasil tangkapan ikan. “Kalau stabil minimal bisa dapat Rp 15 juta. Sekarang ini habis di perbekalan (untuk melaut),” kata salah seorang nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara.  Kegiatan Ekspor Berkurang Dengan adanya wabah covid19 sejumlah Negara mengambil kebijakan penguncian (lockdown) sebagai langkah upaya pengendalian penyebaran infeksi. Sebenanya definisi lockdown masih belum begitu jelas dan belum disepakati secara global penerarpan lockdown di setiap Negara atau wilayah memiliki cara atau prosedur yang berbeda-beda. Seperti halnya Indonesia yang Mengacu pada penjelasan Presiden Joko Widodo, lockdown mengharuskan sebuah wilayah menutup akses masuk maupun keluar sepenuhnya. Masyarakat di wilayah yang diberlakukan lockdown tidak dapat lagi keluar rumah dan berkumpul, sementara semua

transportasi dan kegiatan perkantoran, sekolah, maupun ibadah akan dinonaktifkan lockdown seperti inilah yang diisttilahkan sebagai PSBB yakni kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia kegiatan ekspor barang dan impor masih diperbolehkan. Meskipun kegiatan ekspor barang dan impor masih diperbolehkan di Indonesia akan tetapi sejumlah negara tetangga memberlakukan kebijakan lockdown yang sepenuhnya yakni juga menutup akses ekspor dan impor barang dari dan keluar negeri. Seperti halnya Negara Malaysia dimana pemerintah malaysia menutup akses ekspor dan impor sebagai lannkah pencegahan wabah covid19 di Malaysia. Hal ini berimbas pada ekspor perikanan Kebijakan penguncian (lockdown) yang diberlakukan Pemerintah Malaysia sejak 18 Maret lalu membuat produksi perikanan tak boleh masuk ke Tawau. Malaysia mengumumkan penutupan untuk sementara waktu. setiap hari rata-rata 20 ton ikan berbagai jenis yang di ekspor ke Tawau. Salah seorang nelayan mengakui penyebab penurunan harga ikan ini salah satunya dikarena adanya karantina wilayah di beberapa negara sehingga banyak restoran-restoran yang tutup. Akibatnya, volume ekspor oleh Unit Pengelola Ikan (UPI) juga menurun. Efeknya ikanikan yang sudah dikirim banyak yang tertahan. Selain itu, di Indonesia sendiri saat ini sudah banyak daerah zona merah terkait dengan penyebaran virus Corona. Awalnya yang bebas pengiriman antar provinsi maupun pasar lokal, sekarang ini menjadi terhambat. Meskipun begitu, ikan yang di jual para nelayan di TPI setiap hari sebenaranya pun habis. Karena harga murah dari biasanya sehingga ikan banyak dibeli oleh supplier yang memiliki penampungan ikan. Nelayan tersebut juga mengatakan bahwa penurunan volume ekspor ini,

dari yang

biasanya 100 persen, penurunannya bisa sampai 30-35 persen. “Untuk yang Februari kemarin ini ada 41 lembar surat hasil tangkapan ikan yang di ekspor. Bulan ini turun menjadi 27 dokumen,” jelasnya. Untuk yang ekspor juga terkendala oleh kebijakan lockdown pada masing-masing Negara, umumnya ke negara-negara Uni Eropa seperti Perancis, Italia, Belanda, Sinegal, Inggris, Yunani,

Belgia, Amerika. Selain itu ada di negara-negara Asia seperti Thailand, Malaysia,Taiwan, dan Cina. II.2 Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan pemasalahan ekonomi terhadap masyararkat nelayan kecil dan pekerja perikanan. Ketua Harian ISKINDO sekaligus Koordinator Nasional Destructive Fishing Wacth, Abdi Suhufan mengatakan dampak pandemi Covid-19 sangat terasa pada sektor perikanan termasuk pada nelayan dan Awak Kapal Perikanan (AKP) Indonesia. “Selain dampak keekonomian karena berkurangnya operasi dan tangkapan ikan, juga pada aspek keselamatan bekerja di atas kapal. Beberapa AKP yang ada di luar negeri dikabarkan sudah jadi korban,” ujarnya. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M Zulficar Mochtar mengatakan saat ini banyak ikan hasil tangkapan nelayan yang dibuang begitu saja dan tidak terserap di pasaran. Akibatnya, nelayan mengalami kerugian karena harga ikan rendah. Menurut Zulficar, di tengah wabah Covid-19, nelayan tetap melaut untuk menangkap ikan. Banyak hasil tangkapan ikan, tetapi pasar ikan atau unit pengolahan tidak beroperasi. Begitupula cold storage over capacity. “Nelayan rugi dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hingga nelayan tidak mampu melaut kembali,” katanya. Zulficar mengatakan, sejauh ini, produksi perikanan selalu ada. Yang belum ada mekanisme atau sistem yang bisa mengantisipasi dan mengantar hasil perikanan ini ke konsumen. Karena itu, ada beberapa agenda untuk memberikan stimulus seperti bantuan moda distribusi ikan, pembukaan cargo flight untuk ekspor, fasilitasi pemasaran ikan secara online dan pemberian ikan secara masif oleh BUMN/BUMD. Selain itu, bantuan perbekalan atau operasional nelayan, relaksasi pembayaran kredit nelayan hingga akses permodalan. Perlu perencanaan yang baik saat melaut. Seperti berapa balok es yang dibawa, berapa yang ditangkap. Jangan sampai hasil tangkapan ikan banyak, kemampuan es terbatas. Jadi perlu pula rasionalisasi. Begitupula dengan aspek pemasaran. sejumlah lembaga yang terkait dengan perikanan menggelar diskusi daring (dalam jaringan) dengan tema “Dampak dan Pencegahan Covid-19 pada Nelayan dan Pekerja Perikanan.” Diskusi ini digelar SAFE Seas bekerjasama Direktorat Jenderal DJPT-KKP, DFW Indonesia, Yayasan Plan

Internasional Indoneia dan FAO-ISLME Project. terdapat 5 rumusan dampak Covid-19 bagi pekerja di sektor perikanan. Pertama, pemerintah menjamin pasokan perikanan nasional masih stabil produksi. Pemerintah melihat bahwa produksi perikanan masih terjaga. Persoalannya adalah harga ikan yang turun dan belum adanya mekanisme atau ‘penghubung’ yang bisa memanfaatkan platform usaha yang efektif dan menjangkau konsumen dengan aman. Kedua, nelayan dan awak kapal perikanan adalah pihak yang sangat rentan saat mewabahnya Covid-19 ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, pemerintah melalui KKP telah mempunyai skema setidaknya pada dua bidang yaitu perikanan tangkap dan pengolahan untuk menyiapkan dukungan bagi yang terpapar Covid-19 ini. Skema stimulus perikanan ini mesti dipastikan terdeliver dengan baik ke stakeholders. Keempat, social security dan jaminan ketersediaan pangan Pemerintah seharusnya dapat pula diakses oleh nelayan dan Awak Kapal Perikanan. Untuk itu dukungan konkret Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memudahkan proses ini harus muncul. Kelima, kondisi status pandemi Covid-19 bisa menjadi peluang bagi sektor perikanan Indonesia untuk memainkan peranannya. Yang bisa dijalankan segera adalah menjaga agar produksi tetap ada, distribusi ditopang oleh ketersediaan rantai pasok dan adanya mekanisme delivery bahan pangan ikan sampai di pasar dengan aman dan sehat. Keenam, Pengiriman Tidak Dibatasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta kepada kepala daerah agar akses pengiriman sarana produksi dan logistik di bidang kelautan dan perikanan tidak dibatasi, termasuk wilayah-wilayah yang menjadi zona merah pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal itu dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari para pelaku usaha perikanan yang terkendala dalam akses keluar dan masuk wilayah yang mengeluarkan kebijakan pembatasan dan penutupan akses ke wilayahnya masing-masing belakangan ini.Padahal, Presiden Joko Widodo dalam arahannya meminta daerah untuk mempermudah akses pengiriman logistik untuk mensuplai kebutuhan pangan masyarakat sehingga produktivitas, daya beli dan suplai pangan tetap terjaga. Direktur Jenderal Perikanan Bududaya KKP, Slamet Soebjakto, berharap agar akses pengiriman input produksi meliputi pakan ikan, induk/calon induk, benih, bibit rumput laut dan

sarana produksi lainnya serta hasil produksi budidaya dan nelayan, dipermudah dan tidak dibatasi.“Sektor Perikanan, khususnya sub sektor perikanan budidaya ini kan sangat erat kaitannya dengan masalah suplai pangan bagi masyarakat. Di tengah wabah COVID-19 ini tantangan kita adalah penyediaan pangan termasuk di dalamnya produk ikan,” kata Slamet dalam siaran pers KKP, Rabu (1/4/2020). Dia mengingatkan, bahwa produk perikanan bisa tersedia jika produksi tetap berjalan. Karenanya, KKP telah menyiapkan strategi salah satunya mendorong distribusi bantuan sarana produksi dan menjamin sistem logistik ikan tidak terganggu. KKP, kata Slamet, telah mengirim surat permohonan kepada gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 agar memberikan jaminan akses keluar dan masuk distribusi input produksi perikanan dan logistik ikan ke berbagai wilayah. Ini penting untuk memberikan kepastian usaha, khususnya bagi UMKM perikanan. “Pak Menteri sudah kirim surat resmi ke Bapak Presiden, cq: Kepala Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pak Donny (Munardo). Intinya meminta agar akses distribusi input produksi dan logistik ikan tidak mengalami gangguan,” jelasnya. Surat permohonan ditembuskan ke Menko bidang Kemaritiman dan investasi, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, ke para Gubernur, dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Menurut Slamet, pihaknya meminta arahan dari pihak terkait mengenai protokol atau SOP teknis di lapangan yang harus dilakukan pembudidaya atau pelaku usaha perikanan. “Apakah perlu membawa surat pengantar atau seperti apa, nanti kita tunggu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah clear. Pesan saya, para pelaku tidak perlu khawatir, KKP selalu memantau setiap kejadian di lapangan dan siap hadir kapanpun,” jelas Slamet. Sebelumnya hasil pantauan di lapangan, beberapa pengusaha perikanan di Kabupaten Pati, Jateng, terpaksa sementara mengurungkan pengiriman ikan ke Jakarta karena merasa khawatir ada penutupan akses. Di Jawa Barat, pengiriman bantuan pakan ikan mandiri dari Pangandaran sebanyak 20 ton sempat tertahan 1 hari akibat sulitnya akses ke wilayah zona merah. Baru-baru ini juga Gabungan Pengusaha Makanan Ternak, meminta pemerintah tidak membatasi akses pengiriman pakan ke berbagai wilayah, jika kebijakan karantina wilayah diberlakukan.

III. Kesimpulan Penyebaran covid19 yang masif di hampir seluruh Negara di dunia berdampak besar terhadap perekonomian global berbagai aktivitas lain khususnya aktivitas perekonomian di banyak Negara terpaksa ditutup atau dihentikan demi mencegah makin merebaknya virus Ini. Akibatnya, banyak pekerja terkena dampak, terkena pemútusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economy Outlook April 2020, di antara berbagal negara yang terkena dampak pengangguran, Amerika ialah yang paling mencolok. Jumlah pengangguran di negara itu diproyeksikan meningkat menjadi 10,4% dari total angkatan kerja pada 2020 setelah pada 2019 hanya 3,7%. Sementara itu, jumlah pengangguran di Indonesia juga diprediksi bertambah, dari 5,3% pada 2019 menjadi 7,5% pada 2020 dari angkatan kerja (2,2%). Peningkatan pengangguran ini memang sudah mulai terlihat. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), di sektor formal setidaknya sudah lebih dari 189 ribuan pekerja yang terkena PHK dari 22 ribuan perusahaan, sedangkan hampir sejuta pekerja dirumahkan dari sekitar 17 ribu perusahaan. Sementara Itu, di sektor informal 189.452 pekerja dari 34.453 perusahaan terkena dampak. Wabah penyakit Covid-19, telah menyebar diseluruh wilayah di Indonesia. Ekonomi global dipastikan menurun, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah Corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus Corona terhadap industri. Terdapat banyak sektor industri perekonomian yang terkena dampaknya, termasuk industri perikanan yang terpukul dengan dampak penyebaran penyakit ini....