KEKEBALAN GEDUNG DIPLOMATIK DALAM KASUS PENYADAPAN MYANMAR TERHADAP INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 DOCX

Title	KEKEBALAN GEDUNG DIPLOMATIK DALAM KASUS PENYADAPAN MYANMAR TERHADAP INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961
Author	Indra Kadek
Pages	8
File Size	23.6 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	391
Total Views	726

Summary

Description

KEKEBALAN GEDUNG DIPLOMATIK DALAM KASUS PENYADAPAN MYANMAR TERHADAP INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 Politik luar negeri ditujukan untuk memajukan dan melindungi kepentingan negara. Fungsi utama diplomasi adalah melindungi dan memajukan kepentingan nasional. Untuk itu, setiap bangsa harus menentukan sendiri sikapnya terhadap bangsa lain dan juga harus menentukan arah tindakan yang akan diambil dan dicapai dalam urusan internasional.1 Hukum diplomatik dibangun berdasarkan permufakatan yang dilandasi atas prinsip kesepakatan bersama (principle of mutual consent), prinsip persetujuan timbal balik (principle of reciprocity) dan prinsip-prinsip lainnya yang disepakati oleh negara-negara dalam mengadakan hubungan diplomatik.2 Dalam kenyataannya, hubungan suatu Negara dalam melkukan hubungan diplomatik tidak selalu berjalan dengan baik, seperti contoh kasus dibawah ini terkait dengan penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar.3 TEMPO Interaktif, Jakarta: Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Wyoso Projowarsito mengakui terjadinya penyadapan di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangoon, Myanmar. "Di saluran telepon saya dan saluran telepon atase pertahanan (kolonel Yayat Hidayat)," ujar Wyoso saat dihubungi Tempo News Room per telepon, Senin (12/7). Dia menambahkan, pihaknya tidak mengetahui sudah berapa lama kantor Kedutaan Indonesia, disadap.Sebelumnya pernah pula mencuat berita penyadapan di kantor Kedutaan Indonesia di Canberra, Australia. Hal ini menyebabkan Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda segera mengambil tindakan mengamankan seluruh kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.Lebih lanjut Wyoso mengungkapkan, kasus penyadapan tersebut terungkap setelah datangnya tim pemeriksa dari Jakarta yang melakukan pemeriksaan di Kedutaan Indonesia di Yangoon, Kamis (24/6). Tim tersebut, lanjut dia, terdiri dari Direktur Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri Banua Raja Manik dua orang dari Lembaga Sandi Negara, Kolonel 1 Syahmin Ak., 2008, Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analasis, Rajawali Pers, Jakarta, h. 5 2 Febi Hidayat, 2011, Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional (Studi Kasus Penyadapan KBRI Di Myanmar Tahun 2004), Fakultas Hukum Universitas Andalas, h. 3-4 3 Hubungan Diplomatik merupakan hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara, hal ini sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu....