MAKALAH ANGKATAN 41 KELOMPOK XII: ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA/PUSAT PEMERINTAHAN Diajukan sebagai salah satu tugas mata kuliah Kebijakan Publik Dosen PDF

Preview

Summary

MAKALAH ANGKATAN 41 KELOMPOK XII: ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA/PUSAT PEMERINTAHAN Diajukan sebagai salah satu tugas mata kuliah Kebijakan Publik Dosen: Dr. Ir. A. H. Rahadian, M.Si Disusun Oleh: No. Nama NPM 1. Ika Luswara MIA 1201010474 2. Olivia Aprinae MIA 1201010452 SEKOLAH TING...

Description

Accelerat ing t he world's research.

MAKALAH ANGKATAN 41 KELOMPOK XII: ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA/PUSAT PEMERINTAHAN Diajukan seba... Olivia villinds

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

DISKURSUS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI INDONESIA Oleh syafuan rozi Pemindahan Ibukot a Dalam Perspekt if Administ rasi Negara arief muhammad WACANA PEMINDAHAN IBU KOTA DI INDONESIA (St udi Kasus Opini Mahasiswa, Dosen dan Karyawan II… syafuan rozi

MAKALAH ANGKATAN 41 KELOMPOK XII: ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA/PUSAT PEMERINTAHAN

Diajukan sebagai salah satu tugas mata kuliah Kebijakan Publik Dosen: Dr. Ir. A. H. Rahadian, M.Si

Disusun Oleh: No.

Nama

NPM

1.

Ika Luswara

MIA 1201010474

2.

Olivia Aprinae

MIA 1201010452

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI MANDALA INDONESIA (STIAMI) PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI JAKARTA 2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Analisis Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara/Pusat Pemerintahan. Dan juga kami berterima kasih pada Bapak Dr. Ir. A. H. Rahadian, M.Si selaku Dosen mata kuliah Kebijakan Publik yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai Analisis Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara/Pusat Pemerintahan. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang kami harapkan. Untuk itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun. Semoga makalah mengenai Analisis Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara/Pusat Pemerintahan

ini dapat dipahami bagi siapapun yang

membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Demikian kami sampaikan, terimakasih.

Jakarta,

Juli 2013

Penulis

i

Daftar Isi Hal Kata Pengantar.................................................................................................... i Daftar Isi .............................................................................................................. ii Bab I

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang. ......................................................................... 1 1.2 Ruang Lingkup Penulisan.......................................................... 5 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan .................................................. 6

Bab II

Analisis Situasi 2.1 Masalah/Isu Politik.................................................................... 7 2.2 Masalah dan Isu Faktual ......................................................... 10 2.3 Alasan diangkat sebagai isu kebijakan .................................... 14

Bab III

Alternatif Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara/Pusat Pemerintahan 3.1 Ibukota Negara dan Pusat Pemerintahan Tetap di Jakarta ......17 3.2 Pusat Pemerintahan dipisahkan dari Ibukota Negara...............19 3.3 Membangun Ibukota Negara dan Pusat Pemerintahan Baru diluar jakarta ............................................................................20

Bab IV

Skenario Terpilih dan Strategi Implementasi 4.1 Skenario Terpilih.......................................................................26 4.2 Strategi Implementasi ...............................................................26

Bab V

Penutup

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik,

dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden dipilih langsung oleh masyarakat. Indonesia disebut juga sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.487 pulau, oleh karena itu disebut sebagai Nusantara. Dengan populasi sebesar 237 juta jiwa pada tahun 2010. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara islam. Di indonesia terdapat lima pulau yaitu pulau Sumatera, Jawa, kalimantan, Sulawesi dan Papua. Serta mempunyai masyarakat plural terbesar terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, budaya dan agama. Indonesia terdiri dari 33 provinsi yang terbentang luas di khatulistiwa, dipisahkan oleh lautan luas dan kaya akan hasil alam. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1964, ditetapkannyalah Jakarta sebagai ibukota negara yang di sahkan tanggal 31 Agustus 1964 oleh presiden Soekarno pada saat itu. Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Pemerintah pun mulai melaksanakan program pembangunan proyek besar, seperti membangun pemukiman masyarakat, dan mengembangkan pusat-pusat bisnis kota. Hingga saat ini, Jakarta masih harus bergelut dengan masalahmasalah yang terjadi akibat kepadatan penduduk, seperti banjir, kemacetan, serta kekurangan alat transportasi umum yang memadai. Sebagaimana umumnya kota megapolitan, Jakarta memiliki masalah stress, kriminalitas dan kemiskinan. Penyimpangan peruntukan lahan dan privatisasi lahan telah menghabiskan persediaan taman kota sehingga menambah tingkat stress warga Jakarta. Kemacetan lalu lintas,

Analisis Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara/Pusat Pemerintahan

1

menurunnya interaksi sosial karena gaya hidup yang individualistik juga menjadi penyebab stress. Tata ruang kota yang tidak partisipatif dan tidak humanis menyisakan ruang-ruang sisa yang mengundang tindak laku kriminalitas. Penggusuran kampung miskin dan penggusuran lahan usaha informal oleh pemerintah adalah penyebab aktif kemiskinan di Jakarta. Tata ruang kota yang sering berubah-ubah, menyebabkan polusi udara

dan

banjir

sulit

dikendalikan. Walaupun

pemerintah

telah

menetapkan wilayah selatan Jakarta sebagai daerah resapan air (Perda Nomor 1 Tahun 2012), namun ketentuan tersebut sering dilanggar dengan terus dibangunnya perumahan serta pusat bisnis baru. Beberapa wilayah yang diperuntukkan untuk pemukiman, banyak yang beralih fungsi menjadi tempat komersial. Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km2, dengan penduduk berjumlah 9.607.787 jiwa (2010) merupakan metropolitan terbesar di asia tenggara atau terbesar kedua di dunia. Dilihat dari luas wilayah dan banyaknya penduduk yang bermukim di Jakarta membuat ruang gerak menjadi sempit. Melihat hal ini seharusnya pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi masalah yang terjadi di Jakarta sebagai ibu kota negara. Pembangunan yang terus terjadi di Jakarta membuat seolah daerah lain seperti di anak tirikan. Hal tersebut membuktikan bahwa masih adanya pembangunan yang tidak merata disegala bidang. Misalnya daerah timur di indonesia, seperti Papua masih terbilang sangat jauh tertinggal meskipun otonomi daerah sudah diberlakukan sejak tahun 2008 (Perpu No.1 Tahun 2008 mengenai otonomi khusus). Jakarta sejak jaman penjajahan hingga kemerdekaan terus melakukan pembangunan, akibatnya penyempitan lahan hijau semakin luas dikarenakan penggunaan lahan yang terus menerus tanpa melihat peruntukan lahan tersebut. Penumpukan masyarakat, baik dari kalangan elit hingga yang kecil membuat permasalahan semakin kompleks. Bahkan pemberitaan

nasional

pun

terkonsentrasi

hanya

pada

Jakarta,

dikarenakan permasalahan tersebut diatas, yang tidak segara dicari pemecahannya. Analisis Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara/Pusat Pemerintahan

2

Adalah presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang pernah melontarkan ide memindahkan ibukota negara ke Kalimantan Tengah. Persisnya ke kota Palangkaraya, yang dibelah oleh sungai Kahayan. Mimpi Presiden Soekarno untuk memindahkan ibukota negara itu dilontarkan pada tahun 1950-an. Saat itu, putra sang fajar tersebut sudah meramalkan bahwa Jakarta akan tumbuh tak terkendali. Ada beberapa pertimbangan Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibukota negara. Pertama, Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Kedua, menghilangkan sentralistik Jawa. Ketiga, pembangunan di Jakarta dan Jawa

adalah

konsep

peninggalan

Belanda,

dan

Soekarno ingin

membangun sebuah ibu kota dengan konsepnya sendiri. Bukan peninggalan penjajah, tapi sesuatu yang orisinil. Satu hal lagi, seperti Jakarta yang punya Ciliwung, Palangkaraya juga punya sungai Kahayan. Soekarno ingin memadukan konsep transportasi sungai dan jalan raya, seperti di negara-negara lain. Ia juga ingin Kahayan secantik sungai-sungai di Eropa. Di mana warga dapat bersantai dan menikmati keindahan kota yang dialiri sungai. "Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model," ujar Soekarno saat pertama kali menancapkan tonggak pembangunan kota ini pada 17 Juli 1957. "Janganlah mendirikan bangunan di sepanjang tepi Sungai Kahayan. Sebab lahan itu hendaknya diperuntukkan bagi taman, sehingga pada malam hari terlihat kerlap-kerlip lampu indah pada saat orang melewati sungai tersebut," tambahnya. Untuk mewujudkan ide tersebut, Soekarno bekerjasama dengan Uni Soviet. Para insinyur dari Rusia pun didatangkan untuk membangun jalan raya di lahan gambut. Pembangunan ini berjalan dengan baik. Tapi seiiring dengan terpuruknya perekonomian Indonesia di awal 1960-an, pembangunan

Palangkaraya

terhambat.

Puncaknya

pasca

1965,

Soekarno dilengserkan. Kini Jakarta makin semrawut, sementara pembangunan di Palangkaraya berjalan lambat. Hampir tak ada tanda kota ini pernah akan Analisis Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara/Pusat Pemerintahan

3

menjadi ibukota RI yang megah. Hanya sebuah monumen berdiri menjadi pengingat Soekarno pernah punya mimpi besar memindahkan ibukota ke Palangkaraya. Sementara Jakarta sebagai ibukota negara, terlihat semakin tidak layak. Kota ini menyimpan segudang masalah. Mulai dari kemacetan akut, kepadatan penduduk, pembangunan tak terencana hingga banjir yang selalu mengintai jika musim hujan datang. Pada pemerintahan Presiden RI sekarang, Opsi pemindahan ibukota dari Jakarta sudah dikaji pemerintah sejak 3 Maret 2010, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, D sc ss

telah j

menyelenggarakan

“M

j

sebuah

c

Strategic

Policy

m ndahan Ibukota Negara:

”

Strategi Membangun

Menurut Velix, Presiden selaku kepala negara melihat perlunya mengkaji wacana pemindahan Ibukota. Kondisi Jakarta sebagai sebuah ibu kota negara dirasakan semakin tidak nyaman. Beban fungsi pelayanan dan kelayakan Jakarta dirasakan semakin tidak optimal terutama akibat penyimpangan penataan ruang dan mempertimbangkan kemacetan lalu lintas, bencana banjir, dan kerawanan gempa. "Sehingga wacana kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta relevan dikemukakan. (VIVAnews, Selasa 3 Agustus 2010). Velix

Wanggai

menyampaikan

bahwa

yang

dilahirkan

pemindahan

di

Ibukota

Jayapura, negara

Papua,

ini

memerlukan

komitmen politik yang kuat. Ia menegaskan bahwa pada beberapa kali kesempatan Presiden telah menyampaikan pandangan untuk mengkaji wacana pemindahan ibu kota Negara. Agar dapat berlangsung optimal, pemindahan ibukota negara harus merupakan konsensus nasional. "Political will Presiden ini perlu didukung konsensus nasional yang dikukuhkan melalui keputusan Dewan Perwakilan Rakyat, Wacana pemindahan Ibu kota juga dapat dilihat sebagai suatu upaya

mendorong

keseimbangan

pembangunan

wilayah

dengan

meredistribusi kegiatan pemerintahan, bisnis, seni, budaya dan industri keluar wilayah Jakarta dan sekitarnya. Analisis Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara/Pusat Pemerintahan

4

Perpindahan ibukota bisa saja terjadi karena berbagai hal termasuk diantaranya karena bencana dan kekalahan perang, yang mana pada jaman dahulu pernah terjadi di Indonesia akibat kondisi darurat politik (perpindahan ibukota sementara ke Jogja). Setiap terjadi bencana di Jakarta atau tanah Jawa maka selalu muncul usulan atau wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta. Tentunya usulan ini sering bersifat sepekulatif dan musiman sekedar wacana untuk obrolan. Rekomendasi pemindahan Ibu Kota keluar Jawa justru berangkat dari keprihatinan akan daya dukung ekosistem dan bencana sosial di kota-kota besar di Jawa (seperti 1997-1998). Cadangan air bersih di Jawa saat ini hanya 20% dari kebutuhan. Tanah pertanian di Jawa

tingkat

kesuburannya lebih dari 3 kali lipat kesuburan lahan di luar Jawa. Perlahan tapi pasti, lahan pertanian itu terus diciutkan utk dikonversi menjadi kawasan industri, kota baru, proyek-proyek properti. Dengan model perkembangan seperti ini, kaum miskin desa sebagian besar hanya berpindah status menjadi kaum miskin kota. Kalangan menengah bawah, yang satu atau dua level di atas kaum miskin kota, hidup dalam ketegangan dan stress yang semakin tinggi di luar ruang di kota-kota besar (Jakarta, Bandung dan sekitarnya). Hutan di Jawa pun makin menipis, sehingga menimbulkan ancaman banjir yang akan semakin mempersulit kehidupan para petani. Sebaliknya, di luar Jawa cadangan air bersih melimpah, sumber energi berlimpah. Mengapa kita tidak pindahkan sebagian kawasan industri ke luar Jawa, selain memindahkan

juga

ibu

kota

pemerintahan.

Itulah

alasan-alasan

merekomendasikan pemindahan ibu kota ke luar Jawa. 1.2

Ruang Lingkup Penulisan Ruang lingkup penulisan makalah ini adalah membahas segala

kebijakan yang berkaitan dengan wacana pemindahan ibukota negara/ pusat pemerintahan.

Analisis Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara/Pusat Pemerintahan

5

1.3

Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah: 1. Mengetahui masih layakkah Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan. 2. Mengetahui permasalahan yang muncul berkaitan dengan wacana pemindahan ibukota negara/pusat pemerintahan. 3. Mengetahui

skenario-skenario

apa

saja

yang

muncul

berkaitan dengan wacana pemindahan ibukota negara/pusat pemerintahan serta apa yang harus dilakukan sebagai tindak lanjutnya. 4. Mencoba

memberikan

skenario

terpilih

dengan

menggunakan model penilaian terhadap empat kriteria penilaian kebijakan serta memberikan strategi implikasinya. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah: 1. Diharapkan hasil dari penulisan ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, khususnya seluruh pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Analisis Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara/Pusat Pemerintahan. 2. Dapat

dijadikan

pemerintah

yang

acuan

dalam menganalisis kebijakan

merumuskan

masalah

pemindahan

ibukota/pusat pemerintahan.

Analisis Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara/Pusat Pemerintahan

6

BAB II ANALISIS SITUASI 2.1

Masalah/Isu (Teoritik) Seperti yang dikemukakan dilatar belakang, perpindahan ibukota

bisa saja terjadi karena berbagai hal termasuk diantaranya karena bencana dan kekalahan perang, yang mana pada jaman dahulu pernah terjadi di Indonesia akibat kondisi darurat politik (perpindahan ibukota sementara ke Jogja). Setiap terjadi bencana di Jakarta atau tanah Jawa maka selalu muncul usulan atau wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta. Tentunya usulan ini sering bersifat spekulatif dan musiman sekedar wacana untuk obrolan. Apakah wacana pindah ibukota ini hanya sekedar wacana yang setiap banjir akan terulang seperti ini? Kemudian akan muncul pertanyaan, sesungguhnya apa esensi krusial dari wacana pemindahan ibu kota? Jika ibu kota akan dipindah, tentu akan ada efek bagi daerah yang didatangi dan daerah yang ditinggalkan.Wacana pemindahan ibu kota ini bukan merupakan isu yang baru muncul. Namun yang menjadikannya ramai diperbincangkan adalah bahwa wacana pemindahan Ibukota ini adalah suatu isu yang penting dan besar, namun pemerintah tidak secara serius menyikapinya. Bahkan sampai saat ini belum ada pusat kajian yang cukup komprehensif dan punya concern pada isu tersebut. Terlebih lagi instansi yang menghasilkan kajian yang dapat menjadi masukan dalam policy making. Dan jika dikaji lagi, siapa yang bertanggungjawab terhadap wacana pemidahan ibukota? Ini adalah c

s

“

m p

p m c

p

”

m

fragmented. 2.2

Masalah dan Isu Faktual Siapa yang sesungguhnya berada dalam struktur pemerintahan?

Isu seperti wacana pemindahan Ibukota ini seharusnya direspon oleh lembaga perencana, dalam level ini adalah Bappenas (Badan Perencana Analisis Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara/Pusat Pemerintahan

7

Pembangunan Nasional). Bappenas seharusnya merupakan lembaga yang mampu merespon isu-isu pembangunan yang muncul pada level nasional, termasuk tentang isu pemindahan ibukota. Institusi Bappenas saat ini tengah mengalami degradasi perannya, terutama setelah “m p

m s

”

s

m

m

p

M

K

J

“local government” m m s

yang diterima daerahnya ke Bappenas, sekarang mereka memastikannya di DPR dan Kementrian Keuangan. Fungsi budgeting Bappenas ini telah dikurangi. Tidak masalah jika Bappenas tidak punya kekuatan dalam penentuan alokasi anggaran, akan tetapi tetap peran strategis Bappenas sebagai institusi perencana pembangunan harus tetap berjalan sebagaimana fungsi lembaga tersebut. Sejak muncul wacana pemindahan IbuKota , tidak ada satupun pemikiran progresif yang dilontarkan oleh Bappenas, ataupun Kementrian Pekerjaan Umum sebagai respon terhadap wacana yang muncul ini. Kementrian Pekerjaan Umum sebenarnya merupakan sekedar lembaga public executing saja, lembaga yang mengeksekusi terhadap perencanaan

kebijakan

yang

telah

dirumuskan.

Sementara

perencanaannya seharusnya berada di tangan Bappenas (Badan Perencana Pembangunan Nasional) yang juga berkewajiban menyiapkan RPJP dan RPJM. Sehingga perencanaan tersebut dapat terintegrasi. Hal tersebut juga tentunya akan menentukan apakah persoalan pemindahan Ibukota ini akan tertuang dalam RPJP dan RPJM. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah siapakah lembaga “strategic national think thank”

s

j w

merespon wacana seperti ini. Isu-isu yang meletup dan telah berjalan dalam kurun waktu yang panjang, namun tidak disikapi secara serius ataupun segera diputuskan oleh para pengambil kebijakan. K

s

m

j

w

p

“f

m

s”

m

perencanaan pembangunan Indonesia, termasuk diantaranya mandulnya institusi perencana yang tidak pernah men...