MAKALAH MAHKAMAH AGUNG.docx DOCX

Title	MAKALAH MAHKAMAH AGUNG.docx
Author	Adam Baros
Pages	9
File Size	25.9 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	42
Total Views	82

Summary

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Ketentuan yang menunjuk kearah badan Kehakiman yang tertinggi adalah pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.Eksistensi Mahkamah Agung ditetapkan setelah diundangkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1947 tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaaan Agung ...

Description

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Ketentuan yang menunjuk kearah badan Kehakiman yang tertnggi adalah pasal 24 ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945.Eksistensi Mahkamah Agung ditetapkan setelah diundangkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1947 tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaaan Agung yang mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 1947.Undang-Undang No. 7 tahun 1947 kemudian digant dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1948 yang dalam pasal 50 ayat 1 menyebutkan Mahkamah Agung Indonesia ialah pengadilan tertnggi. Undang-Undng No. 14 tahun 1970 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman" tanggal 17 Desember 1970, antara lain dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertnggi dalam art Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan- pengadilan lain yaitu yang meliput keempat lingkungan peradilan yang masing-masing terdiri dari: 1. Peradilan Umum; 2. Pemdilan Agama; 3. Peradilan Militer; 4. Peadilan Tata Usaha Negara. Pembentukan Mahkamah Agung (MA) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar atas dasar undang-undang dasar 1945. Dalam rangka perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD 1945. Bangsa itu telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam system ketenegaraan, yaitu antara lain dengan adanya system prinsip "Pemisahan kekuasaan dan cheeks and balance" sebagai penggant system supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya. Sebagai akibat perubahan tersebut, maka perlu diadakan mekanisme untuk memutuskan sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antara lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan yang satu sama lain bersifat sederajat, yang kewenanganya ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Maka dari itu MA di bentuk agar (the supreme law of the land ) benar-benar dijalankan atau ditegakan dalam penyelenggaran kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara Hukum modern, dimana Hukumlah yang menjadi factor bagi penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politk suatu bangsa. 1.2 Rumusan Masalah 1. Apa Pengertan Mahkamah Agung? 2. Bagaimana Kedudukan Mahkamah Agung? 3. Jelaskan Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung? 4. Jelaskan Pengangkatan dan Pemberhentan Hakim Agung? 1.3 Tujuan 1. Mengetahui Pengertan Mahkamah Agung. 2. Mengetahui Kedudukan Mahkamah Agung. 3. Mengetahui Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung. 4. Mengetahui Pengangkatan dan Pemberhentan Hakim Agung....