Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Etika Pasar Bebas PDF

Preview

Summary

Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Etika Pasar Bebas Makalah Dibuat untuk memenuhi tugas kelompok etika bisnis dan GCG yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Ina Yulanti. Disusun Oleh : Kelompok Annisa Yuliani | 1401154389 Aji Muhammad Kholis | 1401154207 Dania Syanetta Dennyra | 1401150305 Yonika Inwa...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Etika Pasar Bebas Yonika Inwana

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Unt aian Pemikiran Sewindu Hukum Persaingan Usaha Gabriela F.Y. BUKU PANDUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA Abdul Muhaimin Rahim Mulsin Tugas mat kul hukum bisnis t ent ang perlindungan konsumen bu fifin Rega Widya Parast ri

Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Etika Pasar Bebas Makalah

Dibuat untuk memenuhi tugas kelompok etika bisnis dan GCG yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Ina Yulanti.

Disusun Oleh : Kelompok Annisa Yuliani | 1401154389 Aji Muhammad Kholis | 1401154207 Dania Syanetta Dennyra | 1401150305 Yonika Inwana Dewi | 1401154571 Kelas : MB-39-11

TELKOM UNIVERSITY Jl. Telekomunikasi Dayeuhkolot Bandung 40257

2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun makalah ini sehingga makalah ini dapat diselesaikan. Kami menyusun makalah etika bisnis dan GCG ini dengan judul “Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Etika Pasar Bebas”. Makalah ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas kelompok dengan mata kuliah Etika Bisnis dan GCG yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Ina Yulanti. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan. Semoga laporan ini berguna bagi teman-teman dan segenap pembaca yang turut membaca makalah ini. Terima Kasih.

Bandung, 26 Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................................... i BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 2 1.2 Rumusan Masalah ................................................................................................... 2 1.3 Tujuan Penulisan ..................................................................................................... 2 1.4 Manfaat Penulisan .................................................................................................... 3 1.5 Metode Penyusunan Makalah ................................................................................. 3 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Kajian Teori ............................................................................................................ 4 2.2 Pembahasan ............................................................................................................. 13 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan ............................................................................................................. 15 3.2 Saran ........................................................................................................................ 15 Daftar Pustaka .................................................................................................................... 16

i

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masyarakat Ekonomi ASEAN / MEA merupakan proses realisasi integrasi dari agenda utama ASEAN 2020, namun dipercepat menjadi tahun 2015. Visi dari ASEAN tersebut adalah aliran barang bebas ( free flow of goods ) dimana pada tahun 2015 perdagangan barang dilakukan secara bebas tanpa ada hambatan, baik tarif maupun non-tarif. Selain itu juga menciptakan kawasan Asia Tenggara dalam membangun kawasan perekonomian yang merata, juga mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Pasar bebas adalah pasar ideal, di mana adanya perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku bisnis dengan aturan yang fair, transparan, konsekuen & objektif, memberi peluang yang optimal bagi persaingan bebas yang sehat dalam pemerataan ekonomi. Pasar bebas diadvokasikan oleh pengusul ekonomi liberalisme. Dalam realisasi program MEA tersebut, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN sangat berhungan erat dengan Etika Pasar Bebas. Kebebasan perdagangan juga memiliki etika yang seharusnya dijalankan. Bebas tidak berarti „bebas‟ tanpa batasan dan aturan, dan masuknya pesaing asing dari luar tidak berarti mereka bebas bertindak tanpa mengikuti aturan serta budaya yang berlaku di Indonesia. Maka dari itulah, Etika Pasar Bebas harus diperhatikan dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

1.2 Rumusan Masalah a. Apa itu Masyarakat Ekonomi ASEAN ? b. Apa yang dimaksud dari pasar bebas ? c. Bagaimana etika dalam sistem pasar bebas ? d. Bagaimana kaitan MEA dengan etika pasar bebas ?

1.3 Tujuan Penulisan a. Mengetahui apa yang dimaksud dari Masyarakat Ekonomi ASEAN b. Mengetahui sistem ekonomi pasar bebas c. Mengetahui etika dalam sistem ekonomi pasar bebas d. Mengetahui kaitan antara MEA dengan etika pasar bebas

2

1.4 Manfaat Penulisan a. Menambah ilmu pengetahuan tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN b. Mengetahui bagaimana kaitan MEA dengan Etika Pasar Bebas c. Melatih kemampuan dalam membuat makalah d. Mengetahui pengertian dari etika pasar bebas

1.5 Metode Penyusunan Makalah Metode yang di pakai dalam karya tulis ini adalah metode pustaka, yaitu metode yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan alat, baik berupa buku maupun informasi di internet.

3

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Kajian Teori a. Pengertian Masyarakat Ekonomi ASEAN Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 (bahasa Inggris: ASEAN Economic Community (AEC)) adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020. MEA akan mulai membentuk ASEAN menjadi pasar dan basis dari produksi tunggal yang dapat membuat ASEAN terlihat dinamis dan dapat bersaing dengan adanya mekanisme dan langkah-langkah dalam memperkuat pelaksanaan baru yang berinisiatif ekonomi; mempercepat perpaduan regional yang ada disektor-sektor prioritas; memberikan fasilitas terhadap gerakan bisnis, tenaga kerja memiliki bakat dan terampil; dapat memperkuat kelembagaan mekanisme di ASEAn. Menjadi langkah awal dalam mewujudkan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Di saat yang sama, MEA akan dapat mengatasi kesenjangan pada pembangunan dan melakukan percepatan integrasi kepada negara Laos, Myanmar, VIetnam dan Kamboja lewat Initiative for ASEAN integration dan inisiatif dari regional yang lainnya. Adapun bentuk kerjasamanya ialah : – Pengembangan pada sumber daya manusia dan adanya peningkatan kapasitas – Pengakuan terkait kualifikasi profesional – Konsultasi yang lebih dekat terhadap kebijakan makro keuangan dan ekonomi. – Memilik langkah-langkah dalam pembiayaan perdagangan. – Meningkatkan infrastruktur. – Melakukan pengembangan pada transaksi elektronik lewat e-ASEAN. – Memperpadukan segala industri yang ada diseluruh wilayah untuk dapat mempromosikan sumber daerah.

4

– Meningkatkan peran dari sektor swasta untuk dapat membangun MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pentingnya digalakkannya perdagangan eksternal kepada ASEAN dan keperluan dalam komunitas ASEAN yang secara keseluruhan untuk tetap dapat menatap kedepan. Adapun ciri-ciri utama MEA : – Kawasan ekonomi yang sangat kompetitif. – Memiliki wilayah pembangunan ekonomi yang merata. – Daerah-daerah akan terintegrasi secara penuh dalam ekonomi global – Basis dan pasar produksi tunggal. Ciri-ciri ini akan sangat saling berkaitan dengan kuat. Dengan memasukkan pada unsur-unsur yang paling dibutuhkan dari setiap masing-masing ciri-ciri dan mesti dapat memastikan untuk konsisten dan adanya keterpaduan dari unsur-unsur dan pelaksanaannya yang tepat dan bisa saling mengkoordinasi antara para pemangku kekuasaan atau kepentingan yang punya relevansi.

b. Pengertian Pasar Bebas Pasar bebas adalah pasar ideal, di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela. Pasar bebas diadvokasikan oleh pengusul ekonomi liberalisme. Pasar bebas merupakan suatu pasar dimana harga barang-barang dan jasa disusun secara lengkap oleh ketidak saling memaksa yang disetujui oleh para penjual dan pembeli, ditetapkan pada umumnya oleh hukum penawaran dan permintaan dengan tanpa campur tangan pemerintah dalam regulasi harga, penawaran dan permintaan. Dalam etika pasar islami, ekuiblirium diartikan sebagai titik pertemuan persamaan hak antara pembeli dan penjual. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Peran pemerintah dalam mengatasi pasar bebas adalah melakukan kebijakkan fiskal dan moneter, secara langsung melakukan kegiatan ekonomi (mendirikan perusahaan) dengan produksi barang publik, mengawasi agar kegiatan ekonomi yang merugikan

5

dapat dihindari dan mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar. Ciri – ciri sistem ekonomi pasar bebas ialah : 1. Alat dan sumber produksi dapat dimiliki dan diatur oleh perseorangan, masyarakat, atau perusahaan. 2. Terdapat pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan kelas pemilik modal. 3. Terjadi persaingan diantara para pengusaha untuk memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya (profit motive). Pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam pasar. Campur tangan negara dibatasi hanya pada hal-hal yang tidak dapat diusahakan oleh swasta tetapi menjadi syarat terselenggaranya pasar bebas, misalnya keamanan negara. Menurut J Gremillion, seorang ekonom yang sangat mendukung pasar bebas, bahwa salah satu ukuran kemajuan suatu bangsa dan keberhasilan suatu pemerintahan di era pasar bebas adalah tingkat kemampuannya untuk menguasai teknologi ekonomi. Perdagangan Internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semuha hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar. Kelebihan sistem ekonomi pasar bebas adalah sebagai berikut: 1. Setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. 2. Inisiatif dan kreatifitas masyarakat dapat dikembangkan. 3. Terjadi persaingan antar produsen untuk menghasilkan barang yang bermutu. 4. Efisiensi dan efektifitas tinggi karena tindakannya selalu didasarkan pada prinsip ekonomi. Kelemahan sistem ekonomi pasar bebas adalah sebagai berikut:

6

1. Adanya eksploitasi terhadap masyarakat ekonomi lemah oleh pihak yang kuat ekonominya. 2. Menimbulkan terjadinya monopoli sehingga merugikan masyarakat. 3. Munculnya kesenjangan ekonomi antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah. 4. Perekonomian dapat dengan mudah menjadi tidak stabil.

c. Pengertian Etika Pasar Bebas Etika pasar bebas diatur berdasarkan dasar pemikiran UU no. 5 tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan tidak sehat. Inti sari dari UU Nomor 5 Tahun 1999 ( UndangUndang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ) ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari : 1. Perjanjian yang dilarang 2. Kegiatan yang dilarang 3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 4. Penegakan hukum 5. Ketentuan lain-lain. Dasar pemikiran UU No.5 Tahun 1999 adalah bahwa persaingan itu baik, sehingga perlu dilaksanakan secara efektif. Bagi pelaku usaha, terbuka peluang untuk berusaha dalam iklim persaingan usaha yang sehat, yaitu berkompetisi berdasarkan prestasi, bukan dengan strategi untuk mematikan pesaing yang lain. Pelaku usaha dilindungi dari kompetisi yangtidak sehat oleh pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dominan.

1. Perjanjian Yang Dilarang a) Oligopoli Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. b) Penetapan harga Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh

7

konsumen, kecuali bila perjanjian itu dibuat dalam suatu usaha patungan atau usaha memenuhi ketentuan UU. c) Perbedaan harga Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. d) Pembagian Pasar Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. e) Pemboikotan Pelaku usaha secara bersama-sama melakukan penolakan untuk melakukan transaksi dengan pelaku usaha lainnya, penolakan itu dilakukan secara terencana dan sengaja. f) Kartel Kartel adalah kelompok pelaku usaha yang merupakan pesaing mengadakan perjanjian yang bertujuan mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. g) Trust Hampir sama dengan kartel, namun dilakukan dengan pelaku usaha lain yang bukan pesaingnya. h) Integrasi vertikal Jika pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya dengan tujuan untuk menguasai produksi sejumlah barang dan atau jasa tertentu baik langsung maupun tidak langsung. Produk mana merupakan sebuah rangkaian produksi. i) Posisi Dominan Adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar yang bersangkutan. Menurut Pasal :

8

a) Pasal 4 dan 17 Larangan perjanjian bersama dan (Oligopoli dan Monopoli) kegiatan yang mengarah pada penguasaan pangsa pasar b) Pasal 5 Larangan perjanjian bersama untuk menetapkan harga (Price Fixing/penetapan harga) c) Pasal 6 Larangan perjanjian yang mengakibatkan diskriminasi harga (Price Discrimination/ (satu atau beberapa pembeli mendapatkan harga lebih rendah diskriminasi harga) atau lebih tinggi dari lainnya). d) Pasal 7 dan 20 Larangan perjanjian dan kegiatan penetapan harga di bawah (Jual rugi/Predatory harga pasar (jual rugi), untuk menyingkirkan pesaing Pricing) e) Pasal 8 Larangan perjanjian harga secara vertikal (pemasok menetapkan (Resale Price Maintenance harga jual dan dilarang menurunkan harga) f) Pasal 9 Larangan perjanjian (horizontal) pembagian wilayah pasar (Pembagian wilayah pasar) (contoh dulu: Asosiasi Semen) g) Pasal 10 Larangan perjanjian melakukan boikot yang menghalangi (Boikot) pelaku usaha lain masuk pasar. h) Pasal 11 Larangan perjanjian (horizontal) untuk menetapkan/ (Kartel) mempengaruhi harga, produksi dan pemasaran. i) Pasal 12 Larangan perjanjian membentuk gabungan usaha (lebih besar) (Trust) untuk memperkuat anggota pelaku perjanjian, mengontrol produksi dan pemasaran. j) Pasal 13 Larangan perjanjian (vertikal) untuk (Oligopsoni) menguasai pembelian dengan mengendalikan harga dan kuantitas pembelian. (Contoh: Indikasi awal terlihat dari kontrol pabrik rokok atas gudang-gudang pembelian yang cenderung merugikan petani tembakau). k) Pasal 14 Larangan integrasi vertikal penguasaan produksi berangkai/ sejenis. (Contoh: impor gandum, pengolahan gandum, dst). l) Pasal 15 Larangan perjanjian tertutup hanya menerima dan memasok (Exclusive kepada pihak tertentu. dealing) m) Pasal 16 Larangan perjanjian dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan praktik monopoli. n) Pasal 23 Larangan persekongkolan tender. 2. Kegiatan Yang Dilarang a) Monopoli

9

Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Tindakan penguasaan dapat terjadi apabila barang atau jasa tersebut belum ada subtitusinya , penguasaan tersebut mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama. b) Monopsoni Keadaan yang terjadi di suatu pasar, dimana hanya ada satu pembeli (yang memiliki posisi dominan) bagi suatu produk tertentu. Pembeli dapat memaksa penjual untuk menyetujui harga dan persyaratan2 yang ditetapkan oleh pembeli tunggal tersebut. c) Penguasaan Pasar Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri2 maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : -

Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan.

-

Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku pesaingnya untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.

-

Membatasi peredaran dan penjualan barang dan jasa pada pasar yang bersangkutan.

-

Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Ukuran penguasaan pasar tidak harus 100 %, penguasaan 50 % atau 75 % saja sudah dapat dikatakan mempunyai market power. d) Persekongkolan Persekongkolan dapat dilakukan oleh sesama pihak intern suatu perusahaan atau dapat pula dilakukan oleh suatu perusahaan dengan pihak perusahaan lainnya. Secara yuridis, pengertian persekongkolan atau conspiracy ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 yakni : “sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”. Terdapat 3 bentuk perjanjian yang dilarang berdasarkan pada UU No. 5 Tahun 1999, yaitu :

10

- Persekongkolan Tender (Pasal 22) Berdasarkan pada penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, tender merupakan tawaran untuk mengajukan harga, memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Kegiatan bersekongkol menentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang karena pada dasarnya tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia. Ada 3 bentuk persekongkolan : 1. Persekongkolan horizontal Dilakukan oleh antar penawar tender. 2. Persekongkolan vertikal Dilakukan antara penawar dengan panitia pelaksana tender. 3. Persekongkolan horizontal dan vertikal - Persekongkolan membocorkan rahasia dagang perusahaan (Pasal 23) - Persekongkolan menghambat perdagangan (Pasal 24) Berdasarkan pada ketentuan Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang bersekongkol untuk : a. Menghambat pelaku usaha pesaing dalam memproduksi b. Menghambat pemasaran, atau memproduksi dan memasarkan barang, jasa atau barang dan jasa dengan maksud agar barang, jasa, atau barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang atau menurun kualitasnya c. Bertujuan untuk memperlambat waktu proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran barang, jasa atau barang dan jasa yang sebelumnya sudah dipersyaratkan, serta d. Kegiatan persekongkolan seperti itu dapat menimbulkan praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada UU tersebut:

11

a) Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau...