Modus Korupsi Sektor Perbankan PDF

Preview

Summary

Modus Korupsi di Sektor Perbankan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Data PPATK akhir tahun 2005 menunjukkan, kejaha...

Description

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Be lakan g Kom isi Pem berantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk m elaksanakan tugas pem berantasan korupsi sebagaim ana dim aksud dalam UU 30 / 20 0 2 tentang Kom isi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Data PPATK akhir tahun 20 0 5 m enunjukkan, kejahatan penipuan di sektor Perusahaan J asa Keuangan m eliputi 138 kasus, kem udian diikuti kejahatan korupsi 132 kasus dan kejahatan perbankan 23 kasus. Sebagai pusat perputaran keuangan, yang berasal dari dunia usaha m aupun kegiatan publik, perbankan sangat rentan terhadap upaya penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya. Koruptor m enggunakan perbankan sebagai salah satu saluran pem anfaatan uang hasil korupsi. Kewaspadaan perbankan atas tindak pidana pencucian uang, terutam a yang berasal dari hasil korupsi baru seum ur jagung diterapkan; dan sektor perbankan dinilai m asih belum m em iliki tradisi kuat untuk bersikap kritis m em pertanyakan asal-usul uang yang disetorkan oleh nasabah. Untuk m em perm udah urusan, transaksi yang terkait tindak pidana korupsi m asih banyak dilakukan m elalui sistem perbankan. Modus operandi tindak pidana korupsi sem akin canggih dengan m em asuki sistem keuangan, salah satunya adalah perbankan. Adanya kasus-kasus yang berada di wilayah abu-abu, dim ana di satu sisi m erupakan tindak kejahatan perbankan nam un di sisi yang lain m erupakan tindak pidana korupsi.

1.2 . Tu ju an Mengklasifikasikan antara kejahatan perbankan um um dengan tindak pidana korupsi pada sektor perbankan. Mendapatkan gam baran awal – yang sebisa m ungkin m enyeluruh – tentang potensi dan kondisi kejahatan perbankan term asuk korupsi pada lem baga perbankan term asuk korupsi pada lem baga perbankan.

1

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

Mem etakan potensi terjadinya kejahatan perbankan dan korupsi yang m ungkin terjadi pada sektor perbankan serta m odus operandinya Mendapatkan gam baran awal yang dari waktu ke waktu bisa digunakan sebagai data pem banding dengan kondisi di m asa depan Mencari akar m asalah atas potensi terjadinya kejahatan perbankan dan korupsi pada sektor perbankan Menyusun m asukan yang dapat digunakan untuk m enghindari terjadinya kejahatan perbankan dan korupsi pada sektor perbankan Menyusun m asukan m engenai penanganan kejahatan perbankan dan kasus korupsi pada sektor perbankan terkait dengan kewenangan KPK

1.3 . Me to d o lo gi Studi ini m em uat kegiatan tinjauan literature (m edia cetak dan elektronik term asuk internet), peraturan perundang-undangan dan data sekunder di bidang perbankan dan yang terkait dengan kejahatan perbankan/ keuangan. Tinjauan literature diharapkan dapat m em berikan landasan pem aham an aspek teoritis tentang perbankan dan kejahatan perbankan. Telaah peraturan perundangundangan diarahkan untuk m em peroleh gam baran tentang pokok-pokok ketentuan di bidang perbankan dan kejahatan perbankan. Sedangkan data sekunder dikum pulkan seputar kegiatan usaha perbankan dan tindak kejahatan perbankan yang pernah terjadi di Indonesia. Analisis data dan informasi dilakukan dengan m enggunakan m etoda deskriptif kualitatif. Kerangka pikir induktif m endapat penekanan dalam m enyusun hasil studi sesuai butir-butir tujuan, yakni dengan m em ulainya dari kasus-kasus kejahatan perbankan yang telah terjadi. Dari telaahan kasus ini kem udian diklasifikasi m enurut bidang-bidang kegiatan usaha perbankan dan praktik yang berlaku um um dalam dunia perbankan/ keuangan, sehingga akan m em berikan kerangka rujukan yang m udah dipaham i oleh kalangan praktisi dan para penyidik dalam m engantisipasi tindak kejahatan perbankan ke depan. Referensi, data dan iform asi di antaranya m eliputi beberapa sum ber m edia dan lem baga berikut ini: -

Buku teks, jurnal ilm iah, hasil sem inar dan lain-lain

-

Media elektronik, khususnya internet

-

Bank Indonesia

-

Kom isi Pemberantasan Korupsi (KPK)

-

Pusat Pelaporan da Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

2

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

BAB 2 TINJAUAN USAHA PERBANKAN

2 .1.

Ban k s e bagai le m baga in te rm e d ias i ke u an gan

Bank m erupakan lem baga intermediasi keuangan, karena fungsiya m enerim a sim panan m asyarakat dan m enyalurkannya dalam bentuk pinjam an (kredit). Menurut Undang-Undang Nom or 10 tahun 1998, yang dim aksud dengan bank adalah badan usaha yang m enghim pun dana dari m asyarakat dalam bentuk sim panan dan m enyalurkannya ke m asyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka m eningkatkan taraf hidup m asyarakat banyak. Dari kedua definisi di atas dapat disim pulkan bahwa bank m erupakan lem baga keuangan yang kegiatannya adalah: 1. Menghim pun dana (uang) dari m asyarakat dalam bentuk sim panan. Dalam hal ini bank bertindak sebagai tem pat m enyim pan uang atau berinvestasi bagi m asyarakat. Tujuan utam a m asyarakat m enyim pan uang biasanya adalah untuk keam anan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk m elakukan investasi dengan harapan m em peroleh bunga dari hasil investasinya. 2. Menyalurkan dana ke m asyarakat, m aksudnya bank m em berikan pinjam an (kredit) kepada m asyarakat yang m engajukan perm ohonan. Dengan kata lain, bank m enyediakan dana bagi m asyarakat yang m em butuhakan. 3. Mem berikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengirim an uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga y ang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), letter of credit (L/ C), safe deposit box, bank garansi, bank notes, travellers cheque, dan jasa lainnya.

3

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

Secara ringkas fungsi bank sebagai perantara keuangan dapat dilihat dalam Gam bar 2.1 berikut.

Gam bar 2 .1. Fu n gs i Ba n k Se bagai Fin a n cia l In t e r m e d ia r y

Masyarakat yang Kelebihan Dana

pinjam an

sim panan

BAN K bunga

Masyarakat yang Kekurangan Dana

bunga

Sebagai lem baga interm ediasi keuangan, bank m em peroleh pendapatan keuntungan utam a dari selisih bunga yang diberikan kepada penyim pan (bunga sim panan) dengan bunga yang diterim a dari pem injam (bunga kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah interest spread. J enis keuntungan ini diperoleh dari bank jenis konvensional. Sedangkan bagi bank jenis syariah tidak dikenal istilah bunga, karena bunga tidak diperbolehkan. Dalam bank syariah, keuntungan yang diperoleh dikenal dengan istilah bagi hasil atau profit sharing dan m argin.

2 .2 .

Ke giatan u s ah a ba n k

Sesuai peraturan perundang-undangan, kegiatan usaha bank m eliputi produk-produk yang berbasis pendanaan (funding based), pem biayaan/ pinjam an (financing/ lending based) dan yang berbasis jasa-layanan (fee based). Secara ringkas, kegiatan usaha bank (khususnya bank um um konvensional) yang tergolong sebagai aktivitas pendanaan adalah m enghim pun dana m asyarakat dalam bentuk sim panan berupa: giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Untuk m em elihara likuiditas dan m eningkatkan sum ber pendanaan, bank dapat m enerbitkan surat pengakuan utang dan surat berharga kom ersial, baik di pasar uang (seperti surat berharga pasar uang/ SBPU) m aupun di pasar m odal (seperti surat utang jagka pendek dan obligasi). Aktivitas pendanaan m enjadi penting m anakala bank m engalam i kelebihan likuiditas, sem entara pengguliran kredit dihadapkan pada kondisi sektor riil yang dinilai belum siap m enyerapnya. Keadaan ini juga berkait dengan kebijakan m oneter oleh Bank Indonesia untuk m engendalikan tingkat inflasi, overheating ekonom i, atau nilai tukar rupiah. Fungsi treasury atau dealer bank m enjadi bagian penting dalam kegiatan yang tergolong investm ent banking ini.

4

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

Kelem bagaan treasury dalam sebuah bank yang sejatinya berperan dalam m engelola likuiditas kini berkembang yang fungsinya juga diarahkan untuk m encari sum ber pendapatan dalam bentuk penem patan dana di pasar uang m aupun pasar m odal. Kegiatan usaha yang berkait dengan pengelolaan dana tersebut di atas dapat dilakukan dalam beberapa bentuk sebagai berikut: a.

Mem beli, m enjual, atau m enjam in atas risiko sendiri m aupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: i. Surat-surat wesel term asuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang m asa berlakunya tidak lebih lam a daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dim aksud; ii. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang m asa berlakunya tidak lebih lam a daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dim aksud; iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jam inan pem erintah (seperti obligasi pem erintah dan surat utang negara); iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); v. Surat dagang berjangka waktu sam pai dengan satu tahun (seperti com m ercial paper, prom issory notes); vi. Obligasi;

vii. Instrum en surat berharga lain yang yang berjangka waktu sam pai dengan satu tahun. b.

Menem patkan dana pada, m em injam dana dari, atau m em injam kan dana kepada bank lain, baik dengan m enggunakan surat, sarana telekom unikasi m aupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

c.

Menerbitkan surat pengakuan utang.

d.

Melakukan kegiatan dalam valuta asing (bagi bank um um devisa).

Tindak kejahatan yang berkait dengan aktivitas pendanaan terutam a dipicu oleh keadaan tidak m em adainya sistem , infrastratruktur dan sum berdaya m anusia bank. Dalam konteks m anajem en risiko, hal ini tergolong sebagai risiko operasional. Oleh karena itu, pencegahan dan atau m itigasi risiko kejahatan jenis ini lebih banyak difokuskan pada peningkatan kapasitas lem baga bank itu sendiri. Salah satu strategi yang kini telah m enjadi kebijakan otoritas adalah kewajiban

5

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

m enerapkan prinsip-prinsip m engenal nasabah (know y our custum ers/ KYC) bagi bank dan lem baga-lem baga keuangan lain. Di antara perhatian pokok yang ditujukan bagi upaya m enghindari risiko kejahatan dimaksud adalah: -

J enjang otorisasi dan pem isahan fungsi pegawai bank dalam m em buat/ m engajukan, m em eriksa, dan m enyetujui aplikasi pem bukaan dan pengelolaan/ transaksi rekening nasabah.

-

Mekanism e builtin control, seperti kewajiban adanya dual signature dan dual custodianship terhadap seluruh dokum en intern bank, seperti dalam proses pem bukuan dan pengelolaan uang tunai di brankas (vault).

-

Kehati-hatian dalam m elakukan verifikasi identitas nasabah, term asuk verifikasi dokum en-dokum en yang disyaratkan dalam pem bukaan rekening.

-

Kehati-hatian dalam m elakukan verifikasi instruksi nasabah dalam bertransaksi tunai m aupun non tunai, baik langsung m aupun m elalui electronic atau phone banking.

-

Penggunaan kertas/ form ulir yang free num ber form dalam seluruh dokum en intern m aupun dokum en yang berkait atau ditandatangani nasabah.

-

Dalam hal kegiatan penem patan dana antar bank, pasar uang dan pasar m odal, hal-hal tersebut di atas harus ditem puh lebih seksam a karena m enyangkut verifikasi transaksi dan dokum en antarlem baga serta berkait dengan kondisi pasar yang kom pleks dan cenderung terus berubah.

-

Kegiatan pengawasan yang konsisten oleh satuan pengawas intern bank untuk m enegakkan aspek kepatuhan (com pliance) terhadap seluruh sistem dan prosedur dalam pem bukaan-pengelolaan rekening nasabah.

Dalam kegiatan penyaluran kredit (lending), beberapa jenis kredit m enurut peggunaannya adalah: kredit m odal kerja, kredit investasi dan kredit konsum si. Potensi kejahatan dari sisi penyaluran kredit m em iliki rentang kendali yang lebih luas dibanding dalam aktivitas pendanaan, karena berhadapan dengan pihak ketiga (debitur) yang sejak awal m em iliki m otiv untuk m em peroleh (m engeruk) dana bank. Kecakapan seorang account officer dalam melakukan analisis keuangan dan analisis kredit dituntut tidak saja dalam tataran praktik, m elainkan ketajam an intuisinya dalam m engantisipasi kem ungkinan adanya rekayasa proposal kredit beserta dokum en yang m enyertainya, utam anya rekayasa laporan keuangan dan proyeksi bisnis yang akan dibiayai. Di sam ping itu, dalam

6

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

m engatasi kredit bermasalah, restrukturisasi kredit seringkali harus berhadapan dengan rekayasa keuangan dan bisnis yang lebih m enguntungkan debitur dan m elahirkan potensi risiko baru bagi bank. Sebagaim ana dalam pendanaan, potensi risiko kejahatan dalam penyaluran kredit dapat bersum ber dari dalam bank sendiri, berkait dengan sistem , infrastruktur dan sum berdaya manusia. Praktik kolusi antara pejabat bank dan calon debitur seringkali m enjadi penyebab utam a tim bulnya kredit berm asalah; lebih-lebih bila para pihak m emiliki hubungan afiliasi kelom pok bisnis atau keluarga. Untuk itu, uji kepatuhan dan pengawasan m elekat dipandang tidaklah cukup bila tidak dibarengi dengan itikad baik (m oralitas) seluruh pem angku kepentingan untuk m em elihara kinerja dan kesehatan bank. Lebih khusus terdapat beberapa pokok perhatian untuk mengantisipasi kredit salah sasaran, di antaranya sebagai berikut: -

Kepastian bahwa plafon kredit yang diajukan tidak m elanggar ketentuan tentang batas m aksim um pem berian kredit (BMPK).

-

Kepastian bahwa usaha atau proyek yang akan dibiayai tidak m elanggar ram bu-ram bu kebijakan intern bank atau berisiko tinggi untuk dibiayai tanpa m engindahkan covenan yang disyaratkan.

-

Kepastian seluruh dokum en persyaratan kredit telah dibuktikan keabsahan dan kelengkapannya, utam anya m enyangkut dokum en legal seperti Akta Pendirian dan Perubahannya yang terakhir, persetujuan pengurus dan pem egang saham tentang pengajuan kredit, perijinan perusahaan, kartu identitas dan contoh tanda tangan pengurus, dan laporan keuangan audited.

-

Kepastian telah dilakukan tinjauan lapang (call visit) secara obyektif terhadap kondisi dan sarana usaha yang dim iliki calon debitur, serta penilaian (taksasi) barang jam inan.

-

Kepastian bahwa analisis laporan keuangan dan analisis kredit telah dilakukan m enurut tata cara yang benar dan lengkap sesuai sistem prosedur yang ada dengan didasarkan pada data dan dokum en yang lengkap dan sahih.

-

Kepastian bahwa asum si-asum si yang dikenakan dalam m enyusun proyeksi usaha dan arus kas calon debitur telah teruji secara m eyakinkan dengan tingkat sensitifitas yang dapat diterima sesuai ketentuan bank.

-

Kepastian bahwa seluruh aspek perikatan kredit dan perikatan barang jam inan telah dilakukan sesuai hukum yang berlaku sebelum kredit dicairkan.

7

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

Kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dalam m enyalurkan kredit m enjadi jiwa profesi bankir, karena aspek ini yang secara langsung dapat m enurunkan kinerja usaha, tingkat kesehatan, perm odalan, dan ekspektasi keuntungan yang dapat dinikm ati pem ilik bank. Sem entara itu, kegiatan yang berbasis jasa-layanan (fee based) m eliputi beberapa bentuk sebagai berikut: a. Mengirim kan/ m em indahbukukan uang baik untuk kepentingan sendiri m aupun untuk kepentingan nasabahnya (transfer, pem indahbukuan, rem itance). b. Menerim a pem bayaran dari tagihan atas surat berharga dan m elakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (kliring, inkaso, jasa pem bayaran/ pay ing agent). c. Menyediakan tem pat untuk m enyim pan barang dan surat berharga (safe deposit box). d. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (custodian). e. Melakukan penem patan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek (jasa keagenan, financial arranger). f. Melakukan penjam inan pem bayaran/ kewajiban nasabah kepada pihak ketiga atas suatu transaksi/ kontrak antarnasabah (bank garansi, letter of credit, akseptasi). g. Melakukan jasa keagenan dalam pem asaran dan penjualan produkproduk keuangan dari lem baga keuangan lain, seperti asuransi, reksa dana, dan surat berharga lainnya dengan m em perhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. h. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali am anat. i. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tentang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan nam anya, potensi risiko kejahatan yang terkandung di dalam kegiatan layanan-jasa (fee based) sangat bergantung pada intensitas pegawai bank dalam m em aham i latar belakang, karakteristik dan kapasitas nasabah dalam m elakukan transaksi. Konsep KYC sesungguhnya lahir atas pertim bangan bahwa m otif dan m odus transaksi keuangan sem akin kom pleks yang di dalam nya

8

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

terkandung potensi kejahatan, tindakan pencucian uang hasil kejahatan atau praktik ilegal. Dalam prosedur yang berlaku um um, antisipasi tindak kejahatan ini utam anya terletak pada sejauh m ana pegawai bank m elakukan verifikasi atas instruksi nasabah dalam m elakukan transaksi, dan sejauh mana pejabat bank pem ilik otoritas telah m enjalankan kewenangannya dengan benar. Beberapa kasus pem bobolan bank dalam kegiatan jasa-layanan um um nya terjadi akibat kelalaian dalam dua hal tersebut. Yang terakhir dalam segm en kegiatan usaha bank ini adalah bahwa bank juga dapat m elakukan kegiatan investasi langsung dengan batasan sebagai berikut: a. Penyertaan m odal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, m odal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lem baga kliring penyelesaian dan penyim panan, dengan m em enuhi ketentuan yang ditetapkan BI. b. Penyertaan m odal sem entara untuk m egatasi kerugia akibat kegagalan kredit atau kegagalan pem biayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus m enarik kem bali penyertaannya, dengan m em enuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI. c. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun. Kegiatan penyertaan m odal um um nya diputuskan oleh pem egang saham bank. Oleh karena itu, pertim bangan pem egang saham harus terintegrasi dengan kebijakan pengurus (direksi dan kom isaris) atas kondisi obyektif kinerja bank serta perencanaan strategis pengem bangannya ke depan. Cam pur tangan pem ilik yang tidak m em adukan dengan kebijakan pengurus pada akhirnya dapat m enciptakan potensi risiko penurunan kinerja bank. Delik kejahatan yang dapat terjadi adalah penyertaan m odal yang hanya m em perhatikan kepentingan pem egang saham m ayoritas atau kepentingan kelom pok pem egang saham tertentu.

2 .3 .

Be be rap a p ro d u k ban k

Sesuai jenis-jenis kegiatan usahanya, produk bank m eliputi produk-produk yang berbasis pendanaan (funding based), pem biayaan/ pinjam an (financing/ lending based) dan yang berbasis jasa-layanan (fee based). Dalam perkembangan teknologi dan sistem operasi yang kian m aju, produk fee based m enem pati peran am at penting untuk m endukung aktivitas bisnis dan

9

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

perekonom ian. Sem entara produk yang dapat dikatagorikan sebagai pem biayan kini ragam nya tidak saja berkait dengan penyaluran kredit kom ersial, m elainkan juga berbagai bentuk penem patan dana di pasar uang dan pasar m odal. Perkem bangan kelembagaan, infrastruktur, dan pasar keuangan telah m endorong lem baga perbankan untuk m eningkatkan kreativitasnya dalam m engem bangkan produk dan layanan, jaringan kerja sam a antarlembaga, dan infrastruktur b...