PEMILU SERENTAK (AWAL) MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIL DOCX

Title	PEMILU SERENTAK (AWAL) MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIL
Author	Laga Sugiarto
Pages	6
File Size	23.1 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	11
Total Views	914

Summary

Description

PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIALISME INDONESIA KE DEPAN (PEMILU SERENTAK (AWAL) MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIALISME) A. Parlementer vis a vis Presidensiil Pada awal berdirinya negara Indonesia, kita sudah mantap untuk memilih sistem presidensial meskipun pada praktiknya berjalan justru menghadapi perubahan menjadi sistem parlementer, sistem parlementer yang dianggap melekat dengan demokrasi liberalisme begitu sangat dihindari oleh para pendiri bangsa dengan alasan ideologis. Parlementer seringkali mengalami kegagalam dalam perjalanan ketatanegaraan negara ini, jatuh bangun kabinet yang selalu diikuti dengan kompetisi politik, beriplikasi pada tersendatnya pemerintahan ini secara efektif. Pilihan sistem presidensial sejak awal memanglah tepat, jika menyoroti kepada keuntungan atau kelebihan sistem presidensial dengan bermaksud untuk memperkuat pemerintahan melalui stabilitas yang terbangun antara hubungan organisasi legislatif dengan eksekutif, sehingga menghasilkan suatu pola tata kerja yang saling kontrol di antara 2 kekuasaan tersebut, tidak subordinat satu sama lain. Berdasarkan pembilahan sistem presidensial dan parlementer yang dilakukan oleh Arendt Ljiphart sebagi berikut: Tabel 11 Perbandingan Model Demokrasi Consensus Model – Majoritarian Model Consensus/Proportional Model Westminster/Majoritarian Model Presidential Parliamentary Proportional election Single member and disproportional Multi-party 2 Parties Coalition Single Party Majority Corporatist Pluralism Jika kita menganalisis model demokrasi di Indonesia berdasarkan pembilahan yang tersebut di atas, maka secara teoritis sistem pemerintahan di Indonesia dikualifikasikan sebagai Consensus/Proportional Model. Karakteristik ini nampak jelas jika diuraikan sebagai berikut:2 1. Indonesia adalah sebuah negara dengan masyarakat yang plural baik dari sisi agama, ideology, bahasa, budaya etnis, ataupun ras. Tidak ada negara pada masyarakat yang plural 1 Muchammad Ali Safa'at, Parlemen Bikameral "Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia", (Malang: UB Press, 2010), hlm. 19. 2 Ibid, hlm. 89-91....