PM 78 Tahun 2014 PDF

Preview

Summary

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1968, 2014 KEMENHUB. Biaya. Standar. Pencabutan. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 78 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimban...

Description

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1968, 2014

KEMENHUB. Biaya. Standar. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 78 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dalam rangka penyusunan RKA-K/L, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat menggunakan satuan biaya masukan lainnya yang antara lain didasarkan pada satuan harga yang

www.peraturan.go.id

2014, No.1968

2

ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/instansi teknis yang berwenang; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya/RAB perhitungan harga satuan, volume dan jumlah harga masing-masing komponen (Analisa Harga Satuan) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan dan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Biaya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Biaya Kementerian Perhubungan; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24); 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25); 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan

www.peraturan.go.id

3

2014, No.1968

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 51/PMK.02/2014; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1.

Kementerian adalah Kementerian Perhubungan;

2.

Menteri adalah Menteri Perhubungan;

3.

Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

4.

Pejabat Eselon II Kantor Pusat Kementerian Perhubungan adalah Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Badan, Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Ketua Mahkamah Pelayaran serta Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

5.

Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L;

6.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan yang berisi dokumen rencana keuangan tahunan

www.peraturan.go.id

2014, No.1968

4

Kementerian Perhubungan yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga; 7.

SPTJM adalah Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh;

8.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;

9.

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;

10. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan keluaran dari kegiatan dalam satu program;

berfungsinya

11. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya standar biaya di lingkungan Kementerian Perhubungan ini adalah sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya pada Rencana Kerja dan Anggaran. (2) Tujuan ditetapkannya standar biaya di lingkungan Kementerian Perhubungan ini adalah dalam rangka tersusunnya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang tertib, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. BAB III STANDAR BIAYA Pasal 3 (1) Standar Biaya Kementerian Perhubungan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Standar biaya dipergunakan untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana Rupiah Murni yang nilai kontraknya dinyatakan dalam Rupiah; b. Standar biaya dititikberatkan pada analisa biaya dari spesifikasi teknis masing-masing kegiatan; c. Standar biaya telah termasuk pajak-pajak yang berlaku;

www.peraturan.go.id

5

2014, No.1968

d.

Harga satuan dalam standar biaya tersebut merupakan estimasi harga tertinggi, dan berbeda pada masing-masing propinsi/kabupaten/kota dengan dilakukan penyesuaian melalui faktor pengali koefisien kemahalan yang diolah berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; e. Pada lokasi kegiatan yang jauh dari ibukota provinsi/kabupaten/kota dan merupakan daerah terpencil/terisolir, dapat diusulkan tambahan biaya pengiriman yang terdiri antara lain bongkar/muat, transportasi, sewa gudang/area penyimpanan, sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau menggunakan standar biaya yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat dengan menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); (2) Standar Biaya Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) Pasal 4 (1) Harga satuan dalam Standar Biaya Kementerian Perhubungan tidak dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). (2) Analisa Harga Satuan Pekerjaan dalam Standar Biaya Kementerian Perhubungan, dapat dijadikan acuan dalam penyusunan HPS. (3) Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a.

dalam hal terjadi perbedaan analisa harga dengan yang ditetapkan instansi pemerintah / asosiasi / institusi lainnya, maka yang dipergunakan sebagai acuan adalah analisa harga satuan pekerjaan yang menguntungkan Negara dan/atau dapat dipertanggung jawabkan;

b.

penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi : 1)

harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa di produksi/diserahkan/ dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;

www.peraturan.go.id

2014, No.1968

6

2)

informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

3)

informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

4)

daftar biaya/tarif barang/jasa pabrikan/distributor tunggal;

5)

biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

6)

inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

7)

hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

8)

perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer estimate);

9)

norma indeks; dan/atau

yang

dikeluarkan

oleh

yang

10) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. c.

dalam penyusunan HPS tetap mengacu kepada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan/atau peraturan lain yang berlaku. BAB V PRINSIP-PRINSIP STANDAR BIAYA Pasal 5

Dalam penyusunan standar biaya Kementerian memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a)

Perhubungan,

Ekonomis, yaitu suatu ukuran keberhasilan yang didapat dengan input yang minim pada perencanaan;

(b) Efisiensi, yaitu suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan; (c)

Efektifitas, yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2013 tentang Standar

www.peraturan.go.id

7

2014, No.1968

Biaya Tahun 2014 Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Rencana Kerja Anggaran yang telah disusun sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dipergunakan sampai dengan terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2014 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

2014, No.1968

8

www.peraturan.go.id

2014, No.1968

9

TABEL KOEFISIEN KEMAHALAN STANDAR BIAYA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015 BERDASARKAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

No.

Kode

(1)

Provinsi

IKK

Indeks Kemahalan

Keterangan (6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

(2) 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1171 1172 1173 1174 1175

(3) PROV. ACEH Kab Simeulue Kab Aceh Singkil Kab Aceh Selatan Kab Aceh Tenggara Kab Aceh Timur Kab Aceh Tengah Kab Aceh Barat Kab Aceh Besar Kab Pidie Kab Bireuen Kab Aceh Utara Kab Aceh Barat Daya Kab Gayo Lues Kab Aceh Tamiang Kab Nagan Raya Kab Aceh Jaya Kab Bener Meriah Kab Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Subulussalam

(4) 9,161 107.42 103.76 90.34 93.74 101.41 102.99 100.87 92.07 92.74 102.63 107.88 99.81 91.55 95.94 124.26 97.49 99.16 95.75 99.11 97.59 90.56 105.41 75.82

(5) 09,161 10,742 10,376 09,034 09,374 10,141 10,299 10,087 09,207 09,274 10,263 10,788 09,981 09,155 09,594 12,426 09,749 09,916 09,575 09,911 09,759 09,056 10,541 07,582

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221

PROV. SUMATERA UTARA Kab Nias Kab Mandailing Natal Kab Tapanuli Selatan Kab Tapanuli Tengah Kab Tapanuli Utara Kab Toba Samosir Kab Labuhan Batu Kab Asahan Kab Simalungun Kab Dairi Kab Karo Kab Deli Serdang Kab Langkat Kab Nias Selatan Kab Humbang Hasundutan Kab Pakpak Bharat Kab Samosir Kab Serdang Bedagai Kab Batu Bara Kab Padang Lawas Utara Kab Padang Lawas

9,592 86.72 98.14 107.99 91.96 94.90 118.84 89.46 98.95 96.39 75.91 98.82 107.17 74.38 105.77 102.87 111.83 127.71 95.48 96.28 75.94 77.18

09,592 08,672 09,814 10,799 09,196 09,490 11,884 08,946 09,895 09,639 07,591 09,882 10,717 07,438 10,577 10,287 11,183 12,771 09,548 09,628 07,594 07,718

I

II

www.peraturan.go.id

2014, No.1968

No.

Kode

(1) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

10

Provinsi

IKK

Indeks Kemahalan

Keterangan (6)

(2) 1222 1223 1224 1225 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278

(3) Kab Labuhan Batu Utara Kab Labuhan Batu Selatan Kab Nias Utara Kab Nias Barat Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Pematang Siantar Kota Tebing Tinggi Kota Medan Kota Binjai Kota Padangsidimpuan Kota Gunung Sitoli

(4) 129.12 93.56 124.29 99.01 99.75 94.89 88.69 90.58 90.60 94.73 110.91 94.22

(5) 12,912 09,356 12,429 09,901 09,975 09,489 08,869 09,058 09,060 09,473 11,091 09,422

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377

PROV. SUMATERA BARAT Kab Kepulauan Mentawai Kab Pesisir Selatan Kab Solok Kab Swl/Sijunjung Kab Tanah Datar Kab Padang Pariaman Kab Agam Kab Lima Puluh Kota Kab Pasaman Kab Solok Selatan Kab Dharmas Raya Kab Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman

8,872 187.76 95.23 91.63 101.39 95.16 102.49 97.44 96.41 98.37 98.05 94.00 95.18 101.94 99.56 93.49 98.32 100.28 98.05 95.70

08,872 18,776 09,523 09,163 10,139 09,516 10,249 09,744 09,641 09,837 09,805 09,400 09,518 10,194 09,956 09,349 09,832 10,028 09,805 09,570

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1471 1473

PROV. R I A U Kab Kuantan Singingi Kab Indragiri Hulu Kab Indragiri Hilir Kab Pelalawan Kab Siak Kab Kampar Kab Rokan Hulu Kab Bengkalis Kab Rokan Hilir Kab Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kota Dumai

10,128 94.48 104.77 105.73 100.56 114.84 99.16 98.82 128.58 117.79 127.46 111.86 98.01

10,128 09,448 10,477 10,573 10,056 11,484 09,916 09,882 12,858 11,779 12,746 11,186 09,801

1 2

1500 1501 1502

PROV. J A M B I Kab Kerinci Kab Merangin

9,697 97.67 89.66

09,697 09,767 08,966

III

IV

V

www.peraturan.go.id

2014, No.1968

11

No.

Kode

(1)

Provinsi

Indeks Kemahalan

Keterangan

(4) 101.85 95.26 84.10 103.43 120.86 94.89 99.89 99.12 87.97

(5) 10,185 09,526 08,410 10,343 12,086 09,489 09,989 09,912 08,797

(6)

3 4 5 6 7 8 9 10 11

(2) 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1571 1572

Kab Kab Kab Kab Kab Kab Kab Kota Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1671 1672 1673 1674

PROV. SUMATERA SELATAN Kab Ogan Komering Ulu Kab Ogan Komering Ilir Kab Muara Enim Kab Lahat Kab Musi Rawas Kab Musi Banyuasin Kab Banyu Asin Kab Oku Selatan Kab Oku Timur Kab Ogan Ilir Kab Empat Lawang Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuklinggau

9,529 91.18 93.12 99.20 98.65 106.45 106.36 111.91 87.95 90.46 106.65 101.19 103.09 102.21 109.69 94.28

09,529 09,118 09,312 09,920 09,865 10,645 10,636 11,191 08,795 09,046 10,665 10,119 10,309 10,221 10,969 09,428

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1771

PROV. BENGKULU Kab Bengkulu Selatan Kab Rejang Lebong Kab Bengkulu Utara Kab Kaur Kab Seluma Kab Mukomuko Kab Lebong Kab Kepahiang Kab Bengkulu Tengah Kota Bengkulu

9,498 94.44 90.67 93.46 100.50 101.78 110.67 99.23 102.85 104.49 100.93

09,498 09,444 09,067 09,346 10,050 10,178 11,067 09,923 10,285 10,449 10,093

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811

PROV. LAMPUNG Kab Lampung Barat Kab Tanggamus Kab Lampung Selatan Kab Lampung Timur Kab Lampung Tengah Kab Lampung Utara Kab Way Kanan Kab Tulang Bawang Kab Pesawaran Kab Pringsewu Kab Mesuji

8,979 99.97 100.43 90.75 93.04 90.39 91.48 96.09 101.60 94.36 85.94 120.84

08,979 09,997 10,043 09,075 09,304 09,039 09,148 09,609 10,160 09,436 08,594 12,084

VI

VII

VIII

(3) Sarolangun Batang Hari Muaro Jambi Tanjung Jabung Timur Tanjung Jabung Barat Tebo Bungo Jambi Sungai Penuh

IKK

www.peraturan.go.id

2014, No.1968

No.

Kode

(1) 12 13 14

12

Provinsi

IKK

Indeks Kemahalan

Keterangan (6)

(2) 1812 1871 1872

(3) Kab Tulang Bawang Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro

(4) 106.43 97.00 96.37

(5) 10,643 09,700 09,637

1 2 3 4 5 6 7

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1971

PROV. KEP. BANGKA Kab Bangka Kab Belitung Kab Bangka Barat Kab Bangka Tengah Kab Bangka Selatan Kab Belitung Timur Kota Pangkal Pinang

9,959 103.28 107.52 112.75 105.07 108.30 103.63 104.07

09,959 10,328 10,752 11,275 10,507 10,830 10,363 10,407

1 2 3 4 5 6 7

2100 2101 2102 2103 2104 2105 2171 2172

PROV. KEPULAUAN RIAU Kab Karimun Kab Bintan Kab Natuna Kab Lingga Kab Kep. Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang

10,942 95.79 102.63 131.85 108.59 143.36 110.32 100.30

10,942 09,579 10,263 13,185 10,859 14,336 11,032 10,030

3100

PROV. DKI JAKARTA

10,000

10,000

3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279

PROV. JAWA BARAT Kab Bogor Kab Sukabumi Kab Cianjur Kab Bandung Kab Garut Kab Tasikmalaya Kab Ciamis Kab Kuningan Kab Cirebon Kab Majalengka Kab Sumedang Kab Indramayu Kab Subang Kab Purwakarta Kab Karawang Kab Bekasi Kab Bandung Barat Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota...