" Liberalisasi Perdagangan " PDF

Preview

Summary

MAKALAH EKONOMI INTERNASIONAL “ Liberalisasi Perdagangan “ Dosen Pengampu : Hasanudin, SE. MM. Disusun oleh : KELOMPOK IV Dianah Aprilianingsih ( 2016050330 ) Elmika Sri Rahayu ( 2016053602 ) Shaqila Kireyna Entang N. ( 2016052586 ) Tri Atikah ( 2016050026 ) FAKULTAS EKONOMI PRODI MANAJEMEN UNIVERIS...

Description

MAKALAH EKONOMI INTERNASIONAL “ Liberalisasi Perdagangan “ Dosen Pengampu : Hasanudin, SE. MM.

Disusun oleh : KELOMPOK IV Dianah Aprilianingsih

( 2016050330 )

Elmika Sri Rahayu

( 2016053602 )

Shaqila Kireyna Entang N.

( 2016052586 )

Tri Atikah

( 2016050026 )

FAKULTAS EKONOMI PRODI MANAJEMEN UNIVERISTAS PAMULANG 2019/2020 Jln. Surya Kencana No.1 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten

KATA PENGANTAR

Assallamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Dengan selesainya makalah ini, tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan banyak masukan kepada kami. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Hasanudin, SH.MH. selaku dosen mata kuliah “Ekonomi Internasional” yang telah bersedia memeriksa dan mengoreksi makalah kami. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan makalah ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi tercapainya kesempurnaan dari makalah ini.

Wassallamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pamulang, 30 September 2019

Penulis

i

DAFTAR ISI

Halaman COVER ........................................................................................................... KATA PENGANTAR .................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................... ii BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................... A. Latar Belakang.......................................................................... 1 B. Rumusan Masalah .................................................................... 1 C. Tujuan Penulisan ...................................................................... 1

BAB II

PEMBAHASAN ........................................................................... A. Liberalisasi Perdagangan dan Proteksi .................................... 2 B. Konsep Liberalisasi dan Partisipasi Indonesia ......................... 5 C. Teori Aplikasi Free Trade (Liberalisasi Perdagangan) ........... 5 D. Globalisasi Ekonomi dan Liberalisasi Perdagangan ................ 7 E. Indoesia Waspadai Liberalisasi Perdagangan ......................... 12

BAB III

PENUTUP .................................................................................... A. Kesimpulan ............................................................................... 13

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar belakang Liberalisasi perdagangan mulai berkembang dari pemikiran Adam Smith yang mengusung perdagangan bebas dan intervensi pemerintah yang seminimal mungkin. Liberalisasi perdagangan mulai mengalami fragmentasi pada tahun 1914 karena menghadapi berbagai distorsi sebagai akibat diterapkannya larangan impor, subsidi dan peningkatan tarif. Sehingga pada tahun 1930 berbagai upaya dilakukan untuk menghidupkan kembali sistem perdagangan yang lebih terbuka, hingga pada akhirnya terbentuklah General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang kemudian bertransformasi menjadi World Trade Organization (WTO), yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Inggris.

B.

C.

Perumusan Masalah 1.

Apa yang dimaksud dengan Liberalisasi Perdagangan dan Proteksi ?

2.

Bagaimana konsep Liberalisasi dan Privatisasi Indonesia ?

3.

Bagaimana Teori Liberalisasi Perdagangan Internasional ?

4.

Bagaimana Keadaan Globalisasi Ekonom Liberalisasi Perdagangan ?

5.

Kenapa Indonesia harus waspadai Liberalisasi Perdagangan ?

Tujuan penulisan 1.

Untuk Mengetahui Liberalisasi Perdagangan dan Proteksi.

2.

Untuk Mengetahui Konsep Liberalisasi Indonesia.

3.

Untuk Mengetahui Teori Liberalisasi Perdagangan Internasional.

4.

Untuk Mengetahui Keadaan Globalisasi Ekonomi & Liberalisasi.

5.

Untuk Mengetahui Indonesia Waspadai Liberalisasi Perdagangan ?

1

BAB II PEMBAHASAN

A.

Liberalisasi Perdagangan dan Proteksi Analisa kebijakan perdagangan internasional (tarif dan nontarif) merupakan penyimpangan dari perdagangan bebas. Memang banyak alasan (apakah karena internasional maupun kelompok) mengapa diberlakukan kebijaksanaan tarif maupun nontarif meskipun disadari bahwa keuntungan akan banyak diperoleh apabila perdagangan itu bebas. Dalam bab ini akan dianalisa keadaan di mana perdagangan itu dilakukan dengan bebas atas dasar nondiskriminasi atau global. Depresi dunia tahun 1930-an telah menyebabkan banyak negara melakukan tindakan proteksi. Dalam bukunya, Ekonomi Intermasional & Globalisasi Ekonomi, Prof. Dr. R. Hendra Halwani, M.A. (2005) mengatakan bahwa proteksi adalah upaya pemerintah mengadakan perlindungan pada industri-industri domestik terhadap masuknya barang impor dalam jangka waktu tertentu. Proteksi bertujuan melindungi, membesarkan, atau mengecilkan kelangsungan industri dalam negeri yang berlaku dalam perdagangan umum. Setiap negara berjuang untuk mengurangi pengaruh jelek perkembangan ekonomi dunia dengan mengurangi ketergantungan dengan luar negeri melalui tindakan-tindakan yang bersifat protektif. Amerika Serikat merupakan negara yang paling berpengaruh pada waktu itu, melalui Smoot-Howley tariff mengenakan tarif terhadap ekspornya (sebanyak ± 25.000 jenis barang). Tindakan ini tentu saja kemudian diikuti oleh negara lain sehingga perdagangan dunia menjadi tidak bebas. Namun selang beberapa tahun, Amerika Serikat memulai dengan Reciprocal Agreement Act yang membolehkan Presiden mengadakan perundingan tentang penurunan tarif. Setelah berakhirnya perang dunia II, usaha ke arah liberalisasi perdagangan makin mendapat angin segar. 2

3

Tahun 1948 dalam Havana charter dikandung maksud untuk membentuk International Trade Organization (ITO) yang bertujuan mengurangi hambatan dalam perdagangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun usaha ini banyak mendapat tantangan politik sehingga Amerika Serikat menolaknya. Sebagai usaha sementara, maka pada saat itu diciptakan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Karena kegagalan ITO maka GATT menjadi badan penyangga yang penting dalam badan dunia untuk membangun kembali sesudah perang dunia II. Dua badan dunia lainnya adalah IMF dan IBRD (World Bank). GATT adalah suatu persetujuan pelaksanaan

multilateral perdagangan

yang

menentukan

internasional.

peraturan-peraturan Tujuannya

adalah

bagi untuk

menciptakan suatu perdagangan internasional yang terbuka, bebas dan kompetitif. Jumlah anggota sampai dengan tahun 1988 ada 94 contracting parties yakni peserta penandatangan penuh dengan lebih dari 30 anggota luar biasa yang menerapkan peraturan-peraturan GATT dalam perdagangan mereka. Prinsip dasar yang utama dari GATT tersebut adalah apa yang disebut dengan Most Favoured Nation (MFN) yakni mengharuskan setiap contracting parties memberikan perlakuan yang sama dalam kebijaksanaan perdagangan internasional kepada negara penandatangan yang lain. Kelonggaran yang diberikan kepada negara lain atas dasar perjanjian bilateral haruslah diberikan pula kepada semua anggota yang lain tanpa perjanjian terlebih dahulu. Di samping itu, GATT sejauh mungkin menggunakan tarif sebagai hambatan perdagangan dan bukan nontarif. Apabila

terjadi

perselisihan

dapat

diselesaikan

melalui

proses

konsultasi/konsiliasi secara terus-menerus. Dengan demikian GATT di samping merupakan kumpulan peraturan juga merupakan forum untuk mencapai konsiliasi/menyelesaikan perselisihan perdagangan. Perubahan-perubahan yang besar tidak terjadi dalam perdagangan internasional semenjak GATT berdiri dan ini memberikan tekanan terhadap bekerjanya mekanisme GATT sehingga perlu perubahan di sana-sini.

4

Masalah yang dirasa sangat mendesak adalah prosedur penyelesaian perselisihan (dispute settlement) dan pengawasan (surveilance), dan mungkin diperlukan satu badan internasional yang mengawasi bekerjanya mekanisme GATT serta menjamin bahwa contracting parties memenuhi kewajibannya. Perundingan pertama di Jenewa tahun 1947 ditandatangani oleh negara-negara yang ikut merumuskan Havana charter berisi pemotongan tarif di mana pada saat itu tarif merupakan hambatan yang cukup besar dalam perdagangan internasional. Negara-negara yang selanjutnya di Annecy, Torquay dan Jenewa terutama menyangkut masalah pengurangan tarif dengan negara-negara yang telah menyatakan minatnya bergabung dalam GATT. Dillon Round tahun 1961/1962 berisi keharusan Customs Union dan daerah perdagangan bebas (free trade area) diperiksa oleh GATT untuk menjamin bahwa pendiriannya tidak menimbulkan proteksi bagi negara di luar anggota customs union dan free trade area. Bersamaan ini diusulkan oleh Douglas Dillon, Wakil Menlu AS tentang penurunan tarif. Kennedy Round mencakup pemotongan tarif yang bersifat multilateral dan berlaku bagi semua pihak (across the board) untuk produk-produk industri. Di samping itu dibicarakan pula tentang anti dumping code yang berisi tentang arti dumping dan faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam menilai akibat negatif dumping terhadap industri dalam negeri. Untuk itu suatu negara diperkenankan mengenakan bea khusus (anti dumping) atas barang impor. Tokyo Round menghasilkan serangkaian codes tentang berbagai masalah, seperti tentang standar teknis, lisensi impor, dumping, subsidi serta beberapa komoditi (seperti daging dan susu). Kode-kode ini hanya merupakan tambahan dari general agreement sehingga setiap negara contracting bebas untuk menganut/memilih kode mana yang akan diikuti. Pada bulan September 1986, putaran GATT diselenggarakan di sebuah kota bernama Punta del Este di Uruguay, yang kemudian dikenal dengan Uruguay Round. Deklarasi yang dihasilkan meliputi dua bagian.

5

Pertama, deklarasi yang menyangkut tentang barang yang menjamin tidak akan ada tindakan proteksionis. Kedua, deklarasi yang menyangkut perdagangan jasa (trade in services). Banyak negara berkembang yang tidak menyetujui liberalisasi di dalam perdagangan jasa, mengingat sektor jasa mereke belum kuat. Perundingan ini diawasi oleh Trade Negotiations Committee (TNC). Di bawah TNC ini, ada dua komite sesuai dengan isi deklarasi Punta del Este, yakni Group of Negotiations on Goods (GNG) dan Group of Negotiations on Services (GNS). Akhirnya, dapat disebutkan bahwa tujuan utama perundingan GATT, seperti juga yang telah disepakati di Punta del Este adalah : 1)

Untuk mencapai liberalisasi dan perluasan perdagangan dunia demi kepentingan semua negara, khususnya negara berkembang.

2)

Memperkuat dan meningkatkan peranan GATT dan mengusahakan jangkauan perdagangan dunia yang lebih luas di bawah peraturanperaturan multilateral yang telah disepakati.

3)

Meningkatkan daya tanggap sistem GATT terhadap lingkungan ekonomi dunia yang selalu berubah melalui koordinasi yang lebih erat antara GATT dengan badan-badan internasional.

4)

Memupuk kerja sama yang sudah ada pada tingkat nasional maupun internasional untuk memperkuat hubungan antara kebijaksanaan perdagangan dengan kebijaksanaan ekonomi lainnya. Disepakati bahwa perundingan-perundingan dilaksanakan dengan cara

sejelas mungkin (transparan) dan semua contracting parties sepakat tentang prinsip-prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang (Differential and Most Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries). B.

Konsep Liberalisasi dan Privatisasi di Indonesia dalam Pasar Global Liberalisasi perdagangan (trade liberalization) adalah konsep ekonomi yang mengacu kepada berlangsunganya penjualan produk antar Negara dengan tanpa dikenai pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan

6

lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan atas dasar regulasi yang diterapkan dalam satu negara) dalam perdagangan antar individual dan antar perusahaan yang berbeda di Negara yang berbeda. Liberalisasi bisa dikatakan juga pelepasan campur tangan pemerintah dalam pasar keuangan, pasar modal dan hambatan perdagangan.

C.

Teori Aplikasi Free Trade (Liberalisasi Perdagangan Internasional) Menurut David Ricardo, pada dasarnya perdagangan internasional didorong oleh adanya comparative advantange dimana produk di suatu negara tidak dapat diproduksi negara lain dan competitive advantange dimana negara dapat mengambil keuntungan dari spesialisasi produk yang memiliki opportunity cost lebih kecil dari negara mitra dagangnya. Perdagangan internasional juga menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen, dimana adanya keuntungan dari economic of scale yaitu penurunan average fixed cost dari produksi dalam jumlah yang besar serta spesialisasi produk yang membuat pilihan produk menjadi beragam. Adanya hambatan atas impor untuk memproteksi industri dalam negeri baik tarif ataupun kuota, telah membuat distorsi terhadap harga pasar internasional baik produk lokal maupun impor. Terdapat penurunan consumer surplus dimana untuk kuantitas yang sama, konsumen harus membayar lebih mahal. Berdasarkan analisa makroekonomi, walaupun terdapat producer surplus dari kenaikan harga pasar global dan tax revenue buat pemerintah, namun jumlahnya lebih kecil daripada penurunan consumer surplus. Hal inilah yang menjadi net loss bagi seluruh masyarakat. Atas dasar itulah, terdapat gagasan untuk melakukan liberalisasi perdagangan (free trade) dimana tarif diminimalkan bahkan dihapuskan untuk meningkatkan consumer surplus. Peningkatan consumer surplus ini dapat meningkatkan investasi maupun pajak penghasilan serta memperbesar volume perdagangan.

7

Penghapusan tarif yang berlaku selama ini didasari atas free trade agreement antar negara maupun antar beberapa negara. Namun karena hanya beberapa negara saja yang menyepakati penghapusan tarif maka pasar masih

belum

seefisien dan senetral

mungkin

membentuk

harga.

Kemungkinan negara dengan biaya produksi tinggi bebas tarif namun adanya negara dengan biaya produksi rendah namun terkena tarif karena tidak terlibat dalam free trade agreement dapat menyebabkan trade diversion (pengalihan perhatian konsumen). Hal ini dapat menyebabkan potential loss bagi consumer surplus karena seharusnya konsumen dapat membayar dengan harga yang lebih murah. Karena itu perlu adanya penetapan tarif bersama yang lebih global agar tercipta pasar yang lebih efisien. Atas dasar itulah dibentuk organisasi internasional yang bertujuan mensupervisi dan meliberalisasi perdagangan internasional secara global yaitu General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang dibentuk 1947 yang dilanjutkan oleh World Trade Organization (WTO) yang dibentuk tahun 1994. WTO mempunyai 153 anggota dan merepresentasikan 93% dari perdagangan

internasional

sehinnga

kebijakannya

memungkinkan

terciptanya pasar dunia yang efisien. Setelah berjalan, WTO mendapat banyak kritik dari para ekonom terutama adanya indikasi keberpihakannya terhadap negara-negara maju yang menekan negara-negara berkembang dengan negotiation power yang kurang. Martin Khor dari The Third World Network (2007) menyatakan indikasi tersebut sebagai berikut : Beberapa negara maju masih dapat mengenakan bea masuk yang tinggi pada produk tertentu, contoh: bea masuk pada tekstil di AS. Banyaknya hambatan non tarif baru seperti Anti-Dumping (bila harga produk yang diekspor dan dijual di pasar domestik berbeda), Safeguard (lonjakan barang kompetitor impor yang mengancam industri dalam negeri), dan Counterveilling (adanya subsidi yang dasarnya tidak jelas terhadap barang ekspor) dimana negara berkembang banyak dituntut oleh negara maju.

8

Proteksi terhadap produk agrikultur dari negara berkembang di negara maju dengan persyaratan kualitas barang. Banyaknya negara berkembang yang kurang mempunyai kapasitas bernegosiasi dan berpartisipasi aktif di Uruguay Round. TRIP Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang membatasi negara berkembang untuk mengembangkan teknologi yang berasal dari luar negeri pada sistem lokal. Hal inilah yang membuat banyak negara mempertanyakan transparasi dari WTO dalam pengambilan keputusan. Kecenderungan WTO terhadap negara maju memungkinkan adanya trade diversion baru yang membuat inefisiensi pasar. Berdasarkan fakta tersebut, sebaiknya dilakukan hal sebagai berikut : 1.

Pemerintah negara berkembang harus lebih aktif dalam melakukan negoisasi dalam WTO terutama masalah proteksi negara maju terhadap impor agrikultur dan bea masuk yang masih tinggi.

2.

Kebijakan WTO atas anti-dumping, counterveiling, safeguard, dsb harus direvisi kembali terutama bila pembuktiannya sulit dilakukan terutama untuk counterveilling karena industri negara berkembang masih sangat memerlukan subsidi pemerintah untuk berkembang.

3.

Kebijakan WTO mengenai TRIP Agreement sebaiknya dihapuskan saja karena bukan merupakan kewenangan WTO dalam mengurusi Intellectual Property Rights.

D.

Globalisasi Ekonomi & Liberalisasi Perdagangan 1.

Globalisasi Ekonomi Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia dibawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media

9

komunikasi seperti internet,media elektronik,dan teknologi siber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan diantara sesebuah negara dengan negara yang lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat. Proses globalisasi ekonomi adalah perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural dan proses ini akan berlangsung terus dengan laju yang akan semakin cepat mengikuti perubahan teknologi yang juga akan semakin cepat dan peningkatan serta perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batasbatas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi “satu” proses yang melibatkan banyak negara. Globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan proses internasionalisasi produksi,perdagangan dan pasar uang. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang berada diluar pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah, karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu. Globalisasi Di Bidang Ekonomi terdiri dari : a)

Globalisasi Produksi Di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara,dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukanbaik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastrukturyang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif.

b)

Globalisasi Pembiayaan Di mana perusahaan global mempunyai akses untukmemperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara di dunia. contoh, PT. Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT. Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan

...