Rangkuman ASAS Perdata Sebelum UTS PDF

Preview

Summary

Disusun oleh Dominique Virgil RANGKUMAN HUKUM PERDATA PENGERTIAN DAN SEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA Hukum Perdata: 1. Menurut H.F Vollmar atau yang memberikan pembatasan yang oleh karenanya kepentingan memberikan perseorangan dalam perbandingan pada yang kepentingantepat antara kepentingan yang ...

Description

Disusun oleh Dominique Virgil

RANGKUMAN ASAS-ASAS HUKUM PERDATA PENGERTIAN DAN SEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA Hukum Perdata: 1. Menurut H.F.A Vollmar Aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan yang oleh karenanya

memberikan

perlindungan-perlindungan

pada

kepentingan-

kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu. 2. Menurut R. Sardjono Norma/ kaedah-kaedah yang menguasai manusia dalam masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain 3. Menurut R. Subekti Segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. 4. Menurut Soedewi Hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara yang lain 5. Prof. Wirjono Prodjodikoro Suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu dengan yang lain  mengatur hak dan kewajiban dalam pergaulan kemasyarakatan. Hukum perdata mengatur hubungan perseorangan, melindungi kepentingan perseorangan. Pelanggaran terhadap norma hukum perdata bergantung pada pihak-pihak yang dirugikan. Salah satu ciri sistem hukum Eropa Kontinental  kodifikasi  dalam hukum perdata: KUHPer (Burgelijk Wetboek)  Buku 1: Orang; Buku 2: Kebendaan; Buku 3: Perikatan, Buku 4: Pembuktian & Daluwarsa. Sistematika menurut doktrin: 1. Hukum Orang / Hukum Pribadi (Persoonenrecht)  mengatur: a. Orang sebagai subjek hukum b. Orang dalam kecakapannya untuk memiliki hak dan bertindak sendiri untuk melaksanakan hak-haknya

USAHA + DOA = HASIL.

Disusun oleh Dominique Virgil

2. Hukum Keluarga ( familierecht)  peraturan hukum yang mengatur pergaulan hidup kekeluargaan. Hukum keluarga memuat tentang: a. Perkawinan, perceraian, hukum harta kekayaan antara suami dan istri b. Kekuasaan orang tua ( ouderlijkemacht) c. Keturunan d. Perwalian e. Pendewasaan ( handlichting) f. Pengampuan ( curatele) g. Orang yang hilang 3. Hukum Harta Kekayaan ( Vermogensrecht)  peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Hukum harta kekayaan mengatur: a. Hukum benda ( zakelijkerechten)  mengatur hak kebendaan yang bersifat mutlak [dapat dipertahankan terhadap siapa saja] b. Hukum perikatan ( verbintenis)  hubungan bersifat kehartaan, pihak pertama berhak atas suatu prestasi dan pihak lain wajib memenuhi prestasi tersebut.  bersifat relatif [hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang yang ada dalam kelompok yang sama]  asas kebebasan berkontrak. c. Hukum hak immateriil 4. Hukum Waris ( erfrecht)  akibat-akibat hukum dari hubungan keluarga terhadap harta warisan yang ditinggalkan seseorang. Menurut doktrin 1. Hukum orang 2. Hukum keluarga 3. Hukum Kekayaan a. Absolut b. Relatif

Menurut KUHPerdata Buku I (Orang) Buku II (Benda) Buku III (Perikatan) Buku IV (Pembuktian dan Daluwarsa)

4. Hukum Waris

Sejarah KUHPerdata Sebelum Belanda datang, sudah berlaku 2 sistem hukum di Indonesia: hukum adat dan hukum Islam. Keanekaragaman hukum perdata di Indonesia  bersumber dari Pasal 131 dan 163 IS: 1. Golongan Eropa  berlaku hukum Barat 2. Golongan Timur Asing  hukum adat masing-masing USAHA + DOA = HASIL.

Disusun oleh Dominique Virgil

3. Golongan Bumiputera  hukum adat masing-masing

Wilayah Prancis jadi 2

Kekuasaan Julius Caesar: hukum Romawi + hukum Perancis kuno di Perancis

- Utara: hukum tidak tertulis --> Prancis kuno - Selatan: hukum tertulis -> Romawi --> Corpus Iuris Civilis

Mulai timbul keinginan untuk kodifikasi --> Napoleon bentuk panitia kodifikasi pada 1800 (sesudah Revolusi Perancis)

Sumber kodifikasi: Hukum Romawi, Hukum Kebiasaan Prancis, Ordonnance, Hukum Intermediare (hukum saat Revolusi Prancis - Code Civil)

Setelah Perancis pergi, ada pembuatan kodifikasi diketuai Kemper--> rencananya ditolak oleh Perwakilan Rakyat Belanda.

Kodifikasi selesai: 1804 --> Code Civil Perancis. Berlaku di Belanda (karena dijajah Perancis)

Pembuatan kodifikasi dipimpin oleh Nicolai, metode kerja suara mayoritas. KUHPer diselesaikan per bagian.

1829: diselesaikan, kemudian dihimpun dalam 1 buku, ditetapkan pada 1831. KUHPer menjiplak Code Civil Perancis.

Pemberontakan di Belanda Selatan (Belgia) --> Belgia memisahkan diri --> dikeluarkan KB untuk menunda berlakunya KUHPer. Bagian kodifikasi diolah lagi.

Asas Konkordansi : KUHPer diberlakukan di Indonesia pada 1 Mei 1848 dengan beberapa penyesuaian sebelumnya.

KUHPer dinyatakan berlaku lagi pada 1838

KUHPer yang berlaku di Indonesia diadopsi dari KUHPer Belanda, sementara KUHPer Belanda mendapatkan pengaruh dari Code Civil Perancis, dan Code Civil Perancis mendapat pengaruh dari hukum Romawi. Secara yuridis formil, kedudukan BW tetap sebagai UU sebab BW tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai UU. Namun, BW bukan lagi KUHPer yang utuh dan bulat seperti saat pertama diundangkan, karena beberapa bagian daripadanya sudah tidak berlaku lagi, baik karena peraturan perundang-undangan yang menggantikannya, maupun karena putusan-putusan hakim.

USAHA + DOA = HASIL.

Disusun oleh Dominique Virgil

Berlakunya KUHPerdata Saat Ini Berdasarkan SEMA (Surat Edaran MA) no. 3/1963, ada 8 pasal yang tidak berlaku lagi dalam KUHPer: -

Pasal 108 dan 110 BW  istri dapat melakukan perbuatan hukum dengan bebas Pasal 284 ayat (3) BW  pengakuan anak luar kawin oleh ayahnya tidak lagi berakibat hubungan perdata anak dengan ibunya terputus

-

Pasal 1238 BW  menghilangkan penagihan tertulis sebelum menagih hutang

-

Pasal 1460 BW  aturan untuk mengalihkan resiko atas suatu barang Pasal 1579 BW  sewa-menyewa

-

Pasal 1602 X ayat 1 dan 2 BW  ada unsur diskriminatif antara orang Eropa dan Indonesia, maka dihapus

-

Pasal 1682 BW  penghibahan atas benda tetap tidak perlu dilakukan dengan akta notaris

Buku I : aturan perkawinan sudah tidak berlaku, diganti UU No. 1 tahun 1974 Buku II : diganti dengan UU Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, UU Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996, dan UU Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999. Buku III: tentang perikatan, masih digunakan Buku IV: tentang pembuktian dan daluarsa, masih digunakan

HUKUM ORANG (PERSOONENRECHT) Dalam arti sempit: orang sebagai subjek hukum. Dalam arti luas: tidak hanya ketentuan orang sebagai subjek hukum, tetapi juga aturan hukum keluarga. Subjek Hukum Subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum yaitu: a. Manusia ( Natuurlijk Persoon) -

Dimulai saat dilahirkan; berakhir saat meninggal dunia

-

Pasal 2 BW  anak dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum bila kepentingannya menghendaki  dalam hal warisan.  disebut teori fictie hukum ( rechtsfictie)

USAHA + DOA = HASIL.

Disusun oleh Dominique Virgil

-

Pasal 3 BW  tidak ada hukuman yang mengakibatkan hak perdata hilang

-

Tidak semua subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah (Pasal 1330 BW): 

Orang-orang yang belum dewasa  akan diwakili oleh orang tua / walinya Ukuran kedewasaan menurut BW: 21 tahun, di pasal 330 KUHPer.



Orang-orang di bawah pengampuan (orang gila, mata gelap, pemboros)  akan diwakili oleh pengampunya) = Pasal 1330 BW jo. Pasal 433 BW Untuk pemboros: masih bisa membuat wasiat, perkawinan dan perjanjian perkawinan, namun untuk perkawinan harus diizinkan dan dibantu oleh kurator. Pasal 434 KUHPer: yang berwenang meminta pengampuan adalah suami atau istri dan keluarga sedarah. Untuk yang boros: pengampuan dimintakan oleh keluarga dekat. Untuk mereka yang tidak bisa mengurus kepentingan sendiri: minta pengampuan bagi dirinya sendiri. Pasal 435 KUHPer: bagi mereka yang membahayakan keluarga dan jaksa. Permohonan pengampuan diajukan kepada Pengadilan Negeri



Wanita bersuami  akan diwakili oleh suaminya  perbuatan hukum yang tidak bisa dilakukan adalah perbuatan hukum di lapangan hukum kekayaan.  sudah tidak berlaku setelah UU No. 1 tahun 1974 pasal 31.



Orang-orang yang dilarang UU melakukan perbuatan hukum, misal: orang pailit (Pasal 1330 BW jo UU Kepailitan)  penyelesaian hutang piutang orang pailit oleh Balai Harta Peninggalan ( weeskamer)

b. Badan Hukum ( rechtspersoon) -

Definisi: organisasi kesatuan yang terdiri dari sekelompok manusia yang bersatu

-

untuk mengejar suatu tujuan tertentu. 5 teori badan hukum: 

Teori Fictie (Von Savigny)  badan hukum hanya buatan Negara; dianggap fiksi karena dianggap manusia menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum.



Teori Harta Kekayaan Bertujuan (A. Brinz)  subyek hukum hanyalah manusia; badan hukum dianggap sebagai kekayaan yang tidak ada pemiliknya, namun terikat pada tujuan tertentu



Teori Organ (Otto van Gierke)  badan hukum adalah organisme riil yang menjelma dalam pergaulan hukum  dapat membentuk kemauan sendiri, punya pengurus.

USAHA + DOA = HASIL.

Disusun oleh Dominique Virgil



Teori Propriete Collective (Planiol dan Molengraff)  hak, kewajiban, kekayaan badan hukum adalah milik anggota bersama-sama  badan hukum sebagai konstruksi yuridis



Teori Kenyataan Yuridis (Majers)  persamaan badan hukum dan manusia hanya di bidang hukum saja.

-

Pembagian badan hukum: 

Pasal 1635 BW:  Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah  contoh: daerah provinsi, kota, bank-bank yang didirikan Negara  Badan hukum yang diakui oleh pemerintah  perkumpulan, gereja, organisasi agama, dsb  Badan hukum yang didirikan untuk maksud tertentu  PT, Koperasi, dsb



Wujud:  Korporasi  badan hukum yang beranggota, punya hak kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak & kewajiban anggotanya. Contoh: PT, Koperasi  Yayasan  harta kekayaan untuk tujuan tertentu, seperti kepentingan social, keagamaan, kemanusiaan  tidak ada anggota.



Jenis:  Badan hukum publik Didirikan oleh Pemerintah, lapangan pekerjaan untuk kepentingan umum  Badan hukum privat Didirikan oleh perseorangan, lapangan pekerjaan untuk kepentingan perseorangan.



Tujuan:  Untuk mengejar kepentingan ekonomi  PT atau Koperasi  Untuk mengejar sesuatu yang ideal  Yayasan, Partai Politik



Pendiriannya:  Badan hukum yang didirikan pemerintah  berdasarkan UU dan untuk mencapai tujuan Negara yang ideal  contoh: badan dan organ pemerintah  Badan hukum yang didirikan perseorangan  WNI / WNA, diakui pemerintah, kepentingan ekonomi / ideal  Contoh: PT, Yayasan, Koperasi

-

Syarat-syarat badan hukum:

USAHA + DOA = HASIL.

Disusun oleh Dominique Virgil



Kekayaan terpisah  kekayaan badan hukum terpisah dengan kekayaan anggotanya



Tujuan tertentu  tujuan idiil dan komersiil; bukan untuk kepentingan beberapa anggota



Kepentingan sendiri  hak subyektif, dilindungi hukum. Kepentingan sendiri dari badan hukum harus stabil, untuk jangka waktu panjang.

-

 Organisasi teratur Perbuatan badan hukum: 

Organ: orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum



Perbuatan organ dibatasi ketentuan internal yang sudah ditetapkan



Kalau organ bertindak melampaui kewenangan  organ yang tanggung jawab, bukan badan hukum



Kalau melakukan perbuatan melawan hukum  badan hukum yang bertanggung jawab (1365 BW)

Pendewasaan ( Handlichting) a. Diatur dalam pasal 419-432 KUHPer b. Pendewasaan: lembaga hukum agar orang yang belum dewasa dapat memiliki kedudukan hukum yang sama dengan orang dewasa, sesuai syarat dan batas menurut undang-undang. c. Ada 2 jenis, yaitu: -

Pendewasaan penuh (Pasal 420-425 KUHPer)  syarat-syaratnya adalah: o Berumur 20 tahun o Mengajukan permohonan kepada Presiden RI  Presiden akan memutuskannya setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung

-

Pendewasaan terbatas (Pasal 426-431 KUHPer) o Berumur 18 tahun o Mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat  hanya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu

Tempat tinggal / Domisili Domisili = tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir oleh hukum  terkait pelaksanaan hak dan kewajiban; setiap waktu dapat dicapai.  tujuan: kepastian hukum, untuk menyampaikan gugatan perdata terhadap seseorang, untuk melangsungkan perkawinan; kompetensi relatif pengadilan mana yang berwenang. Domisili ada 2 macam:

USAHA + DOA = HASIL.

Disusun oleh Dominique Virgil

1. Domisili sesungguhnya  tempat biasanya seseorang memenuhi hak dan kewajiban perdata pada umumnya. Domisili sesungguhnya dibedakan atas 2 macam: - Domisili sukarela: bergantung pada kehendak sendiri, tidak ditentukan hubungan dengan orang lain  Pasal 17 ayat (1) jo Pasal 18 dan 19 KUHPer -

Domisili wajib: ditentukan berdasarkan hubungan seseorang dengan orang lain  termasuk domisili dalam jabatan negara. Contoh domisili wajib: o Pasal 20 KUHPer (Presiden berdomisili di istana kepresidenan) o Pasal 21 KUHPer (wanita bersuami berdomisili di tempat suami) o bagi yang belum dewasa berdomisili di tempat orang tua atau walinya o yang diampu berdomisili wajib di tempat pengampunya o Pasal 22 KUHPer: buruh/pekerja berdomisili wajib di domisili majikannya

2. Domisili pilihan  dibagi lagi ke dalam 2 macam: -

Domisili yang dipilih berdasarkan kekuatan UU  contoh: UU Hak Tanggungan mensyaratkan WNI yang tinggal di luar negeri mencantumkan Indonesia sebagai domisili pilihannya

-

Domisili yang dipilih secara bebas  dipilih secara bebas untuk melakukan perbuatan hukum tertentu  memilih domisili di kantor notaris atau di Panitera Pengadilan Negeri  memudahkan pihak penggugat saat ada perkara di muka hakim (saat sengketa).

Rumah kematian  Domisili Penghabisan  menentukan hukum mana yang berlaku dalam soal warisan; hakim yang berwenang mengadili perkara warisan. Badan hukum: tempat kedudukan badan hukum adalah tempat dimana pengurusnya menetap. Catatan Sipil Manusia mengalami peristiwa penting yang menimbulkan akibat hukum terhadap dirinya sebagai subjek hukum  kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan  perlu dicatatkan untuk menjamin status hukum dan kepastian hukum  Contoh: pencatatan kelahiran menentukan status anak yang dilahirkan dan hubungannya dengan orang tuanya. Pencatatan kematian berkaitan dengan warisan dan ahli warisnya. Pencatatan perkawinan menyebabkan status sebagai suami istri dan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

USAHA + DOA = HASIL.

Disusun oleh Dominique Virgil

Lembaga yang berwenang untuk mencatat: Catatan Sipil ( Burgelijk Stand). Catatan Sipil berada di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri. Ada di setiap kabupaten / kotamadya. Khusus untuk pencatatan nikah talak dan rujuk bagi orang Islam: kantor catatan sipil terdapat pada tiap kantor Departemen Agama. Dasar hukum catatan sipil: -

Awalnya menggunakan ketentuan kolonial Belanda  catatan sipil berbeda bagi masing-masing golongan penduduk  tidak diberlakukan dengan instruksi presidium kabinet tahun 1966 dan instruksi Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri pada 1967  catatan sipil berlaku bagi semua penduduk Indonesia

-

UU No. 23 tahun 1954  pencatatan nikah, talak, rujuk bagi WNI beragama islam.

-

UU No. 23 tahun 2006  Administrasi Kependudukan

Keadaan tak hadir (afwezigheid) Merupakan keadaan tidak hadirnya seseorang di domisilinya karena meninggalkan domisilinya baik dengan meninggalkan kuasa maupun tidak dimana keberadaannya tidak diketahui.  menimbulkan ketidakpastian hukum. Diatur dalam Pasal 463 – 495 KUHPer. Seseorang dinyatakan tidak hadir baik meninggalkan kuasa atau menunjuk wakil atau tidak. 3 tingkatan keadaan tak hadir: 1. Tahap tindakan sementara:  Tidak perlu ragu apakah orang yang tak hadir itu masih hidup atau sudah meninggal dunia  Ada alasan mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya atau mengadakan seorang wakil baginya  bisa menunjuk Balai Harta Peninggalan, atau keluarga sedarah/semenda/istri atau suami.  Ada juga alasan mendesak untuk mewakili orang yang tak hadir dalam kapasitasnya sebagai penggugat atau tergugat di pengadilan.  atas dasar permohonan dari pihak yang berkepentingan atau pihak Kejaksaan. 2. Tahap pernyataan barangkali meninggal dunia

USAHA + DOA = HASIL.

Disusun oleh Dominique Virgil

 Pasal 467 KUHPer: dianggap meninggal dunia setelah 5 tahun setelah keberangkatan; 5 tahun setelah kabar terakhir; dan pemanggilan secara umum di surat kabar selama 3 kali. (tanpa wakil/kuasa)  Pasal 470 KUHPer: dianggap meninggal dunia setelah 10 tahun pergi dari domisilinya (dengan wakil/kuasa)  Perlu dilakukan permohonan ke Pengadilan oleh keluarga. 3. Tahap pewarisan secara definitif  Pasal 485 KUHPer: terjadi jika diterimanya kepastian tentang meninggal dunianya orang yang tak hadir. Jika tidak ada kabar meninggalnya orang yang tak hadir, pewarisan secara definitif baru terjadi 30 tahun setelah pernyataan barangkali meninggal dunia oleh pengadilan  Pasal 484 KUHPer: melampaui 100 tahun sejak kelahiran orang yang tak hadir Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975: keadaan tak hadir dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan perceraian jika telah lampau dua tahun berturut-turut.  dapat menikah lagi.

HUKUM KELUARGA (FAMILIERECHT) Perkawinan 1. Pengertian perkawinan a. UU No. 1 tahun 1974: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. b. Pasal 26 KUHPer: suatu persekutuan/perikatan antara seorang wanita daN seorang pria yang diakui sah oleh UU/ peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi  Perkawinan hanya dipandang dari segi keperdataan  perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPer. c. Prof. Subekti: perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama 2. Segi positif perkawinan menurut KUHPer: a. Asas Monogami  Pasal 27 KUHPer b. Perkawinan berlangsung abadi  hanya cerai mati c. Alasan pemutusan perkawinan selain kematian, seperti perceraian diatur limitatif 3. Segi negatif perkawinan menurut KUHPer:

USAHA + DOA = HASIL.

Disusun oleh Dominique Virgil

a. Prosedur, syarat, dan tata cara perkawinan baik menurut agama dan adat istiadat tertentu sepanjang tidak diatur dalam KUHPer tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan b. Tidak ada larangan untuk kawin, contoh: kawin beda keyakinan, kawin kontrak, kawin antara saudara sesusuan, dsb. c. Tidak memperhatikan faktor biologis. Perceraian karena alasan tidak bisa punya keturunan tidak bisa dijadikan alasan. d. Tidak mempedulikan motif para pihak untuk melakukan perkawinan. 4. Ide dasar yang melatarbelakangi lahirnya UU No. 1 tahun 1974 a. Ide unifikasi: -

Hukum yang berlaku untuk perkawinan sebelumnya: o KUHPer: untuk orang Eropa o HOCI / Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Stb. 1933 No. 74 : untuk golongan kristen Jawa, Madura dan Minahasa o Ketentuan perkawin...