Resume Audit Arens 1 PDF

Preview

Summary

BAGIAN I PROFESI AUDIT A. KEBUTUHAN AKAN JASA AUDIT DAN PELAYANAN VERIFIKASI (ASSURANCE SERVICE) 1. Pelayanan assurance adalah pelayanan atau jasa professional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pembuat keputusan. Jasa ii dapat disediakan oleh kantor akuntan publik atau ...

Description

BAGIAN I PROFESI AUDIT A. KEBUTUHAN AKAN JASA AUDIT DAN PELAYANAN VERIFIKASI (ASSURANCE SERVICE) 1.

Pelayanan assurance adalah pelayanan atau jasa professional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pembuat keputusan. Jasa ii dapat disediakan oleh kantor akuntan publik atau para professional dari berbagai bidang lainnya.

2. Kantor akuntan publik menyediakan jasa assurance dan non assurance a.

Jasa assurance 1) Jasa atestasi: a) Audit b) Tinjauan/review. Kalau audit memberikan rasa keandalan pada laopran keuang pada tingkat yang tinggi, maka jasa tinjauan ini hanya memberikan rasa keandalan pada tingkat menengah saja. Oleh karena itu, tidak perlu mengumpulkan bukti yang terlalu banyak untuk menentukan tingkat keandalan tersebut. c) Jasa atestasi lainnya misalnya untuk memberikan rasa keandalan atas efektivitas pengendalian intern klien. 2) Konsultasi manajemen tertentu 3) Jasa assurance lainnya

b.

Jasa non assurance 1)

Konsultansi manajemen lainnya

2)

Akuntansi dan pembukuan

3)

Jasa perpajakan

3. Jasa auditing untuk mengurangi risiko informasi antara dua pihak yang berkepentingan. Risiko informasi mencerminkan kemungkinan bahwa informasi yang diperoleh dalam kaitannya dengan pembuatan keputusan merupakan informasi yang tidak akurat. Pada umumnya, risiko ini disebabkan: a. Hubungan yang tidak dekat antara penerima dan pemberi informasi . b. Sikap memihak dan motif lain dari penyedia informasi. c. Jumlah data yang sangat besar d. Transaksi pertukaran yang kompleks Untuk menanggulangi risiko informasi tersebut ada tiga cara yang dapat dilaksanakan : a. Pengguna informasi menguji informasi yang diperolehnya. b. Pemakai menanggung risiko informasi bersama-sama dengan manajemen . c. Dilakukan audit atas Laporan Keuangan . 4. Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan

kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria - kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen . Akuntansi berfungsi menyajikan informasi kuantitatif untuk pengambilan keputusan. Sementara

dalam

auditing,

aturan-aturan

akuntansi

menjadi

kriteria

untuk

membandingkan kesesuaian informasi. Dengan demikian, akuntansi dan auditing berbeda dalam esensinya. 5.

Jenis Audit

a. Audit Atas Laporan Keuangan/Financial Audit adalah audit yang bertujuan untuk menentukan kesesuaian informasi terukur yang akan diverifikasi dengan kriteria tertentu sepeti GAAP atau Standar Akuntansi yang berlaku umum (PSAK).

b. Audit Operasional adalah penelaahan bagian dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya .Hasilnya berupa rekomendasi perbaikan operasi.

c. Audit Ketaatan adalah audit atas ketaatan auditee terhadap prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan baik aturan yang ditetapkan perusahaan maupun aturan yang ditetapkan oleh atau dengan pihak luar seperti pemerintah , bank , kreditor atau pihak lainnya. Audit atas laporan keuangan pada hakekatnya adalah audit ketaatan terhadap prinsip-prinsip akuntansu yang berlaku umum. 6.

Jenis Auditor

a. Kantor Akuntan Publik Terdaftar, yaitu auditor yang mempunyai tanggung jawab atas laporan keuangan historis yang dipubilkasikan dari semua perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, mayoritas perusahaan besar lainnya, serta banyak perusahaan berskala kecil dan organisasi non komersil. Untuk dapat bekerja sebagai akuntan publik terdaftar di Indonesia paling tidak harus dipenuhi persyaratan berikut :

1. Persyaratan pendidikan yaitu sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari universitas negeri yang telah mendapat persetujuan dari panitia ahli persamaan ijasah akuntan

2. Ujian Negara Akuntansi ( UNA ) untuk sarjana akuntansi swasta dan negeri yang belum diakui

3. Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) 4. Persyaratan Pengalaman ,yaitu seorang akuntan terdaftar harus memiliki pengalaman kerja pada kantor akuntan publik atau BPKP paling sedikit 3 tahun .

b. Auditor Pemerintah, yaitu auditor yang mempunyai tanggung jawab mengevaluasi efisiensi, efektifitas, dan keekonomisan dari program/proyek pemerintah. Di Indonesia ada beberapa lembaga yaitu BPKP, BEPEKA, serta Itjen pada departemendepartemen pemerintah .

c. Auditor Pajak, yaitu auditor yang bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan atas tercapainya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam

pelaksanaan perpajakan. Di Amerika ada Internal Revenue Service ( IRS ), sementara di Indonesia dilaksanakan oleh KPP dan Karikpa sebagai tenaga teknis pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ).

d. Auditor Intern, yaitu auditor yang bekerja di suatu perusahaan untuk melaksanakan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Sebagai contoh di BUMN-BUMN di Indonesia ada unit SPI yang menangani hal tersebut.

B. PROFESI AKUNTAN PUBLIK 1.

Aktivitas Kantor Akuntan Publik a.

Jasa Atestasi, di mana KAP mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan

atas

keandalan

pernyataan

tertulis

yang

telah

dibuat

dan

ditanggungjawabi pihak lain.Terdapat tiga jenis atestasi yaitu : audit laporan keuangan historis , penelaahan laporan keuangan historis dan jasa atestasi lainnya . b. Jasa Perpajakan berupa SPT PPh, PBB, PPN , perencanaan perpajakan dan jasa perpajakan lainnya. c.

Konsultasi Manajemen yaitu dalam peningkatan kefektifan pengelolaan bisnis.

d. Jasa Akuntansi dan Pembukuan . 2. Struktur dan hirarki Kantor Akuntan Publik. a.

Struktur KAP Dapat berbentuk perusahaan perorangan, persekutuan umum, perseroan terbatas umum, perseroan terbatas professional, perusahaan dengan kewajiban terbatas, perseketuan dengan kewajiban terbatas.

b. Hirarki KAP Mencakup para rekanan, manajer, supervisor, senior, serta para asisten/auditor pemula. 3. AICPA AICPA atau di Indonesia IAI mempunyai tiga fungsi utama yaitu :

a. Penetapan Standar dan Aturan, beberapa area utama di mana AICPA memiliki wewenang untuk menyusun standar dan aturan yaitu ; Standar Audit , Standar Kompilasi dan Penelaahan Laporan Keuangan , Standar Atestasi Lainnya, Standar konsultasi, dan Kode Etik Profesional

b. Penelitian dan Publikasi. Kegiatan ini menghasilkan jurnal -jurnal seperti jurnal berkala , jurnal akuntansi dan lain-lain

c. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik/USAP d. Penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan bagi akuntan public agar tetap mampu mengikuti perkembangan zaman. 4.

Standar Profesional Akuntan Publik

a. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

2. Dalam semua hal yang berhubungsn dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

3. Dalam pelaksaan audit dan pelaporannya, auditor wajib menggunakan Kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama .

b. Standar Pekerjaan Lapangan 1. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan ika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

3. Bahan bukti kompeten yang memadai harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaa, konfirmasi, sebagai dasar yag memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan hasil audit.

c. Standar Pelaporan: 1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak

secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode

berjalan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.

3. Pengungkapan informasi dalam laporan euangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.

4. Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikia tidak dapat diberikan. 5. Pengendalian Kualitas/Quality Control Pengendalian mutu kualitas terdiri dari metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa KAP telah memenuhi tanggug jawab profesionalnya kepada klien atau pihak tertentu lainnya. Komite Standar Pengendalian Kualitas yang dibentuk oleh AICPA mengidentifikasi ada 5 elemen pengendalian kualitas, antara lain: a.

Indepensi, integritas, dan objektivitas

b. Manajemen sumber daya manusia c.

Penerimaan serta kelanggengan klien dan penugasannya

d. Kinerja atas penugasan e.

Pemantauan

6. AICPA mendirikan dua kompartemen yaitu SEC Practice Section dan Private Companies Practice Section. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi SEC Practice Section. a.

Ketaatan pada standar pengendalian mutu .

b. Mandatory Peer Review

c.

Pendidikan lanjutan

d. Rotasi partner e.

Penelaahan oleh partner lain

f.

Larangan pemberian atas jasa tertentu

g.

Pelaporan ketidaksepakatan

h. Pelaporan jasa konsultasi manajemen. C. LAPORAN AUDIT 1.

Unsur-unsur laporan audit bentuk baku: a.

Judul laporan. Contoh: Laporan Auditor Independen

b. Alamat laporan audit c.

Paragraf pendahuluan 1) Membuat suatu pernyataan sederhana bahwaKAP telah melakukan audit 2) Menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit termasuk tanggal neraca serta periode akuntansi dari laporan laba rugi dan laporan arus kas. 3) Menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pelaksanaan audit..

d. Paragraf scope. 1) Paragraf ini berisi pernyataan factual tentang apa yang dilakukan auditor selama proses audit. 2) Menyatakan bahwa auditor melaksanakan audit berdasarkan standar audit profesioanal akuntan pulik. 3) Menyatakan bahwa audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. e.

Paragraf pendapat

f.

Nama KAP

g.

Tanggal laporan audit

2. Laporan audit bentuk baku (laporan audit wajar tanpa syarat) diterbitkan bila kondisikondisi berikut ini terpenuhi a.

Seluruh laporan keuangan yang meliputi neraca, laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas lengkap

b. Semua aspek dari ketiga standar umum GAAS/SPAP telah dipatuhi dalam penugasan audit tersebut c.

Bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul, dan sang auditor telah melaksanakan penugasan audit ini dengan sedemikian rupa sehingga membuatnya mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah terpenuhi.

d. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. e.

Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan audit.

3.

Empat kategori laporan audit a.

Wajar tanpa syarat: kelima kondisi yang dinyatakan dalam point 2 di atas terpenuhi.

b. Wajar tanpa syarat dengan paragraph penjelasan atau dengan modifikasi kalimat: Suatu proses audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan keuangan telah disajikan dengan wajar, tetapi auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan c.

Wajar dengan pengecualian: auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan memang telah disajikan dengan wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atau terjadi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum.

d. Tidak wajar (adverse) atau menolak memberikan pendapat (disclaimer): Auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar (adverse), auditor tidak dapat memberikan opininya mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar (disclaimer). Pendapat disclaimer dapat disebabkan dua hal yaitu dibatasinya lingkup audit dan ketidakindependennya auditor. 4. Penyebab-penyebab utama ditambahkannya suatu paragraph penjelasan atau modifikasi kalimat dalam laporan audit bentuk baku a.

Tidak adanya konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum

b. Ketidakpastian atas kelangsungan hidup perusahaan c.

Auditor menyetujui terjadinya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum

d. Penekanan pada suatu masalah e.

Laporan yang melibatkan auditor lainnya

5. Contoh perubaha yang dapat mempengaruhi konsistensi palaporan dan memerlukan paragraph penjelasan a.

Perubahan prinsip akuntansi, seperti perubahan FIFO ke LIFO

b. Perubahan dalam entitas pelaporan, seperti penambahan suatu perusahaan baru dalam lapran keuangan gabungan c.

Perbaikan kesalahan yang melibatkan prinsip akuntansi, yaitu dengan melakukan perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak diterima umum pada prinsip akuntansi yang diterima secara umum, tern=masuk di dalamnya perbaikan atas akibat dari kesalahan penggunaan prinsip akuntansi.

6. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan ketidakpastian atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya a.

Terjadinya kerugian operasional atau kekurangan modal kerja yang signifikan

b. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jatuh tempo c.

Kehilangan pelanggan-pelanggan utama, terjadi bencana yang tidak dijamin oleh asuransi, atau masalah ketenagakerjaan yang tidak umum

d. Pengadilan, perundang-undangan, atau hal-hal serupa yang dapat mengancam kemampuan operasional perusahaan

7. Materialitas memberikan suatu pertimbangan penting dalam menentikan jenis laporan audit yang diterbitkan. Kesalahan penyajian laporan keuangan dianggap material jika kesalahan penyajian tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan. HUBUNGAN ANTARA MATERIALITAS DENGAN JENIS OPINI Tingkat

Pengaruhnya terhadap Keputusan Yang Dibuat oleh Pengguna Laporan

Materialitas Tidak

Jenis Opini Wajar tanpa

Material

Tidak mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan

syarat

Mempengaruhi keputusan pengguna laporan hanya jika informasi yang salah

Wajar dengan

saji tersebut sangat penting bagi keputusan tertentu. Tetapi

Material

keseluruhan lapo-

Pengecualian

ran keuangan disajikan secara wajar Sebagian besar atau seluruh keputusan yang dibuat oleh pengguna

Sangat Material

laporan

Disclaimer/

sangat dipengaruhi oleh kesalahan penyajian tersebut

Adverse

8. Aspek material a.

Perbandingan niali dollar pada suatu patokan tertentu

b. Terukur c.

Karakteristik item itu sendiri

D. ETIKA PROFESIONAL 1.

Etika secara garis besar didefinisikan sebagai perangkat prinsip atau nilai moral.

2. Kebutuhan akan etika dalam masyarakat cukup penting karena pada dasarnya berhubungan dengan hukum. 3. Dilema etika adalah situasi yang dihadapi seseorang dimana keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat. 4. Rasionalisasi perilaku tindakan tidak etis: a.

Setiap orang melakukannya

b. Jika merupakan hal yang sah menurut hukum, hal itu etka c. 5.

Kemungkinan penemuan dan konsekuensinya Menyelesaikan dilemma etika:

a.

.Mendapatkan fakta-fakta yang relevan

b. Menentukan isu-isu etika dari fakta-fakta c.

Menentukan siapa dan bagaimana orang atau kelompok yang dipengaruhi oleh dilema

d. Menentukan alternatif yang tersedia bagi orang yang harus memecahkan dilema e.

Menentukan konsekuensi yang mungkin dari setiap alternatif

f.

Menetapkan tindakan yang tepat

6. Kebutuhan akan kepercayaan publik akan kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan secara perorangan. Bagi akuntan publik, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan atas kualitas audit dan jasa lainnya karena pemakai tidak memiliki kompetensi dan waktu untuk mengevaluasi pekerjaan akuntan publik. Akuntan publik mempunyai hubungan profesional yang berbeda dengan profesional lain. Profesional lain hanya bertanggung jawab kepada klien yang ditanganinya sedangkan akuntan publik ditugaskan dan dibayar oleh yang mengeluarkan laporan keuangan ( klien ) sedangkan yang mendapat manfaat dari audit adalah pemakai laporan keuangan yang umumnya tidak pernah berhubungan dengan auditor .

7.

Kode Etik Profesi. Merupakan ketentuan umum mengenai perilaku yang ideal atau peraturan khusus yang menguraikan berbagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan . Menurut AICPA kode etik profesi terdiri dari :  prinsip-prinsip : standar etika ideal yang dinyatakan dalam istilah filosofi. terdiri dari dua bagian utama yaitu enam prinsip yang harus dipatuhi oleh semua anggota AICPA dan diskusi tentang enam prinsip tersebut. Adapun keenam prinsip tersebut adalah tanggung jawab, kepentingan masyarakat, integritas, objektivitas dan indepedensi, penampilan, lingkup dan sifat jasa .  peraturan perilaku: standar etika minimum yang dinyatakan sebagai peraturan spesifik.  Interpretasi: bersifat teoritis, tetapi praktisi harus menyesuaikan penyimpangannya.  kaidah etika, penjelasan dan jawaban yang diterbitkan untuk menjawab pertanyaanpertanyaan peraturan perilaku yang diajukan oleh praktisi dan lainnya.tidak merupakan keharusan tapi praktisi harus memahaminya.

8.

Peraturan 101- Independensi. Anggota dalam praktek publik harus bersikap independen dalam melaksanakan jasa profesionalnya seperti disyaratkan menurut standar yang disusun oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh dewan . Beberapa konflik independensi yang biasa timbul :

1. Kepentingan keuangan .  Peraturan ini berlaku bagi partner atau pemegang saham tetapi untuk non partner berlaku jika mereka terlibat dalam penugasan .  Berlaku bagi Pemilikan langsung dan untuk pemilikan tidak langsung jika jumlahnya material .  Materialitas harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan kekayaan pribadi anggota dan penghasilannya. Interpretasi dari independensi adalah sebagai berikut :  pinjaman antara KAP dengan klien dilarang kecuali jumlahnya kecil, hipotek rumah, atau pinjaman tanpa agunan .

 Kepentingan keuangan pada hubungan saudara dilarang kecuali kontak jarang terjadi atau letaknya yang terpisah secara geografis .  Hubungan investor atau investee bersama dengan klien dilarang kecuali jumlahnya maksimal 5 % dari total aktiva .  Mantan partner atau pemegang saham boleh mengadakan hubungan dengan klien  Tidak diperkenankan seorang anggota menjadi direktur atau pengurus perusahaan klien kecuali untuk

organisasi nirlaba atau

sepanjang profesinya bersifat

kehormatan.  Tuntutan antara sebuah KAP dengan kliennya dilarang  Jasa pembukuan dan audit untuk klien yang sama oleh sebuah KAP diijinkan dengan syarat :

1. Klien harus menerima tanggung j...