Revisi Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma 4 Tahun 2019 PDF

Preview

Summary

GUGATAN Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 SEDERHANA Tahun 2019 Renaldo M.H Tobing, S.H., M.H Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H Dumai, 5 September 2019 1 Substansi Perubahan 01 Kenaikan Nilai Materiil Gugatan 02 Wilayah Hukum Mengajukan Gugatan 03 Dapat Menggunakan E- Court 04 Mengena...

Description

GUGATAN SEDERHANA

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Renaldo M.H Tobing, S.H., M.H Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H

Dumai, 5 September 2019

1

Substansi Perubahan

01

Kenaikan Nilai Materiil Gugatan

02

Wilayah Hukum Mengajukan Gugatan

03 04

Dapat Menggunakan ECourt

Mengenal Putusan Verstek dan Verzet

Substansi Perubahan

05

Mengenal Sita Jaminan

06

Asas Pembuktian

07

Proses Eksekusi secara Khusus

Perma ini diharapkan dapat membantu mengatasi segala perselisihan sektor usaha yang berkaitan dengan teknologi dan dunia kreatif di Pengadilan

Perdana Saputro Vice President Legal Bukalapak

Ahmad Fikri Assegaf Akademisi dan Praktisi

Perma ini dapat mengatasi masalah LAMANYA proses peradilan perdata, sehingga mendukung kemudahan berusaha di Indonesia

1. Nilai Gugatan Materiil Dahulu : Pasal 1 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2015. Sekarang: Pasal 1 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019.

Nilai gugatan materiil yang dahulu sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) saat ini diubah menjadi lebih besar menjadi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Hal ini disesuaikan dengan besaran Kriteria Usaha Kecil yang maksimal bernilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 6 dan Menengah;

2.a. Wilayah Hukum Mengajukan Gugatan

Pasal 4 ayat (3a) Perma 4 Tahun 2019 Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

2.b. Wilayah Hukum Mengajukan Gugatan Dahulu : Tidak ada. Sekarang : Pasal 4 ayat (3a) Perma No. 4 Tahun 2019.

Konstruksi hukum utamanya tetap sama yakni Penggugat dan Tergugat harus berdomisili (alamat resmi KTP atau akta pendirian) di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Akan tetapi Perma yang baru sekarang melonggarkannya yaitu apabila Penggugat sedang tidak berada di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat dapat mengajukan gugatannya melalui Kuasa, Kuasa Insidentil, atau wakil 8 institusi;

JAKARTA DUMAI

• •

Tergugat berdomisili di Dumai sesuai KTP; Penggugat berdomisili di Dumai sesuai KTP, akan tetapi saat ini sedang bekerja dan bertempat tinggal di Jakarta;

3. Bisa Melalui E-Court

Melalui Perma No. 1 Tahun 2019 sekarang Gugatan Sederhana bisa menggunakan fitur efilling, e-payment, e-summons dan e-litigation;

Dahulu : Tidak ada. Sekarang: Pasal 6A Perma No. 4 Tahun 2019 Penerimaan Gugatan, Penerimaan Pembayaran, Panggilan/Pemberitahuan, Jawaban, Pembuktian, dan Upaya Hukum;

4. Verstek dan Verzet

• Dahulu: •

Tidak ada, upaya hukum hanyalah keberatan. Sekarang: Pasal 13 PERMA No.4 Tahun 2019, upaya hukum Gugatan Sederhama kini ada Verzet dan Keberatan;

 Verstek 

4.1 Verstek

dalam Gugatan Sederhana terjadi apabila Tergugat tidak hadir pada Sidang Pertama dan sidang selanjutnya setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Hakim sebanyak 2 (dua) kali; Jika Tergugat hadir pada sidang Pertama, tetapi tidak datang sidang selanjutnya maka diputus secara

contradictoir;

 Jika semisal Tergugat baru hadir pada sidang Ketiga maka tetap dianggap tidak hadir dan cukup menunggu hingga kesempatan mengajukan Verzet terbuka;

4.2 Verzet

•

Terhadap Putusan Verstek, Tergugat memiliki hak untuk mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan putusan;

•

Nomor perkara Verzet apakah baru atau sama dengan nomor yang lama? Sidang agenda Pertama pada Verzet Gugatan sederhana apakah menerima Jawaban? Sidang dilakukan seperti Gugatan Sederhana pada umumnya (seperti digelar ulang);

•

•

5. Dikenal Sita Jaminan

Dahulu: Tidak ada; Sekarang: Pasal 17A PERMA No.4 Tahun 2019; Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat (Conservatoir Beslag) atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat (Revindicatoir Beslag); Apakah harus melalui permohonan sita secara khusus atau bisa digabung dalam petitum

6. Asas Pembuktian Dahulu: Pasal 18 Perma No. 2 Tahun 2015; “Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan Pembuktian;

Sekarang: Pasal 18 ayat (1) PERMA No.4 Tahun 2019; “Dalil Gugatan yang diakui secara bulat oleh Pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan”

Itu artinya dalam PERMA sebelumnya Penggugat tidak perlu melakukan pembuktian sama sekali apabila Tergugat mengakuinya, Sedangkan sekarang meskipun Tergugat mengakuinya Penggugat tetap perlu membuktikannya;

7. Ketentuan Lex Specialis tentang Eksekusi di Gugatan Sederhana • Dahulu: Pasal 31 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015,

mengikuti ketentuan Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata Umum; •

Sekarang: Pasal 31 ayat (2a), (2b), dan (2c) PERMA No.4 Tahun 2019, secara khusus mengatur proses Aanmaning, akan tetapi untuk proses eksekusi lainnya masih sama;

Permohonan Eksekusi

Penetapan aanmaning 7 hari

Pelaksanaan aanmaning 7 hari

Ada pertanyaan?

Terima Kasih!...