Strategi Perang Melawan Terorisme: Detasemen 88 Anti Teror Polri dan Tumpang Tindihnya Kebijakan Keamanan di Indonesia DOCX

Title	Strategi Perang Melawan Terorisme: Detasemen 88 Anti Teror Polri dan Tumpang Tindihnya Kebijakan Keamanan di Indonesia
Author	Puri Kencana Putri
Pages	23
File Size	524.1 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	201
Total Views	245

Summary

Description

Kertas Posisi Kajian Keamanan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) 2013 Strategi Perang Melawan Terorisme: Detasemen 88 Anti Teror Polri dan Tumpang Tindihnya Kebijakan Keamanan di Indonesia I. Latar Belakang Perang melawan terorisme menjadi salah satu agenda keamanan global terpenting pasca serangan teror 9/11 di Amerika Serikat. Agenda ini bahkan selalu mendapatkan justifikasi dari negara-negara yang kerap dijadikan target sasaran teror, untuk memperkuat sektor keamanannya dalam menghadapi situasi terburuk atas ancaman teror. Bahkan, kecenderungan keamanan kerap dijadikan faktor penentu dalam mendorong model pembangunan perdamaian di wilayah-wilayah khusus dan diidentifikasi sebagai basis negara pencetak kelompok-kelompok radikal, seperti Afganistan dan Irak.1 Konteks keamanan global kemudian hadir dan digunakan untuk melumpuhkan kelompok-kelompok fundamentalis yang memiliki kekuatan teror secara global, namun konteks ini juga memiliki beberapa implikasi serius yang bisa dirasakan secara meluas, khususnya pada isu pembangunan perdamaian dan hak asasi manusia. Untuk isu hak asasi manusia, kita bisa langsung merujuk pada sejumlah temuan yang dikeluarkan oleh Open Society Foundation berjudul Globalizing Torture: CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition. Laporan itu menerangkan secara gamblang tentang bagaimana Central Intelligence Agency (CIA) sebagai badan intelijen nasional Amerika Serikat berkolaborasi dengan 54 pemerintahan lainnya untuk 'menyukseskan' agenda perang melawan terorisme, melalui strategi dan cara perang yang mendehumanisasikan manusia. Menariknya, dalam laporan tersebut, diterangkan pula keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) –lembaga negara sektor keamanan di Indonesia- sebagai salah satu kolaborator utama pada agenda ini.2 Di sini, hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan dari konteks keamanan global. Mengingat subyek dari agenda ini adalah individu-individu yang juga memiliki hak- hak asasi setara dengan individu lainnya. Keamanan dan hak asasi manusia kemudian menjadi amat signifikan untuk dikelola bersama, mengingat hingga kini belum ada satu definisi baku yang bisa memberikan pengertian komprehensif tentang apa itu terorisme. Bahkan ketika Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk memasukkan isu terorisme sebagai salah satu isu HAM pokok -dengan memasukkan elemen hak asasi manusia- untuk memantau agenda keamanan global pada medio tahun 2005, PBB juga tidak memberikan definisi baku atas terminologi tersebut. 1 Lihat: Perbandingan konteks pembangunan dan keamanan antara Afganistan dan Irak kemudian dapat dilihat dari analisa yang ditulis dengan judul Security Force Development in Afghanistan : Learning from Iraq (Olga Oliker). Materi dapat diakses di: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/2012/RAND_CT378.pdf diakses pada tanggal 3 Januari 2013. 2 Lihat: Laporan Open Society Foundations untuk judul yang sama dapat diakses di: http://www.opensocietyfoundations.org/reports/globalizing-torture-cia-secret-detention-and- extraordinary-rendition diakses pada tanggal 22 Februari 2013. 1...