Buku Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi PDF

Preview

Summary

Bagian 1 PENINGKATAN KESADARAN Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagian 1 PENINGKATAN KESADARAN Tujuan PProgram rogram CBT Indonesia, Hasil yang diharapkan Tujuan Program CBT Indonesia, Hasil yang diharapk an1 diharapkan Tujuan • Mendapatkan keterampilan, pengetahuan dasar dan sikap kerja tentang PBK •...

Description

Bagian 1 PENINGKATAN KESADARAN

Pelatihan Berbasis Kompetensi

Bagian 1 PENINGKATAN KESADARAN

Tujuan PProgram rogram CBT Indonesia, Hasil yang diharapkan

Tujuan Program CBT Indonesia, Hasil yang diharapk an1 diharapkan

Tujuan • Mendapatkan keterampilan, pengetahuan dasar dan sikap kerja tentang PBK • Mendapatkan informasi tentang perkembangan keterampilan di Asia dan Indonesia • Mendapatkan informasi tentang Rekomendasi mengenai Sumber Daya Manusia ILO yang baru • Mempelajari beberapa prinsip tentang pelatihan untuk para pelatih • Menyiapkan rencana kegiatan untuk penerapan dalam perusahaan/sektor/industri masingmasing

Hasil Yang Diharapkan Di akhir pelatihan, peserta akan: • Memperoleh pengetahuan dan keahlian tentang PBK • Mendapatkan informasi tentang perkembangan keterampilan di Asia dan Indonesia • Mendapatkan informasi tentang Rekomendasi mengenai Sumber Daya Manusia ILO yang baru • Menyiapkan dan merancang program pelatihan dan rencana kegiatan mereka sendiri

Ikhtisar Pelatihan • Hari Ke-1 - Pembukaan - Perkenalan peserta/penyampaian harapan mengenai apa yang ingin mereka dapatkan setelah mengikuti pelatihan ini - Tujuan program, hasil yang diharapkan dan mata pelatihan - Perkembangan keterampilan di Asia - Perkembangan keterampilan di Indonesia • Hari Ke-2 - Rekomendasi ILO yang baru mengenai pengembangan SDM - Konsep: Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Sistem Pelatihan kerja Nasional

1

Carmela I. Torres Wakil Direktur dan Tenaga Ahli Senior di bidang Pelatihan Kerja Kantor Sub Regional ILO Manila

1

Lokakarya PPelatihan elatihan Berbasis K ompetensi Kompetensi

• Hari Ke- 3 - Pelatihan Berbasis Kompetensi : ceramah dan pelatihan - Perancangan, penerapan dan evaluasi program pelatihan • Hari Ke-4 - Persiapan rencana kerja dan tindak lanjut - Presentasi dari rencana kerja • Hari Ke- 5 - Presentasi rencana kerja dan tindak lanjut - Penutupan

2

Pengembangan K eterampilan: Indonesia Keterampilan:

Pengembangan Keterampilan: Indonesia2 Ringkasan Presentasi • • • • • •

Investasi di pendidikan dan pelatihan Sistem pendidikan Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang Otonomi Daerah Sertifikasi Kompetensi Beberapa masalah

Investasi di Bidang Pendidikan dan Pelatihan • Krisis di 1997: mengganggu proses investasi di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia - Krisis ekonomi mempengaruhi pendapatan baik di masa mendatang maupun saat ini - Mempengaruhi pendidikan • Tingkat orang yang bisa membaca dan menulis : 87% indeks perkembangan manusia • Tingkat pendidikan - 59% tidak sekolah, tidak menyelesaikan pendidikan dasar, telah menyelesaikan pendidikan dasar 2002 - 5% dengan diploma atau sertifikat perguruan tinggi • Dampak dari krisis: - Keluarga miskin menyebabkan anak-anak meninggalkan sekolah—anak anak keluar sebelum menyelesaikan tingkat dasar (9 tahun) - Kecenderungan: pengeluaran masyarakat untuk pendidikan di Indonesia memang selalu RENDAH - Pemerintah Indonesia meningkatkan pengeluaran pendidikan dasar: memusatkan pada program pemulihan krisis dengan menyediakan beasiswa dan dana bantuan - Pemerintah Indonesia mengeluarkan program nasional 5 tahun: penyediaan beasiswa untuk anak-anak tidak mampu di SMP, memberikan dana bantuan untuk sekolahsekolah di masyarakat dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung pendidikan bagi anak-anak - Pengurangan pekerja: Pemerintah Indonesia menyediakan program baik untuk pekerja terampil (pelatihan ulang untuk pekerja dan wiraswasta) maupun pekerja tidak terampil (pekerja umum, padat karya) • Kecenderungan: kegagalan pasar di pendidikan dan pelatihan—tidak mampu untuk menjawab kebutuhan ekonomi dari pasar kerja 2

Carmela I. Torres Wakil Direktur dan Tenaga Ahli Senior di bidang Pelatihan kerja Senior Kantor Sub Regional ILO Manila

3

Lokakarya PPelatihan elatihan Berbasis K ompetensi Kompetensi

• Kebijakan sumber daya manusia: perluasan dasar - perluasan pendidikan dasar - perluasan pendidikan menengah pertama tidak meningkat • Lembaga: Menteri Pendidikan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Pemasukan: - US$28 (Rp 237T) tidak sekolah* - US$37 (Rp 313T) tidak menyelesaikan pendidikan dasar* - US $154 (Rp 1,306 T) menyelesaikan perguruan tinggi *pemasukan bulanan di bawah batas garis kemiskinan

Sistem Pendidikan • • • •

Formal (Menteri Pendidikan Nasional (MPN)) Non Formal (MPN) Kejuruan/Pendidikan Teknik (MPN) Kejuruan/Pelatihan Teknik (MTKT)

• Formal (Menteri Pendidikan Nasional (MPN)) - Taman kanak-kanak dan pendidikan dasar - Menengah: pertama dan atas (ditawarkan kejuruan dan pendidikan teknik) - Pendidikan lanjutan (politeknik, diploma, akademi dan perguruan tinggi) • Non Formal (MPN) Tidak dapat berpartisipasi dalam pendidikan formal karena berbagai hal - Paket A: pendidikan dasar - Paket B: sekolah menengah pertama - Paket C: sekolah menengah atas - Paket pelatihan keterampilan lainnya termasuk wirausaha • Kejuruan/pendidikan Teknik dan Pelatihan - Kejuruan/pendidikan teknik : Negeri, swasta dan pusat pelatihan perusahaan - Kejuruan/pelatihan teknik: pemerintah, pusat pelatihan swasta dan perusahaan • Kejuruan/pendidikan teknik (lebih mahal dari pendidikan umum) - Bidang komersial dalam pendidikan: administrasi, akutansi, manajemen pemasaran, dan lainlain - Dalam pendidikan teknik: menggambar, survei dan pemetaan, pembangunan bangunan, perairan, instalasi listrik, penggunaan listrik, permesinan, dan lain-lain - Didominasi oleh lembaga swasta - Sistem dua paket pelatihan pendidikan: magang selama 3-4 tahun • Kejuruan/pelatihan teknik - Pelatihan umum: Kementerian pemerintah misalnya Tenaga kerja, Pertanian, Industri dan Perdagangan 4

Pengembangan K eterampilan: Indonesia Keterampilan:

- Pelatihan swasta: Pusat pelatihan swasta yang harus mendaftar dengan MPN/MTKT menyediakan pelatihan untuk pencari kerja; pusat pelatihan perusahaan menyediakan pelatihan untuk pekerjanya sendiri - Unit Pelatihan Keliling (Mobile Training Unit): Pelatihan untuk pengetahuan dasar dan terampil untuk masyarakat pedesaan yang diatur oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (MTKT) • Kejuruan/Pelatihan Teknik: MTKT - Meliputi kelompok dan daerah yang luas - Target utama program ini adalah pencari kerja yang mendapat pelatihan di pusat pelatihan kerja* dan pekerja wiraswasta di perusahaan kecil dan menengah - Administrasi dan pelatihan manajemen, serta jasa konsultasi untuk perusahaan swasta *BLKs/KLKs: Balai Latihan Kerja/Kursus Latihan Kerja

• Kejuruan/Pelatihan Teknik: MTKT pelatihan jenis lain - Program pendidikan tenaga sukarela - Pelatihan teknologi yang tepat - Pelatihan wirausaha dan program wiraswasta lainnya - Pelatihan magang • Kejuruan/Hukum Pelatihan Teknik: Keputusan Presiden No. 34/1972 - MPN : Manajemen untuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan - MTKT : Pelatihan kerja untuk sektor swasta - LAN-Lembaga Administrasi Negara: pelatihan dan pendidikan untuk petugas pemerintah • Kejuruan/Pelatihan Teknik: MTKT UU No. 22 th 1999 Tentang Otonomi Daerah - Pemerintah pusat: Perumusan standar dan garis besar pelatihan kerja - Pemerintah daerah: Penerapan pelatihan - Pusat Pelatihan kerja: 153 (50 di daerah perkotaan dan sisanya di desa) dibawah kepemilikan daerah - 6 Pusat Keunggulan: dibawah MTKT

Sertifikasi Keterampilan • Badan Sertifikasi Nasional Profesi/BSNP: Untuk pekerjaan tetapi pengakuan masih dalam proses • MTKT: Untuk keterampilan — Rangka kerja kualifikasi nasional

5

Lokakarya PPelatihan elatihan Berbasis K ompetensi Kompetensi

Memasuki Pasar Kerja • Formal: sekolah dan universitas menyediakan bimbingan dan konseling karir • Pemerintah: MTKT - Menjalankan pendaftaran pencari kerja melalui kartu kuning untuk penempatan - Sektor swasta melaporkan adanya lowongan kerja - Mengadakan bursa kerja

Beberapa Permasalahan • Rancangan program pelatihan tidak tanggap terhadap kebutuhan keterampilan • Perbaikan koordinasi antara Kementerian yang terlibat dalam perencanaan dan penerapan pelatihan • Mekanisme efektif untuk mengawasi dan mengevaluasi termasuk evaluasi untuk keefektifan dan penempatan kerja • Mengevaluasi berkelanjutannya dwi pendidikan atau program magang • Standardisasi keahlian dan sertifikasi: dengan agen • Bursa kerja: dapatkah ini diteruskan dalam jangka panjang

6

Pengembangan K eterampilan di Asia Keterampilan

Pengembangan Keterampilan di Asia3 • Malaysia • Singapura • Selandia Baru - Mebel - Bordir

Malaysia Kesempatan Pelatihan Keahlian • Akhir tahun 1980, pertumbuhan ekonomi yang cepat - Kekurangan tenaga ahli - Sektor manufaktur - Memburuk di tahun 1990-an • Rekomendasi Dewan Kabinet - Meningkatkan tanggapan terhadap permintaan pasar - Memperluas peran swasta - Memperkuat hubungan antara pelatihan dan perubahan teknologi • Pelatihan keterampilan - Berbagai agen publik dan institusi • Empat Menteri - Sumber Daya Manusia (Departemen Tenaga Kerja) - Pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional) - Pengembangan Usaha - Pemuda dan Olahraga • Sektor Swasta - Pelatihan keterampilan pra-kerja (beragam)

Dewan Pelatihan kerja Nasional • Di bawah Menteri Sumber Daya Manusia (Mei 1989) - Mendirikan sistem pelatihan keterampilan yang terkoordinir - Membantu perkembangan pelatihan keterampilan - Mengeluarkan sertifikat kompetensi keterampilan • Rekomendasi Dewan Kabinet tentang keterampilan - Menelaah sistem nasional tentang Sertifikasi Keterampilan 3

Junko Nakayama Staf Teknik, Kantor Sub Regional ILO Manila

7

Lokakarya PPelatihan elatihan Berbasis K ompetensi Kompetensi

Singapura Pengembangan Keterampilan • Tidak ada sumber daya alam • Perkembangan ekonomi - Penanam modal asing - Perdagangan • Faktor persaingan - Perkembangan sumber daya manusia - Modal manusia dan intelektual (pengetahuan, keahlian, kemampuan inovasi, dan lain-lain). • Pelatihan Nasional dan Program Pendidikan untuk Dewasa (sejak 1982) - Mengadakan pendidikan keterampilan, belajar membaca dan menulis tingkat dasar dan pendidikan umum untuk dewasa - Program Pendalaman Keterampilan (1996) - Program Konversi Strategis Penguasaan Manusia • Sistem Pengenalan Keterampilan Nasional - Dicanangkan pada September 2000 - Meningkatkan kompetensi perusahaan dan kemampuan mempekerjakan orang - 61 industri dan 508 standar keterampilan - Lebih dari 90.000 penilaian keterampilan

Selandia Baru Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional http://www.nzqa.govt.nz • Sejak 1990, Dewan Kualifikasi Selandia Baru (NZQA) telah mengembangkan Kualifikasi Nasional - Menteri Pendidikan - Maori (Kualifikasi pribumi) • Kerangka Kualifikasi Nasional dibuat untuk: - Standar dan kualifikasi yang tetap yang diakui secara nasional - Mengakui dan menghargai semua pembelajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan

8

Pengembangan K eterampilan di Asia Keterampilan

17 Bidang NZQA • • • • • • • • •

Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Seni dan Keahlian seni Bisnis Masyarakat dan Pelayanan Sosial Komputer dan Teknologi Informasi Core Generic Pendidikan Teknologi dan Rekayasa Ilmu Sosial

• • • • • • • •

Kesehatan Kemanusiaan Hukum dan Keamanan Manufaktur Maori Perencanaan dan Konstruksi Ilmu Pengetahuan Sektor Pelayanan

27 Sub-bidang dari Manufaktur NZQA • • • • • • • • • • • • • •

Industri Kapal Pembuatan Kabel Industri Pakaian Pelapis, Tinta, dan Perekat Industri Produk Susu Energi dan Pabrik Kimia Makanan dan Produk Olahan Alas Kaki dan Perdagangan Kulit Perabotan Kaca dan Pelapis Kaca Industri Rajut Mesin Tukang Kayu Industri Kulit Teknologi Pemrosesan Kayu

• • • • • • • • •

Keahlian Manufaktur Pelayanan Inspeksi Dagang Pengolahan Daging Produk Kain Luar Rumah Industri Kotak Kertas Keras Teknologi Pemrosesan Plastik Percetakan Industri Pulp dan Kertas Pengolahan Kayu Padat • Industri Besi Baja • Manajemen Rantai Suplai • Industri Tekstil • Industri Papan Kayu

Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional Manufaktur • Manufaktur Pakaian - Bordir • Mebel

9

Lokakarya PPelatihan elatihan Berbasis K ompetensi Kompetensi

Mebel Bidang bidang • Industri mebel kamar tidur • Pembuatan kain pelapis • Pembuatan Mebel • Pengetahuan produk mebel • Industri mebel baja • Kain pelapis

98 standar Unit (Tingkat 1-6) • Menerapkan teknik pengolahan kayu untuk membuat sebuah kerangka dasar dalam pembuatan mebel • Membandingkan artikel mebel dengan spesifikasi kerja • Memilih dan memakai peralatan keselamatan kerja • Menunjukkan pengetahuan tentang dan memilih kayu untuk digunakan dalam pembuatan mebel • Menggunakan peralatan dalam pembuatan mebel, dan lain-lain.

Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional • Manufaktur - Mebel - Industri pakaian - Bordir

Manufaktur pakaian Bordir Pemotongan pakaian dan menjahit Perancangan pakaian dan pembuatan pola Perencanaan produksi pakaian Studi kerja pakaian Industri garmen kulit Pemeliharaan mesin jahit

Bordir • Empat unit standar - Melihat kesalahan bordir dan mengambil tindakan perbaikan - Memeriksa, menyelesaikan dan membungkus barang barang yang sudah dibordir - Menyiapkan dan memakai alat bordir - Menyiapkan kain untuk bordir • Mengenali kesalahan bordir dan mengambil tindakan perbaikan

Kesalahan-kesalahan pada Barang yang Sudah Dibordir • Salah jahit • Jahitan tidak seimbang • Bekas jarum dan lain-lain - Kesalahan mesin - Kesalahan teknis dan lain-lain 10

Sistem PPelatihan elatihan kerja Nasional : Peraturan PPemerintah emerintah R epublik Indonesia Republik

Sistem Pelatihan Kerja Nasional : Rancangan Peraturan Pemerintah ahun 2005 Republik Indonesia T Tahun Isi • • • • • • • • • • • • • •

Ketentuan Umum Tujuan Prinsip Dasar Pelatihan Kerja Program Pelatihan Kerja Penyelenggaraan Peserta Pelatihan Kerja Sertifikasi Sistem Informasi Pendanaan Pembinaan Koordinasi Pelaksanaan Sislatkernas Daerah Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup

Ketentuan Umum • Definisi istilah - pelatihan kerja - sistem pelatihan kerja nasional - lembaga pelatihan kerja - kompetensi kerja - standar kompetensi kerja nasional - sertifikasi kompetensi kerja - kerangka kualifikasi nasional Indonesia - pelatihan berbasis kompetensi kerja - akreditasi - pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah - badan nasional sertifikasi profesi - menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah

11

Lokakarya PPelatihan elatihan Berbasis K ompetensi Kompetensi

Ruang Lingkup dan Tujuan • Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas): meliputi hubungan antara dan perpaduan dari Prinsip Dasar Pelatihan Kerja, Program, Serfikasi, Sistem Informasi, Pembinaan dan Koordinasi. Tujuan: - Mewujudkan Pelatihan Kerja Nasional yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. - Memberikan Arah dan Pedoman dalam penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengendalian Pelatihan Kerja. - Mengoptimalkan pendayagunaan dan pemberdayaan seluruh sumber daya pelatihan kerja.

Prinsip Dasar Pelatihan Kerja a. berorientasi pada kebutuhan pasar tenaga kerja dan pengembangan SDM b. berbasis pada kompetensi kerja c. tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat d. bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan e. diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif

Program Pelatihan Kerja a. Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI b. Program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang c. Program pelaihan kerja yang disusun secara berjenjang mengacu pada jenjang KKNI d. Program Pelatihan Kerja yang tidak berjenjang disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi

Penyelenggaraan a. Pelatihan kerja diselenggarakan dengan metoda pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai standar kompetensi b. Metoda pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelatihan di tempat kerja dan/atau pelatihan di lembaga pelatihan kerja

Peserta Pelatihan Kerja a. Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya b. Untuk dapat mengikuti pelatihan kerja, peserta wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis dan tingkat program yang akan diikuti.

12

Sistem PPelatihan elatihan kerja Nasional : Peraturan PPemerintah emerintah R epublik Indonesia Republik

c. Peserta pelatihan kerja yang memiliki keterbatasan fisik dan mental tertentu dapat diberikan pelayanan khusus sesuai dengan keterbatasannya

Sertifikasi a. Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program pelatihan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi kerja b. Sertifikat pelatihan kerja diberikan oleh lembaga pelatihan kerja kepada peserta pelatihan yang dinyatakan lulus sesuai dengan program pelatihan kerja yang diikuti c. Sertifikat kompetensi kerja diberikan oleh BNSP kepada lulusan pelatihan dan/atau tenaga kerja berpengalaman setelah lulus uji kompetensi d. BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan akreditasi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Sistem Informasi a. Menteri Pengembangan Sistem Informasi pelatihan kerja nasional untuk mendukung pelaksanaan Sislatkernas b. Sistem informasi pelatihan kerja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya memuat data dan informasi tentang; SKKNI, KKNI, Program, Penyelenggaraan, Tenaga Kepelatihan dan Sertifikasi

Pendanaan a. Pendanaan sistem pelatihan kerja baik yang menyangkut pembinaan maupun penyelenggaraan dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, akuntabilitas, transparansi dan berkelanjutan b. Pendanaan sistem pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pembinaan a. Pembinaan Sislatkernas diarahkan untuk meningkatkan relevansi, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja, standarisasi dan sertifikasi kompetensi kerja b. Pembinaan umum terhadap Sislatkernas dilakukan oleh Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan c. Pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Sislatkernas di masing-masing sektor dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang membidangi sektor yang bersangkutan

13

Lokakarya PPelatihan elatihan Berbasis K ompetensi Kompetensi

Koordinasi a. Koordinasi pelatihan kerja dilakukan oleh lembaga koordinasi pelatihan kerja nasional yang dibentuk dengan Peraturan Presiden b. Koordinasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan kepada pedoman penyelenggaraan Sislatkernas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Pelaksanaan a. Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sislatkernas di daerahnya sesuai dengan tugas dan wewenang penyelenggaraan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan b. Pelaksanaan Sislatkernas di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan kepada pedoman penyelenggaraan Sislatkernas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Ketentuan Peralihan • Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pelatihan kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan peraturan pemerintah ini

Ketentuan Penutup • Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, maka peraturan-peraturan pemerintah nomor: 71 tahun 1991 tentang latihan kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

14

Pembelajaran dan PPelatihan elatihan untuk K erja dalam Masyarakat Berbasis Ilmu PPengetahuan engetahuan Kerja dan TTeknologi eknologi

Pembelajaran dan P elati...