Format Laporan Mata Kuliah Magang Fakultas Hukum Universitas Jambi di KPPU RI PDF

Preview

Summary

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS HUKUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) LAPORAN MAGANG Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Mata Kuliah Magang OLEH: SAPRIZAL HADI ANDRIAN (B10012182) ILHAM ERDI UTOMO (B1001225...

Description

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS HUKUM

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI)

LAPORAN MAGANG Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Mata Kuliah Magang OLEH: SAPRIZAL HADI ANDRIAN ILHAM ERDI UTOMO IRWAN RASID NASUTION NOVAL AMIKA NUGRAHA RATIH YULIA SUSANTI AFRILIA WULANDARI ADE AFRIANDARI DIAJENG AYU ALFATH

(B10012182) (B10012255) (B10012072) (B10012108) (B10012186) (B10012035) (B10012090) (B10012029)

DOSEN PENGAMPU: RAFFLES, S.H., M.H

UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2015/2016

KATA PENGANTAR Alhamdulillah puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada manusia dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berfikir, sehingga kita mampu mengemban misi amanah kekhalifahan di dunia ini, serta menyelamatkan diri dan umat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Qudwah kita Nabi Muhammad saw yang telah membimbing manusia menuju alam kedamaian, berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits, keluarga beliau, sahabat-sahabat serta orang yang istiqamah mengikuti jalan mereka dengan ahsan. Tidak lupa pula saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Biro Hukum, Hubungan Masyarakat Dan Kerja Sama KPPU, yang sebagaiamana telah membimbing kami semua khususnya saya untuk memberikan kesempatan agar dapat menyelesaikan tugas mata kuliah magang di KPPU selama 35 (tiga puluh lima) hari. Oleh sebab itu saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih ini khusus kepada: 1. Bapak Raffles, S.H., M.H. selaku Dosen Pengampu mata kuliah magang Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan bimbingan serta kemudahan berupa sarana pendidikan melalui program magang, sehingga kami bisa mendapatkan pengalaman yang tidak pernah didapat dalam hidup ini, kami pula dapat berkontribusi untuk negeri ini meskipun hanya sesaat, tetapi setidaknya karena kegiatan magang di KPPU RI, terbentuklah karaktek pribadi yang kelak menjadi cita-cita kami, yakni mengabdi untuk agama, nusa & bangsa. Hanya untaian doa yang mampu kami munajatkan untuk Bapak, semoga keikhlasan Bapak mengajar, membimbing, dan mendidik kami, menjadikan amal ibadah sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. 2. Bapak Mohammad Reza, S.H., M.H. selaku Plt. Sekjen KPPU dan Kabiro Hukum, Hubungan Masyarakat Dan Kerja Sama KPPU, yang telah memberikan izin kepada kami perwakilan mahasiswa Universitas Jambi untuk bisa menyelesaikan salah satu mata kuliah wajib yakni program magang di KPPU dari tanggal 31 Agustus s/d 18 September 2015. 3. Bapak Dendy R. Sutrisno, S.H., M.H. selaku Kabag KDN dan Humas KPPU yang dengan kesabaran beliau selalu memberikan arahan dan petunjuk dengan membimbing kami semua mahasiswa magang Universitas Jambi sehingga kami khususnya saya dapat i

memahami lebih signifikan pengetahuan pada ruang lingkup persaingan usaha di Indonesia. 4. Bapak Mochamad Isnaeni selaku Staf Humas KPPU dan sekaligus menjadi pengampu mahasiswa magang Universitas Jambi di KPPU RI, jasa beliau tidak akan dapat terlupakan, karena dengan kesabarannya yang selalu membimbing kami khususnya saya untuk menjadi lebih baik. 5. Seluruh pihak yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan kami khususnya saya yang telah membantu, mengajarkan dan membimbing dalam menyelesaiakan tugas mata kuliah magang di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI), kami ucapkan terima kasih. Atas segala bantuan dan bimbingan serta kerjasama yang baik yang telah diberikan selama melaksanakan magang ini, maka yang hanya mampu kami berikan adalah ucapan kata ribuan terima kasih dan memunajatkan doa semoga kelak ALLAH SWT yang dapat membalas seluruh amal kebaikan ini dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Kami menyadari bahwa dalam penyelesaian laporan magang ini masih terdapat banyak kesalahan, oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dari berbagai pihak, untuk memperbaiki segala kekurangannya. Akhir kata kami berharap agar upaya ini dapat mencapai maksud yang diinginkan dan dapat menjadi tulisan yang berguna bagi semua pihak yang relevan sifatnya.

Jakarta, 18 September 2015 Hormat Kami

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi

ii

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1 A. Dasar Pemikiran Mata Kuliah Magang............................................................ 1 B. Tujuan Dan Manfaat Mata Kuliah Magang ..................................................... 2 C. Gambaran Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).................... 4 D. Visi Dan Misi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .......................... 8 E. Nilai-Nilai Dasar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ..................... 9

BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................................ 11 A. Bidang Pekerjaan Dan Uraian Tugas ............................................................. 11 B. Lampiran Harian Kegiatan Magang di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ........................................................................................................... 14

BAB III PENUTUPAN ........................................................................................................... 15 A. Kesimpulan .................................................................................................... 15 B. Saran ............................................................................................................... 16

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran Mata Kuliah Magang Mata kuliah magang merupakan suatu kegiatan mahasiswa yang berlangsung didunia kerja, dan juga merupakan bentuk aplikasi penyelenggaraan pendidikan profesional yang memadukan secara sistematis antara program pendidikan dengan program keahlian yang diperoleh langsung melalui dunia kerja, sehingga terarah dan dapat mencapai tingkat keahlian profesional tertentu. Dengan proses magang ini semoga dapat membandingkan teori yang didapat didunia perkuliahan dengan pelaksanaan atau kenyataan langsung dilapangan (dunia kerja), serta bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman kerja yang bergerak dibidang persaingan usaha yakni Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Jakarta. Setelah melakukan magang, di harapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum persaingan usaha. Baik itu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri, kegiatan yang dilarang, monopsoni, penguasaan pasar, maupun persekongkolan, kemudian untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam berbagai kegiatan yang ada dalam persaingan usaha. Pencapaian magang ini pada akhirnya mengacu pada pembentukan profesionalisme mahasiswa yang mempunyai pengetahuan dan keahlian sehingga lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi diharapkan bisa menjadi sumber daya manusia yang siap pakai dimasa yang akan datang.

1

2

Untuk bisa melaksanakan mata kuliah magang, mahasiswa harus menyelesaikan perkuliahan minimal 6 (Enam) semester dan lulus penuh serta IPK mencukupi 3,25. Selanjutnya sebagai konsekuensi dari pelaksanaan mata kuliah magang tersebut mahasiswa wajib membentuk sebuah laporan magang untuk dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan atas ketentuan dan persyaratan diatas, penyusun telah melakukan magang pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Jakarta terhitung selama 35 (tiga puluh lima) hari mulai tanggal 03 Agustus s/d 18 September 2015.

B. Tujuan Dan Manfaat Mata Kuliah Magang 1) Tujuan Mata Kuliah Magang Adapun tujuan mata kuliah magang ini adalah: a) Untuk mengetahui tujuan didirikannya suatu Lembaga Non Struktural yang dilahirkan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). b) Untuk mengetahui peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap perekomomian Indonesia. c) Untuk mengetahui wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap pelaku usaha di Indonesia. d) Untuk mengetahui tugas-tugas yang ada di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

3

e) Untuk mengetahui sistem dan prosedur kerja yang diterapkan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). f) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pada lapangan kerja di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). g) Untuk membandingkan apa yang telah dipelajari dibangku perkuliahan dengan kondisi nyata (lapangan kerja) di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). 2) Manfaat Mata Kuliah Magang Beberapa manfaat yang dapat diperoleh selama melaksanakan kegiatan magang di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yakni: a) Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki selama pelaksanaan kegiatan magang. b) Menerapkan teori dan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan kedalam kegiatan magang. c) Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dalam melakukan suatu pekerjaan. d) Menambah pengetahuan tentang apa yang belum pernah didapat/dipelajari selama di bangku perkuliahan. e) Mendapatkan pengalaman kerja secara nyata di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). f) Menambah pengetahuan dan keterampilan kerja mahasiswa dengan keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

4

C. Gambaran Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, lahirnya sebuah lembaga hukum tidak lepas dari dinamika yang terjadi di masyarakat, hukum tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa suatu kebutuhan yang timbul di masyarakat terhadap hukum tersebut. Hukum yang berlaku dalam masyarakat dapat dipelajari dari sudut sejarah perkembangan awal munculnya sampai kepada penghimpunan hukum tersebut. Berdasarkan perkembangan perekonomian nasional di Indonesia selama 3 (tiga) dasa warsa sebelum tahun 1999 menunjukan bahwa kebijakan yang di terapkan di bidang perekonomian kurang mengacu pada amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan cenderung menunjukan corak yang sangat monopolistik. Keadaan tersebut antara lain disebabkan para pelaku usaha yang dekat dengan elit kekuasaan, mendapat akses yang berlebihan sehingga berdampak negatif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, bersamaan dengan timbulnya krisis moneter, hal ini mendorong pemerintah untuk mencari problem solving dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu, agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif dan tidak terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu sehingga dapat dicegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka pemerintah merasa perlu adanya Undang-Undang yang mengatur persaingan usaha yang sehat dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha. Maka sejak saat itu lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, seperti yang tertera dalam Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi “Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang

5

ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi”. Komisi ini merupakan suatu lembaga hukum yang menjalankan fungsi sebagai lembaga yang mengontrol perilaku masyarakat dalam bidang ekonomi dan praktek dunia usaha, agar sesuai dengan tujuan-tujuan norma yang telah dirumuskan dalam hukum masyarakat. Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki alasan filosofis dan sosiologis. Alasan filosofis yang dapat dijadikan dasar pembentukan KPPU adalah bahwa dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari Negara (pemerintah dan rakyat), dan alasan sosiologis yakni memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan perkataan lain Undang Undang ini menjamin pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi, dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertanggung jawab kepada Presiden dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Pewakilan Rakyat. Komisi yang diresmikan pada 7 Juni 2000 ini terdiri atas sembilan anggota, termasuk seorang Ketua dan Wakil Ketua yang pengangkatannya atas persetujuan DPR, dengan masa jabatan selama lima tahun. Dengan tujuan yang sama, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berupaya mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Upaya KPPU menjamin agar setiap orang yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku ekonomi tertentu. Kesempatan berusaha

6

yang terjaga akan membuka lebar kesempatan konsumen untuk mendapatkan pilihan produk yang tak terbatas, yang memang menjadi hak mereka. Berjalannya kehidupan ekonomi yang menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merujuk dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjelaskan bahwasahnya KPPU bertugas: 1) melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16; 2) melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24; 3) melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28; 4) mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36; 5) memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 6) menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;

7

7) memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian dari pada itu Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat berwenang yakni sebagai berikut: 1) menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 2) melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 3) melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya; 4) menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 5) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; 6) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; 7) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

8

8) meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini; 9) mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; 10) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; 11) memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 12) menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. Dengan demikian begitu pentingnya peran KPPU untuk mewujudkan Ekonomi Pancasila seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, saya khususnya masyarakat Indonesia mengharapkan KPPU tetap berdikari (independen) dan selalu dapat menjalankan tugas mulianya seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Visi Dan Misi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

dalam

melaksanakan

tugas

dan

wewenangnya memerlukan adanya arah pandang yang jelas, sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat dirumuskan dengan seksama dan pencapaiannya dapat direncanakan dengan tepat dan terinci. Adapun arah pandang KPPU tersebut kemudian dirumuskan dalam suatu visi dan misi KPPU sebagai berikut:

9

1) Visi Visi KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999 adalah: “Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat”. 2) Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi KPPU sebagai berikut: 





Pencegahan dan Penindakan Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha Penguatan Kelembagaan

Maka dapat disimpulkan, visi dan misi KPPU yang senyatanya merupakan bentuk representasi dari kedaulatan negara hukum, yakni melalui implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

E. Nilai-Nilai Dasar KPPU 1) Profesional Profesional adalah sikap pegawai yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut. Implementasi nilai dasar adalah dengan membangun nilai-nilai profesionalisme dengan menerapkan asas kehati hatian,kecermatan dan ketelitian, berdasarkan kepada standar moral dan etika yang berlaku.

10

2) Independen Independen adalah posisi yang mandiri dan bebas dari sikap intervensi atau tekanan dari pihak lain. Implementasi nilai dasar adalah dengan menjunjung tinggi independensi secara kelembagaan, organisasi, maupun individu, yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan amanah Undangundang Nomor 5 Tahun 1999. 3) Kredibel Kredibel adalah kualitas, kemampuan Pegawai atau KPPU untuk dapat menimbulkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. 4) Transparan Transparan adalah prinsip keterbukaan dalam mekanisme kerja KPPU untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Implementasi nilai dasar adalah dengan menerapkan keterbukaan, obyektif, tegas dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap keputusan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 5) Bertanggungjawab Bertanggungjawab adalah kesadaran untuk menanggung akibat yang ditimbulkan. Nilai dasar

tersebut

diimplementasikan dalam

menjalankan tugas

dan

tanggungjawab yang diemban oleh setiap penyelenggara kegiatan di KPPU dengan selalu memegang teguh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga

dapat

dipertanggungjawabkan

kepada

pemangku

kepentingan.

BAB II PEMBAHASAN

A. Bidang Pekerjaan Dan Uraian Tugas Kegiatan magang merupakan suatu kesempatan di mana mahasiswa dapat mengenal dunia pekerjaan. Mahasiswa yang menjalani kegiatan magang tentunya diberi kesempatan ...