Kybernologi dan Metodologi: Metodologi Ilmu Pemerintahan PDF

Preview

Summary

Kybernologi dan Metodologi: Metodologi Ilmu Pemerintahan Taliziduhu Ndraha, Kybernolog 1 Tulisan ini merupakan versi elektronik dari versi cetaknya. Tidak untuk diperjual-belikan Hak cipta atas setiap tulisan tersebut dilindungi oleh Undang-undang. Pengutipan atas setiap tulisan harus dengan menyebu...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Kybernologi dan Metodologi: Metodologi Ilmu Pemerintahan sofyan muhammad

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Pengajaran Ilmu Pemerint ahan di Indonesia Mendra WMSI

Met ode Penelit ian (Terapan Bidang Ekonomi dan Bisnis Tomy Michael FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLIT IK Nina Sembiring Kembaren

Kybernologi dan Metodologi: Metodologi Ilmu Pemerintahan

Taliziduhu Ndraha, Kybernolog

1

Tulisan ini merupakan versi elektronik dari versi cetaknya. Tidak untuk diperjual-belikan Hak cipta atas setiap tulisan tersebut dilindungi oleh Undang-undang. Pengutipan atas setiap tulisan harus dengan menyebutkan sumbernya

DENGAN KATA SAMBUTAN REKTOR IPDN PROF. DR Drs H. I NYOMAN SUMARYADI, MSi

DITERBITKAN UNTUK INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN) OLEH SIRAO CREDENTIA CENTER (SCC) BEKERJASAMA DENGAN YAYASAN KYBERNOLOGI INDONESIA (YKI)

PENGANTAR Buku berjudul Kybernologi dan Metodologi: Metodologi Ilmu Pemerintahan sejauh ini merupakan himpunan tulisan paling tipis di antara seri Kybernologi sebelumnya. Bab I Metodologi Ilmu Pemerintahan ditulis memenuhi permintaan Direktur Program Pascasarjana (PPs) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. DR Tjahya Supriatna, SU, melalui surat tgl 17 Desember 2009 No. 4235/256/AK/PPS/09 tentang Kesediaan Menyusun Silabi Mata Kuliah Program S3, S2, dan Profesi Kepamongprajaan IPDN. Silabi dua matakuliah lainnya, yaitu Kybernologi dan Kepamongprajaan, telah terbit dengan judul GBPP Kybernologi dan Kepamongprajaan (2009). Dalam draft kurikulum di lingkungan PPs IPDN, matakuliah Ilmu Pemerintahan sebagai core curriculum program, ditulis Ilmu Pemerintahan (Kybernologi), mengingat nama Kybernologi belum dikenal di lingkungan birokrasi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Dengan penghadiran Kybernologi seperti itu terlihat posisi Ilmu Pemerintahan yang diajarkan di PPs IPDN pada dua hal: 1. Ilmu Pemerintahan yang diajarkan pada PPs IPDN adalah Ilmu Pemerintahan yang body-of-knowledge (BOK)-nya Kybernologi, bukan Ilmu Pemerintahan yang merupakan bagian BOK Ilmu Politik 2. Derajat akademik BOK Kybernologi berkualitas akademik utuh dan bulat, yaitu berderajat S1 (Sarjana), S2 (Magister), dan S3 (Doktor) Oleh sebab itu, buku Kybernologi dan Metodologi: Metodologi Ilmu Pemerintahan ini diterbitkan untuk IPDN oleh Sirao Credentia Center (SCC), sebuah penerbit nirlaba yang berkedudukan di Tangerang, bekerjasama dengan Yayasan Kybernologi Indonesia (YKI) Jakarta, yayasan yang bertujuan mengembangkan Kybernologi menjadi “ilmu bagi semua orang.” Yayasan itu sendiri berdiri berdasarkan Akte Notaris Rr Idayu Kartika, SH, tgl 23 Desember 2006 No. 01, disahkan dengan Keputusan MENHUKHAM RI No. C-1318.HT.01.02.TH.2007 tgl 20 April 2007 (Tambahan Berita Negara RI tgl 24/7 – 2007 No. 59). Dalam hubungan itu disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor IPDN Prof. DR Drs H. I Nyoman Sumaryadi, MSi,.atas sambutan beliau terhadap penerbitan buku ini, dan kepada Ketua Umum YKI Jakarta

DR Ir A. Asri Harahap, SE, MM, atas kerjasama yang baik dengan Direktur SCC Pdt Pramudianto, STh, SE, MMin. “Bertemu Prometheus” merupakan bab penutup Metodologi Ilmu Pemerintahan (Rineka Cipta, 1997). Prometheus adalah seorang tokoh mitologi Junani. Menurut Edith Hamilton dalam Mythology (1957), istri Uranus (Heaven) bernama Gaea (Earth) melahirkan beberapa anak, salah seorang bernama Ocean. Istri Ocean bernama Tethya melahirkan Iapetus. Iapetus mempunyai tiga anak, Prometheus (Forethought), Atlas, dan Epimetheus (Afterthought) yang tanpa berpikir panjang menikahi Pandora. Di zaman itu, Zeus (terhitung paman Prometheus) berkuasa di Olympia, tempat bersemayam para Dewi dan Dewa. Zeus beristri duabelas. Dari Maia istrinya yang kedelapan, yang tinggal di gua Gunung Cyllene di Arcadia, Zeus memperoleh bayi ajaib, licik, cerdik, kuat dan dalam hal musik, berbakat, Hermes namanya. Zeus terlihat memerintah dengan “baik.” Populer. Lihat saja. Suatu saat dia memanggil Hermes dan mengeluarkan titah: “Turunlah ke bumi, bawa dan anugerahkanlah kehormatan (reverence) dan keadilan (justice) kepada manusia untuk digunakan sebagai asas kehidupan di bawah Olympia.” Hermes yang memang cerdas bertanya: “Bagaimana cara mendistribusi kedua nilai itu kepada manusia, apakah misalnya sebagaimana halnya seni, hanya kepada beberapa orang yang berbakat, derajat hanya kepada kaum ningrat, atau keterampilan hanya kepada kalangan cerdik cendekia? Atau kuberikan kepada semua orang?” “Kepada setiap orang!” Zeus tegas. “Aku berkenan melihat setiap orang memiliki kedua nilai luhur tersebut.” Mendengar berita tentang anugerah itu manusia bersukacita, gempar di mana-mana, gemuruh bertempik sorak. Baliho-baliho raksasa terpampang dengan tulisan: “Hidup Olympia, Zeus Demokrat Sejati, Zeus pemimpin besar!” Namun apa sesungguhnya yang terjadi? Sambil makan ambrosia dan minum nectar, dewi dan dewa keluarga Olympia “joking, feasting, warring, playing tricks on humans,” demikian W. H. D. Rouse dalam Gods, Heroes and Men of Ancient Greece (1957). Olympia punya api, tanah manusia hanya punya lumpurnya. Prometheus tidak nyaman dengan, dan tidak percaya terhadap pemerintahan despotik a la Olympia itu. Kehormatan dan keadilan, menurut Prometheus, sama seperti hidup dan kehidupan, bukan pemberian, bukan anugerah siapa-siapa, tetapi nilai dasar bawaan manusia yang harus diakui, dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh Zeus dan para punggawanya. Kemerdekaan untuk memilih dan menentukan sendiri masadepan jauh, jauh lebih terhormat dan adil ketimbang hidup dari kemurahan hati dan belas kasihan rezim-rezim korup, Setiap orang, betapapun ia dianggap tidak santun dan jahat, hina dan jelata, tetap memiliki kehidupan,

kehormatan dan berhak mengejari keadilan, dan oleh sebab itu, layak didengar. Keinginan Prometheus untuk berbagi api, sumber kehidupan, dengan Zeus, tidak digubris. “Tidak ada aturannya,” sahut Hermes. “Zeus tidak punya agenda untuk membahas hal itu,” lanjutnya sambil mencibir. Maka suatu ketika di musim hujan seperti ini (140110), kendatipun sadar bahwa sepandai-pandai tupai meloncat, sesekali terpelesat jua, suatu waktu ulahnya ketahuan karena mata-mata Zeus mengintai di mana-mana, telefon siapa saja disadap, facebook dibungkam, bisa-bisa ia ditangkap dan dihilangkan tanpa bekas, Prometheus sudah tunggang tak tertahankan dan beraksilah dia. Bumi kembali gempar, bukan oleh Hermes tetapi oleh Prometheus: “Prometheus stealing heavenly fire, Theseus slaying the Minotaur, Hercules straining under his Twelve Labors, Jason seeking the Golden Fleece,” demikian Rouse kembali memberi kesaksian di sampul belakang bukunya. Separatis! Pelanggaran! Tangkap! Hilangkan! Sebuah jeritan panjang memilukan disertai erangan menyayat jiwa dari mulut Prometheus yang dipaku di pegunungan batu bernama Caucasos, dan kepakan dahsyat sayap burung rajawali yang mengoyak isi perut Prometheus dengan paruhnya yang tajam sehingga memburai di angkasa, menyentakkan penulis dari lamunannya, kembali di dunia nyata. Rasa-rasanya Indonesia sekarang mirip Olympia dengan Zeus dan jaringan hermesiannya. Oleh sebab itu Prometheus dijadikan gambar halaman depan buku Kybernologi ini, Generasi promethean, bangkitlah!

Jakarta, 14 Januari 2010 Taliziduhu Ndraha, Kybernolog

KATA SAMBUTAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Pada tgl 22 Mei 2003, Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) meluncurkan satu produk akademik bernama Kybernologi. Kybernologi adalah sebuah bangunan pengetahuan (body-of-knowledge, BOK) pemerintahan (governance). Secara formal, Kybernologi adalah bangunan pengetahuan (body-of-knowledge) hasil rekonstruksi buah pendaratan Bestuurskunde, Bestuurswetenschap, dan Bestuurswetenschappen di bumi Indonesia pada sudutpandang kemanusiaan, tidak pada sudutpandang kekuasaan, dan pengaitannya dengan sudutpandang lain yang berbeda, misalnya sudutpandang kekuasaan Bestuurskunde (Belanda besturen) yang kemudian berkembang menjadi Bestuurswetenschap dan Bestuurswetenschappen, di negeri asalnya yaitu Belanda, didefinisikan sebagai “. . . . . ilmupengetahuan yang bertujuan memimpin hidupbersama manusia ke arah kebahagiaan yang sebesar-besarnya, tanpa merugikan orang lain secara tidak sah,” demikian van de Spiegel sebagaimana dikutip oleh G. A. Van Poelje dalam bukunya Algemene Inleiding tot de Bestuurskunde (1953). Bangunan BOK Bestuurswetenschap di masa itu di negeri asalnya berderajat akademik tertinggi sehingga kepada lulusan program pendidikannya dianugerahi gelar Doktor. Melalui proses pembelajaran Program S1, S2 dan S3 sejak tahun 1994 (antara lain bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran), BOK tersebut kini di Indonesia telah mencapai derajat keilmuan tertinggi yang utuh dan lengkap, seperti terlihat dalam buku GBPP Kybernologi dan Kepamongprajaan yang terbit tahun lalu. Esensi sisi Ontologi dan Epistemologi Kybernologi adalah Metodologi Ilmu Pemerintahan, sementara sisi Axiologinya berkembang menjadi satu bidangkajian dan program diklat baru bernama Kepamongprajaan. Perkembangan akademik ini langsung mendukung kebijakan baru Pemerintah yang menetapkan IPDN sebagai Penyelenggara Sistem Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009. Dengan demikian Kybernologi bukan hanya judul seri buku yang terbit sejak tahun 2003, melainkan sebuah BOK yang terus berkembang. Penerbitan buku ini memperkaya khazanah pustaka Ilmu Pemerintahan yang masih terhitung langka di Indonesia. Buku ini diharapkan menjadi pegangan bagi segenap Masyarakat Akademik di lembaga-lembaga perguruan tinggi, khususnya di lingkungan IPDN, dalam menjalankan proses belajar-mengajar di bidang Ilmu

Pemerintahan (Kybernologi) melalui Tridharma Perguruan Tinggi: pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka membangun pemerintahan Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Jakarta, 5 Januari 2010

Prof. DR Drs H. I Nyoman Sumaryadi, MSi

DAFTAR ISI I METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN 1 Pengertian . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Hubungan Metodologi Dengan Filsafat Ilmu . . 3 Bahan Baku BOK: Data . . . . . . . . . . . . 4 Bahan BOK: Konsep. . . . . . . . . . . . . . 5 Jarak Konseptual . . . . . . . . . . . . . . 6 Hubungan Antar Konsep. . . . . . . . . . . . 7 Bahan BOK: Teori . . . . . . . . . . . . . . 8 Bahan BOK: Objek Materia dan Objek Forma . . 9 Bahan BOK: Verstehen . . . . . . . . . . . . 10 Bahan BOK: Objek dan Subjek, Waktu dan Ruang 11 Konstruksi BOK: Roh dan Raga . . . . . . . . 12 Konstruksi BOK: Beberapa Pertimbangan. . . . 13 Konstruksi BOK: Pertanyaan . . . . . . . . . 14 Konstruksi BOK: Jawaban Kualitatif . . . . . 15 Konstruksi BOK: Jawaban Kuantitatif. . . . . 16 Konstruksi BOK: Jawaban Kombinatif . . . . . 17 Konstruksi BOK: Jawaban Normatif . . . . . . 18 Every Science Begins as Philosophy . . . . . II PEMERINTAHAN YANG BERKELANJUTAN DAN KEKUATAN OPOSISIONAL 1 Pemerintahan Yang Berkelanjutan. . . 2 Kekuatan Oposisional . . . . . . . . 3 Mengembangkan Loyal Opposition . . . 4 Dampak Akademik Gagasan Pemerintahan Berkelanjutan. . . . . . . . . . . . 5 Ringkasan. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 1 . . 6 . . 8 . 10 . 14 . 16 . 18 . 28 . 36 . 49 . 52 . 59 . 63 . 72 . 80 . 85 . 89 . 90a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91 92 96

. . . . . . . . . . . . . .

96 97

III PERANAN CAMAT DALAM MANAJEMEN SUMBERDAYA DAERAH 1 Otonomi Daerah . . . . . . . . . . . . . . . 2 Kebijakan Pemerintahan Daerah. . . . . . . . 3 Hubungan Antar Sumberdaya. . . . . . . . . . 4 Tugas Camat. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Manajemen Sumberdaya . . . . . . . . . . . . 6 Wilayahkerja Camat: Garisdepan Pemerintahan.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

99 101 102 105 105 106

IV TEORI SOSIAL 1 Kurikulum Program Pascasarjana IPDN Berbasis Apa?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 2 Basis Sistem (Bangunan) Kurikulum. . . . . . . . . 109 3 Teori Sosial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 V LAGI-LAGI FAKTOR DAN DIMENSI 1 Indicators and Dimensions. . . . . . . . . . . . . 113 2 Faktor dan Dimensi . . . . . . . . . . . . . . . . 113 VI PENYELENGGARAAN LABORATORIUM LAPANGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (DI) KABUPATEN WONOSOBO 1 Dasar Pemikiran. . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 2 Desain Penyelenggaraan . . . . . . . . . . . . . . 117 3 Formulir Ujicoba . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN (MIP) Taliziduhu Ndraha, Kybernolog 1 PENGERTIAN Yang dimaksud dengan Ilmu Pemerintahan di sini adalah Kybernologi. Kybernologi disebut juga Ilmu Pemerintahan Baru. Apakah Kybernologi itu? Menurut Pasal 3 Deklarasi Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia, “Setiap Orang Berhak Atas Kehidupan, Kebebasan, dan Keselamatan Sebagai Individu” warga suatu masyarakat. Untuk bisa hidup, manusia membutuhkan alat atau bahan yang mendukung kehidupannya, seperti makanan, minuman, udara segar, ketertiban, keadilan, kedamaian, dan sebagainya. Alat atau bahan itu disebut bernilai (bermanfaat, berguna, bermakna). Pada zaman dahulu kala, nilai diperoleh langsung dari alam, tetapi lama-kelamaan harus melalui usaha pengolahan sumberdaya, penggunaan teknologi, dan penciptaan. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan nilai di dalam suatu masyarakat membangun subkultur masyarakat yang disebut subkultur ekonomi (SKE). SKE berfungsi membentuk, menambah dan mencipta nilai melalui kerja. Sayang sekali, timbul masalah. Kualitas sumberdaya, distribusi (pemilikan), kesempatan, dan kemampuan mengolahnya berbeda-beda dan tidak merata, sehingga pada suatu saat di mana-mana terdapat ketimpangan (kesenjangan). Ada masyarakat yang memiliki nilai dalam jumlah besar (sangat kaya) dan ada yang nyaris tidak memilikinya (sangat miskin). Kondisi ini oleh naluri kemanusiaan dan persaudaraan dianggap tidak adil. Konflik sosial yang berlarut-larut yang merusak masyarakat itu sendiri sering terjadi. Untunglah, masyarakat memiliki naluri penyesuaian dan penyelamatan diri melalui berbagai cara untuk mengatasi masalah di atas, antara lain dengan membuat dan menyepakati norma-norma sosial yang mengatur perilaku warga masyarakat sehingga ketimpangan nilai semakin berkurang dan rasa keadilan sosial antar warga masyarakat meningkat. Tetapi rupanya kesepakatan saja tidak cukup. Norma-norma sosial perlu ditaati, ditegakkan, dan jika perlu dipaksakan dengan kekuatan bahkan kekerasan. Upaya penegakan sebagian norma-norma sosial tersebut melahirkan subkultur lain yang disebut subkultur kekuasaan (SKK). Pelaku atau pemeran SKK adalah pemerintah (government). Pada dasarnya, SKK berperan (berfungsi) mengontrol sumber-sumber dan pengelolaannya, agar bisa menghasilkan nilai maksimal tanpa merusak sumber-sumber itu sendiri, untuk kemudian diredistribusi kepada warga masyarakat berdasarkan asas keadilan sosial. Tetapi karena kekuasaan itu hanya

1

alat, ia pada hakikatnya tidak dapat dan tidak mau mengontrol dirinya sendiri. Pemangku kekuasaan cenderung menempuh jalan pintas yang disebut korupsi, mudah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan kekuasaan dan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kekuasaan harus dikontrol. Siapa atau lembaga apa yang berfungsi mengontrol kekuasaan? “Jangan beli kucing dalam karung,” demikian kearifan sosial kita. “Pembeli kucing” yang membuka karung pada saat transaksi terjadi (di hilir) adalah masyarakat dalam kualitasnya sebagai pelanggan. Sudah barang tentu, jauh sebelum ada larangan itu, ada aturan (di hulu) yang menyatakan bahwa penjual harus membuka karungnya dan memberi kesempatan kepada pelanggan untuk memeriksa isinya. Pembuat aturan itu adalah masyarakat juga tetapi dalam kualitasnya sebagai konstituen. Jadi masyarakat berfungsi mengontrol SKK di hulu melalui pembuatan peraturan, dan di hilir melalui pemantauan dan evaluasi (monev). Konsekuensinya, masyarakat menuntut pertanggungjawaban SKK atas penyelenggaraan fungsifungsinya. Kepercayaan masyarakat kepada SKK bergantung pada pertanggungjawaban tersebut. Usaha masyarakat untuk berperan mengontrol SKK di hulu dan di hilir, yang berdampak pada tingkat kepercayaannya kepada pemerintah, membentuk subkultur sosial (SKS) di dalam masyarakat. Interaksi antar tiga subkultur itu disebut pemerintahan (governance), bukan “kepemerintahan.” Interaksi itu menghasilkan kinerja pemerintahan. Jika kinerja pemerintahan itu berkualitas good, maka pemerintahan yang bersangkutan disebut good governance. Jika tidak, bad governance. Interaksi berulang dan terjadi di mana-mana antar subkultur masyarakat membentuk fenomena pemerintahan. Fenomena itu merupakan kancah pengkajian bersama (common platform, landasan bersama, objek materia bersama) berbagai ilmupengetahuan. Landasan bersama itu mempunyai banyak sudut (sudutpandang). Setiap pengkajian (penelitian) mendarat pada sudut yang berbeda-beda yang disebut objek forma pengkajian. Ilmu Politik misalnya mendarat pada sudut kekuasaan. Bestuurskunde yang masuk di Indonesia sejak awal abad ke-20, sekitar medio abad yang sama didaratkan pada sudut Ilmu Politik, sehingga sampai sekarang apa yang disebut “Ilmu Pemerintahan” oleh banyak kalangan dianggap (hanya) merupakan salah satu kajian Ilmu Politik, atau sebagian aksiologinya. Bestuurskunde (Belanda besturen) yang kemudian berkembang menjadi Bestuurswetenschap dan Bestuurswetenschappen, di negeri asalnya yaitu Belanda, tidak mendarati fenomena pemerintahan pada sudut kekuasaan, tetapi pada sudut manusia: “Ilmu Pemerintahan adalah ilmupengetahuan yang bertujuan memimpin hidupbersama manusia ke arah kebahagiaan yang sebesar-

2

besarnya, tanpa merugikan orang lain secara tidak sah,” demikian van de Spiegel sebagaimana dikutip oleh G. A. Van Poelje dalam bukunya Algemene Inleiding tot de Bestuurskunde (1953). Jadi sejak awal, Bestuurswetenschap itu lahir di sudut (ke)manusia(an), bukan di sudut kekuasaan. Bangunan (body-ofknowledge, BOK) Bestuurswetenschap di masa itu di negeri asalnya berderajat akademik tertinggi sehingga kepada lulusan program pendidikannya dianugerahi gelar Doktor. -------------------------------------------------------------------------------| | | janji vote,trust,hope monev kinerja | | ---------------------------------------------| | | penepatan | | mandat,ke| | SKK | | | | 2 | | hormatan | | 5 | | | SUMBER| | 1 | | | | | SUMBER | | DPR DPD | | | | | | MEWAKILI MEWAKILI | | | | | | KONSTITUEN PELANGGAN | | | berva| | | | | | | riasi | | PEMILU | | | | | | | | | | | | | | | SUBKULTUR SUBKULTUR SUBKULTUR SUBKULTUR | | EKONOMI-------KEKUASAAN-------SOSIAL-------KEKUASAAN------| | (SKE) (SKK) (SKS) (SKK) | | | | | | | | | | | | pemba| | | | | | | ngunan | | | | | | | | | | | | | | | | nilai | | redistribusi | | pertanggung- | | | ---------------------------------------------| | 3 nilai jawaban | | 4 6 | | | -----------------------------------MASYARAKAT-----------------------------------

Gambar 1 Pemerintahan (Governance): Interaksi Antar SKE, SKK, dan SKS Angka-angka Menunjukkan Rute Pemerintahan

Bencana nasional yang terjadi pada tahun 1965 membawa kesadaran baru bahwa ada yang tidak beres dalam penyelenggaraan negara. Kesadaran baru ini mendorong usaha pendaratan-kembali Bestuurswetenschap, Bestuurswetenschap, dan Bestuurswetenschappen di Indonesia pada sudutpandang yang berbeda, tidak pada kekuasaan seperti di masa lalu tetapi pada (ke-) manusia (-an), yaitu habitat yang melahirkannya di negeri asalnya, dan merekonstruksi hasil-hasilnya. Rekonstruksi tersebut berlangsung senyap, tidak gegap, tetapi pasti, terlebih setelah bencana nasional tahun 1998, disusul bencana nasional 2004-2005. Hasil rekonstruksi buah pendaratan itu pada tgl 8 Mei 2000 diberi nama Kybernologi (dari bahasa Greek kybernán, Inggeris steering, Belanda besturen, mengemudi,

3

diberi akhiran –logy, -logi) dan diluncurkan oleh Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Jakarta pada tgl 22 Mei 2003. Secara formal, Kybernologi adalah bangunan pengetahuan (body-of-knowledge) hasil rekonstruksi buah...