Paper Zeniza Mar Azizana Tugas UAS PDF

Preview

Summary

Dosen Mata Kuliah : Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, S.H., M.H. Pengiriman Pahlawan Devisa Negara Atau Perdagangan Manusia di Lintas Batas Negara : Ditinjau Dari Sisi Hukum Internasional Oleh : Zeniza Mar Azizana (20181440091) Abstrak Perkembangan di dunia globalisasi saat saat ini semakin cepat da...

Description

Dosen Mata Kuliah : Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, S.H., M.H.

Pengiriman Pahlawan Devisa Negara Atau Perdagangan Manusia di Lintas Batas Negara : Ditinjau Dari Sisi Hukum Internasional Oleh : Zeniza Mar Azizana (20181440091) Abstrak

Perkembangan di dunia globalisasi saat saat ini semakin cepat dan berkembang pesat, sampai-

sampai saat ini Negara serasa tidak memiliki batas lagi. Karena komunikasi yang menjadi tonggak transformasi. Globalisasi bukan hanya memiliki dampak positif namun juga memiliki dampak negative, jika di sangkut pautkan dengan hal kejahatan. Salah satu kejahatan yang

disebabkan oleh dampak globalisasi adalah Human Trafficking. Pengaturan terhadap kasus Tindakan Perdagangan manusia yang melintasi batas negara telah diataur oleh United Nation

Convention Against Transnational Organized Crime (2000). Untuk mengatasi kejahatan ini tentunya tidak hanya memberantas dari mafia yang ada namun diberantas hingga pada

akarnyanya yaitu kemiskinan. Sebab kejahatan Human Trafficking sering terjadi pada kelompok masyarakat miskin. Pendahuluan

Perdagangan manusia merupakan masalah klasik yang terjadi di banyak negara hingga saat ini.

Pandangan masyarakat (Communis opinio) bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat dibantah lagi. Kemajuan teknologi, informasi, yang

berkembang pesat menjadi salah satu peluan perdagangan manusia semakin meluas, baik

bersifat internasional maupun nasional. Fenomena ini juga dipandang sebagai bentuk kejahatan yang terorganisir yang kompleksitasnya terus meningkat daiberbagai dimensi dan kalangan, seperti

dikutip

dari

laman

soroptimist.org

(Lembaga

internasional

bidang

kemanusiaan): “Organized crime is largely responsible for the spread of international

human trafficking”. Meski dalam pelaksanaannya kejahatan ini telah berlangsung sangat

lama, hingga dalam prakteknya berkembang sangat luas. Kejahatan ini memiliki bentk, cara, hingga pola yang terstruktur sistematis yang menuju pola-pola eksploitasi manusia (human exploitation). Ketika menelisik apa yang menjadi faktor penyebab utama maraknya perdangan orang (human trafikking) ini, dalam kasus-kasus yang

pernah terungkap, ada tiga hal yang dapat diketahui adalah Pertama; komiskinan

(Poverty), kedua; banyaknya penduduk dan ketiga; Budaya patriaki. Dan dapat diketahu

kemiskinan merupakan faktor paling utama dalam penyebab kasus kejahatan perdaganagna manusia ini.Orang-orang yang memiliki tingkat kehidupan yang rendah

dengan mudah dapat dibujuk untuk di jual dengan modus memberikan pekerjaan untuk

kehidupan yang lebih baik. Keadaan ini diperkuat lagi dengan jumlah penduduk negara yang besar dan sulitnya mencari pekerjaan khususnya bagi wanita. Keadaan ini diperparah dengan kedudukan wanita dalam budaya patriaki yang selalu mendapat tekanan dari lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu yang sering menjadi objek perdagangan manusia adalah wanita. Rumusan Masalah Bertolak belakang pada masalah tersebut diatas, terdapat dua persoalan hukum

yang perlu dijawab. Pertama, bagaimana pengaturan hukum terkait Perdagangan

Manusia dalam Hukum Internasional? Kedua, apa penyebab terjadinya Perdagangan

Manusia?

Tujuan Penelitian Tujuan Paper ini dibuat ialah untuk mengetahui: Pertama, Hukum Internasional

apa yang mengatur tentang Human Trafficking. Kedua, perdagangan manusia di Indonesia.

penyebab terjadinya

Pembahasan Bentuk-bentuk perdagang orang yang terjadi di suatu negara dengan negra lain

memiliki karakteristik yang sangat berbeda, tetapi secara umum bentuk-bentuknya dapat dibedakan,yaitu: eksploitasi seksual, perbudakan dalam rumah tangga, kerja

paksa, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan hutang, penganin pesanan, hingga perdagangan organ tubuh manusia.

Hingga pada akhirnya perdagangan manusia juga terdeteksi di Indonesia

tepatnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga perdagangan manusia yang

terjadi di provinsi ini meningkat tajam hingga menjadi yang teratas beberapa tahun ini,

sampai-sampai NTT dijiluki sebagai daerah asal korban tindak pidan perdagangan

manusia. Upaya pemberantasan perdagangan orang di daerah NTT tetap menjadi sorotan oleh berbagai macam kalangan. Kemensos RI, memberi sinyal bahwa

permasalahan TKI di NTT sudah mencapai kondisi kronis, sehingga langkah

penanganan menjadi urgensi bersama. Secara umum, jumlah buruh migran dari NTT bukan yang terbanyak di Indonesia, tetapi angka kasus human trafficking dari NTT menurut data Bareskrim Polri tertinggi di Indonesia.

Hal ini menyebabkan kasus human trafficking di Indonesia sudah memasuki

masa kronis, karena banyak sekali warga NTT terutama kaum Wanita berumur 15

tahun ke atas yang dijadikan TKW ke luar negeri, khususnya Malaysia, Singapura, Taiwan, dan negara-negara lain. Dengan paling banyak mereka dijadikan pengantin

pesanan, perbudakan dalam rumah tangga, hingga eksploitasi seksual. Seiring berkembangnya teknologi dan transportasi antar negara memungkinkan semakin meningkatnya perdagangan orang yang melintasi batas negara. Kasus-kasus yang

timbul mungkin akan sulit diselesaikan. Untuk mengatasi masalah ini dilperlukan perundangan yang efektif dan efesian dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum

terhadap kasus-kasus perdagangan orang khususnya yang melintasi batas wilayah negara Indonesia.

Hukum Internasional sendiri telah mengatur pengaturan terhadap perdagangan

manusia sudah ada sejak lama. Pengaturan secara internasional telah mencatat beberapa konvensi diantaranya International Convention for The Suppression of White Slave Traffic (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit

Putih) Tahun 1921, International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dan

Anak) Tahun 1921, ILO Convention No.143 of 1975, UN International Convention againt

Transnational Organised Crime and Palerno Protocols. Dari perturan-peraturan Internasional yang dibuat tersebut konvensi internasional mendesak setiap negara untuk berperan aktif dalam mencegah, melindungi, dan melakukan penegakan hukum

terhadap kegiatan perdagangan manusia di negaranya. Selain pengaturan secara Internasioanal ada pengaturan yang tidak kalah penting yaitu tentang perlindungan korban perdagangan manusia yang diatur dalam Protokol Palermo ( Protocol to Prevent,

Suppress ang Punish Traffikking in Person, Especially Women and Children , Supplement

the United Nation Convention Againtst Transnational Organization Crime/ Protokol

tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya

Perempuan dan Anak melengkapi eksistensi United Nation Convention Againtst Transnational Organization Crime) tahun 2000.

Hingga pada akhirnya negara wajib meragetkan sasaran yang dimaksud adalah

pelaku Human Traffcking dan korban. Pertama, pelaku kejahatan perlu ditangani

melalui pendalaman informasi, mencari alasan atau sebab mengapa yang bersangkutan

melakukan tindakan kejahatan. Informasi dapat diperoleh melalui interview (misal:

keluarga, tetangga, significant others). Tujuan penanganan yang berbasis pada pelaku

ini dilakukan untuk mencegah agar masalah tidak terus terjadi. Kedua, sasaran yang penting untuk dilayani adalah korban perdagangan manusia. Karena pada hakekatnya perdagangan manusia merupakan kejahatan terorganisir atau kejahatan sindikat.

Menarik dari kasus yang terjadi di provinsi NTT tersebut dapat terjadi sebab

perdagangan manusia yang terjadi indonesia sendiri ialah kemiskinan. Kemiskinan termasuk faktor utama yang mendorong orang untuk melakukan apapun agar keluar

dari keterbatasan yang dialami. Berikut gambaran umum mengenai tiga aspek kemiskinan; To understand how this universal issue acts as a cause, it is important to examine three specific aspects of poverty: the supply side, the demand side, and the

interaction between these two forces. Dimana karena faktor kemiskinan ini

mendorong jutaan orang untuk melakukan migrasi domestik, maupun internasional yang dipandang sebagai sebuah cara memperoleh kehidupan yang layak bagi dirinya

maupun keluarga. Hingga pada akhirnya mereka dengan gegabah menerima imingiming bekerja di luar negeri dengan gaji besar namun mereka tidak tau resiko yang akan

dihadapinya. Kasus human trafficking di NTT merupakan masalah sosial yang patut

ditangani. Terkait konteks penanganan yang dapat dilakukan oleh lembaga nasional maupun internasional adalah, ada beberapa kategori yang dapat digunakan sebagai

pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan Pekerjaan Sosial sebagai praktek profesional menawarkan konsep yang disebut intervensi dan assessment dalam bentuk strategi praktis mencari penyebab, menggali masalah, analisis, identifikasi dan solusi

pemberdayaan bagi klien (orang yang membutuhkan bantuan) atau Penyandang Masalah Sosial. Kesimpulan Pengaturan terhadap kasus tindakan perdagangan manusi (Human Trafficking)

yang melintasi batas negara secara internasional telah dicatat beberapa konvensi

diantaranya International Convention for The Suppression of White Slave Traffic (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1921, International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children

(Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dan Anak) Tahun

1921, ILO Convention No.143 of 1975, UN International Convention againt Transnational Organised Crime and Palerno Protocols.

Dapat disimpulakan bahwa Indonesia juga harus berperan baik dalam mengatasi

perdagangan manusia lintas batas negara yang terjadi di bebagai daerah di wilayah Indonesia, sehingga tidak banyak orang lainnya yang menjadi korban perdagangan manusia di domestik maupun Internasional. DAFTAR PUSTAKA Mulia, Musdah. Perdagangan Wanita di Mata Women of Faith. Majalah Basis No. 05-05 Mei – Juni 2004 Harkristuti Harkrisnawo, Journal ”Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan”, Law Reviuw, Vol 7, Tahun 2007. Protokol Palermo ( Protocol to Prevent, Suppress ang Punish Traffikking in Person, Especially Women and Children , Supplement the United Nation Convention Againtst Transnational Organization Crime Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak melengkapi eksistensi United Nation Convention Againtst Transnational Organization Crime) tahun 2000....