RANGKUMAN PENDIDIKAN PANCASILA PROF.KAELAN BAB I PDF

Preview

Summary

RANGKUMAN PENDIDIKAN PANCASILA PROF.KAELAN BAB I - - - { PENDAHULUAN } - - - Pancasila = dasar filsafatϖ o Disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 o Tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 o Diundangkan dalam : Berita RI Tahun 2 No.7⎫ Batang Tubuh UUDS 1945⎫ TAP MPR Tahun 1998 No.XVIII/MPR/1998ϖ Mengembali...

Description

RANGKUMAN PENDIDIKAN PANCASILA PROF.KAELAN BAB I - - - { PENDAHULUAN } - - Pancasila = dasar filsafatϖ o Disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 o Tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 o Diundangkan dalam : Berita RI Tahun 2 No.7⎫ Batang Tubuh UUDS 1945⎫ TAP MPR Tahun 1998 No.XVIII/MPR/1998ϖ Mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI

- - - { LANDASAN } - - Landasan Pendidikan Pancasila :ϖ A. Historis B. Kultural C. Yuridis D. Filosofis A. LANDASAN HISTORIS • Terbentuk melalui proses panjang sejak zaman kerajaan • Suatu prinsip tersimpul dalam pandangan dan filsaat hidup bangsa berupa ciri khas, sifat, dan karakter. • Nasionalisme Indonesia bukan dengan kekuasaan atau hegemoni ideologi tapi dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah. • Kausa Materialis Pancasila :

B. LANDASAN KULTURAL • Setiap bangsa memiliki ciri khas dan pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. • Sila-sila Pancasila merupakan karya besar bangsa yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis pendiri negara, diantaranya : o Soekarno o Moh.Yamin o Moh.Hatta o Soepomo • Sila-sila Pancasila merupakan hasil pemikiran tentang bangsa dan negara yang mendasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai. C. LANDASAN YURIDIS • UU No.2 Tahun 1989 memuat Sistem Pendidikan Nasional di Perguruan Tinggi • Pasal 39 berisi kurikulum (jenis/jalur/jenjang) dinyatakan wajib memuat pendidikan : o Pancasila o Agama o Kewarganegaraan • SK Mendiknas No.232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belaja Mahasiswa. Pasal 10 ayat 1 menyatakan setiap pelajaran wajib memuat agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan. • SK Dirjen PT : SK No.38/DIKTI/KEP/2002 (pasal 3) Untuk : o Mampu berpikir

o Nasional o Dinamis Terdiri : o Historis o Filosofis o Ketatanegaraan o Etika politik D. LANDASAN FILOSOFIS • Sebelum merdeka o Bangsa berketuhanan dan berkemanusiaan o Karena manusia makhluk Tuhan Yang Maha Esa (kenyataan objektif) • Syarat mutlak suatu negara o Negara berpersatuan dan berkerakyatan o Persatuan berwujud rakyat (unsur pokok) • Konsekuensi rakyat o Rakyat o Dasar ontologis demokrasi karena asal mula kekuasaan negara adalah rakyat - - - { TUJUAN } - - UU No.2 Tahun 1989 dan SK No.38/DIKTI/KEP/2003ϖ Mengarahkan perhatian pada moral dalam kehidupan sehari-hari dengan : o Memanfaatkan iman dan taqwa o Mendukung kerakyatan Arti tujuan pendidikanϖ Seperangakat tindakan intelektual penuuh tanggung jawab yang berorientasi pada kompetensi dan bidang profesi masing-masing. Cermin sikapϖ o Intelektual, meliputi : a. Kemafiran b. Ketepatan c. Keberhasilan bertindak o Tanggung jawab, meliputi : a. Iptek b. Etika c. Agama d. Budaya Kesimpulan tujuanϖ o Kemampuan bertanggung jawab sesuai hati nurani o Mengenali masalah hidup, kesejahteraan dan solusi o Mengenali perubahan dan perkembangan : a. Ilmu pengetahuan b. Teknologi c. Seni o Memaknai sejarah dan nilai budaya untuk persatuan

- - - { PEMBAHASAN ILMIAH } - - Syarat-syarat ilmiah Pembahasan Pancasila menurut buku “Tahu dan Pengetahuan” karangan I.R.Poedjawijatno ada 4, yaitu : Berobjek Bermetode Bersistem Universal

BEROBJEKϖ Menurut filsafat ilmu : Objek Forma Objek Materia • Objek Forma Sudut pandang tertentu dalam Pembahasan Pancasila. Pancasila dapat dipandang dari sudut : Moral Moral Pancasila Ekonomi Ekonomi Pancasila Pers Pers Pancasila Hukum Pancasila Yuridis Filsafat Filsafat Pancasila • Objek Materia Sasaran pengkajian pancasila adalah Bangsa Indonesia dengan segala aspek budayanya yang meliputi : Non Empiris Budaya Empiris Adat Istiadat Moral Bukti Sejarah Religius Naskah Kenegaraan Lembaran Sejarah BERMETODEϖ • Analitico Syntetic Metode pembahasan Pancasila yang merupakan perpaduan metode analisis dan sintetis • Hermeneutika Digunakan untuk menemukan makna dibalik objek • Koherensi Historis • Pemahaman, Penafsiran dan Interpretasi BERSISTEMϖ Hubungan dalam sistem : Interelasi artinya berhubunganϖ Interpedensi artinya ketergantungan Sifat sistem : Koheren (runtut)ϖ Sehingga sila-sila Pancasila menjadi kesatuan yang sistematik UNIVERSALϖ Berarti tidak terbatas untuk waktu, ruang, keadaan, situsi, kondisi, dan jumlah.ϖ Hakikatnya : Ontologis Nilai Pancasilaϖ Intisari / esensi Makna sila-sila universal Tingkatan pengetahuan ilmiah : Deskriptif : Bagaimanaϖ Kausal : Mengapa Normatif : Kemana Essensial : Apa Proses kausalitas Pancasila : Materialisϖ Formalis Effisien Finalis Pengamalan : Das Sollen : yg seharusnyaϖ Das Sein : kenyataan

- - - { BEBERAPA PENGERTIAN PANCASILA } - - Lingkup pengertian : Etimologisϖ Historis Terminologis

SECARA ETIMOLOGISϖ • Bahasa Sansekerta India o Panca : lima o Syila : batu sendi, alas, dasar o Syiila : peraturan tingkah laku yang baik Berbatu sendi 5¬ Dasar yang memiliki 5 unsur¬ • Kitab Tripitaka o Suttha Pitaka o Abhidama Pitaka o Vinaya Pitaka • Five Moral Principles, menurut Budha : o Panatipada veramani sikhapadam samadiyani Jangan membunuh o Dinna dana veramani sikhapadam samadiyani Jangan mencuri o Kameshu micchacara veramani sikhapadam samadiyani Jangan berzina o Musawada veramani sikhapadam samadiyani Jangan berbohong o Surya meraya masjja pamada tikana veramani Jangan mabuk • Syair Pujian Empu Prapanca (sarga 53 bait 2) Yatnaggegwani Pancasyiila Kertasangkarbhisekaka krama berarti 5 pantangan, berupa : o Mateni : Membunuh o Maling : Mencuri o Madon : Berzina o Mabok : Mabuk o Main : Berjudi SECARA HISTORISϖ • Menurut Mr.Muhammad Yamin (29 Mei 1945) o Peri Kebangsaan o Peri Kemanusiaan o Peri Ketuhanan o Peri Kerakyatan o Kesejahteraan Rakyat Yang dituangkan menjadi : o Ketuhanan Yang Maha Esa o Kebangsaan Persatuan Indonesia o Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab o Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan o Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia • Menurut Ir. Soekarno (1 Juni 1945) o Nasionalisme / Kebangsaan Indonesia o Internasionalisme / Perikemanusiaan o Mufakat / Demokrasi o Kesejahteraan Sosial o Ketuhanan yang Berkebudayaan

Dalam perkembangannya PANCASILA diusulkan menjadi TRISILA yang berisi : o Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme o Sosiso Demokrasi : Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat o Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam perkembangannya TRISILA diusulkan menjadi EKASILA yang merupakan gotong royong • Menurut Piagam Jakarta (22 Juni 1945) o Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. o Kemanusiaan yang adil dan beradab o Persatuan Indonesia o Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan o Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia SECARA TERMINOLOGISϖ • Bagian UUD 1945 o Pembukaan (4 alinea) o 37 Pasal o Peraturan Peralihan (4 pasal) o Aturan Tambahan (2 ayat) • Konstitusi RIS (berlaku sejak 29 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950) o Ketuhanan Yang Maha Esa o Peri Kemanusiaan o Kebangsaan o Kerakyatan o Keadilan Sosial • UUDS 1950 (berlaku sejak 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959) o Ketuhanan Yang Maha Esa o Peri Kemanusiaan o Kebangsaan o Kerakyatan o Keadilan Sosial • Kalangan Masyarakat o Ketuhanan Yang Maha Esa o Peri Kemanusiaan o Kebangsaan o Kedaulatan Rakyat o Keadilan Sosial Pembukaan UUD 1945 dan TAP MPR XX/MPRS/1966 dan INPRES No.12,13 April 1968 menegaskan :¬ Pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila yang sah dan benar adalah PEMBUKAAN UUD 1945

RANGKUMAN PENDIDIKAN PANCASILA PROF.KAELAN BAB 2 BAB II PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN PANCASILA

Untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh terutama dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu

negara yang berdasarkan suatu asa hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. A. ZAMAN KUTAI Masyarakat Kutai memebuka sejarah Indonesia pertama kalinya menampilkan nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan kenduri serta sedekah pada para Brahmana. B. ZAMAN SRIWIJAYA Tiga tahap pembentukan negara Indonesia : 1. Sriwijaya/ syailendra (600-1400) - kedatuan 2. Majapahit (1293-1525) - keprabuan 3. Modern (17 Agustus 1945-sekarang) Marvuat vanua criwijaya siddhayatra subhiksa berarti suatu cita-cita negara yang adil dan makmur, hal ini merupakan cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara yang sudah tercermin sejak zaman kerajaan Sriwijaya. C. ZAMAN KERAJAAN SEBELUM MAJAPAHIT Banyak kerajaan kecil yang mendukung akan lahirnya kerajaan Majapahit seperti Isana, Kalasan, Darmawangsa,dll. D. ZAMAN MAJAPAHIT Empu Prapanca menilis Negarakertagama yang memuat istilah Pancasila. Begitu juga Empu Tantular yang mengarang kitab Sutasoma yang memuat Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Magrua yang berarti walau berbeda namun satu jua adanya sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya realitas kehidupan agama pada saat itu, yaitu Hindu dan Budha. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang Ratu dan Menteri-menteri di paseban keprabuan Majapahit tahun 1331, yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh nusantara raya sebagai berikut : “Saya barua akan berhenti berpuasa makan pelapa, jikalau seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara.Impian ini telah mempersatukan silayah nusantara dalam sebuah kesatuan menjadi kenyataan hingga saat ini. E. ZAMAN PENJAJAHAN Belanda terbukti menindas rakyat Indonesia melalui berbagai cara, namun berkat kegigihan para pejuang untuk bebas dari penjajah, kerajaan dan pemerintahan yang ada saat itu melakukan perundingan silih berganti. Namun, semua perlawanan senantiasa kandas karena tidka disertai rasa persatuan dan kesatuan dalam menaklukkan penjajah. F. KEBANGKITAN NASIONAL Terjadinya pergolakkan kebangkitan dunia timur mendorong bangkitnya semangat kesadaran berbangsa yang ditandai dengan lahirnya Budi Utomo, disusul dengan lahirnya SDI, SI, Indische Partij, PNI, dll. Munculnya organisasi kepemudaan menunjukkan bahwa persatuan untuk melawan penjajah mulai terealisasikan. G. ZAMAN PENJAJAHAN JEPANG Indonesia jatuh ke tangan Jepang karena Belanda takluk pada Jepang. Tak ada bedanya dengan Belanda, Jepang pun memeras tenaga rakyat untuk kepentingan Jepang. Janji merdeka diberikan pada Indonesia berkali-kali melalui BPUPKI dan PPKI. BPUPKI mengadakan sidang untuk mewujudkan keinginan merdeka, yaitu pada : 1. 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945 Membahas usulan0usulan rumusan dasar negara. Sidang ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting, seperti : • Mr. Muh. Yamin • Prof. Dr. Soepomo • Ir. Soekarno

2. 10 Juli 1945 – 16 Juli 1945 Membentuk “Panitia Sembilan” untuk membuat pembukuan hukum dasar yang lebih kita kenal dengan istilah Undang-Undang Dasar. H. SIDANG BPUPKI 1. Sidang Pertama (18 Agustus 1945) Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut : • Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. • Menetapkan rancangan Hukum Dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. • Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama. • Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat. 2. Sidang Kedua (19 Agustus 1945) Pada sidang kali ini, PPKI berhaisl menetapkan daerah Propinsi sebagai berikut : • Jawa Barat • Jawa Tengah • Jawa Timur • Sumatera • Borneo • Sulawesi • Maluku • Sunda Kecil 3. Sidang Ketiga (20 Agustus 1945) Sidang ketiga ini dilakukan pembahasan terhadap agenda tentang ‘Badan Penolong Keluarga Korban Perang’, adapun keputusan yang dihasilkan adalah terdiri atas delapan pasal. Salah satu dari pasal tersebut yaitu, pasal 2 dibentuklah suatu badan yang disebut ‘ Badan Keamanan Rakrat’ (BKR) 4. Sidang Keempat (22 Agustus 1945) Pada sidang keempat PPKI membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia, yang pusatnya berkedudukan di Jakarta. I. PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN SIDANG PPKI Proklamasi Jepang kalah perang melawan tentara sekutu, Jepang terdesak memberikan kemerdekaan Indonesia melalui PPKI sebagai tim perncang kemerdekaan Indoensia. PPKI beranggotakan 21 orang, yang tidak satupun anggotanya dari pihak Jepang sehingga dapat leluasa merundingkan proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia. J. MASA SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN Arti proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia : 1. Secara yuridis, Proklamasi menjadi awal tidak berlakunya hukum kolonial, dan mulai berlakunya hukum masional. 2. Secara politis ideologis, Proklamasi berarti bahwa Indonesia terbebas dari penjajahan dan memiliki kedulatan untuk menentukan nasib sendiri.

Pembentukan Negara RISϖ Sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memeliki kedaulatan. Oleh karena itu, persetujuan KMB bukanlah penyerahan kedaulatan, melainkan pengalihan atau pengakuan kedaulatan. Dekrit Presiden 5 Juli 1959ϖ Ketidakstabilan negara disegala bidang membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi :

• Membubarkan Konstituante • UUDS 1950 tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya UUD 1945 • Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Landasan hukum Dekrit adalah hukum darurat : • Hukum tata negara darurat subjektif • Hukum tata negara darurat objektif Masa Orde Baruϖ Muncul Tritura akibat adanya peristiwa pemberontakan PKI yang berisi : • Pembubaran PKI • Pembersihan kabinet dari unsur PKI • Penurunan harga kebutuhan pokok Pemerintahan orde baru melaksanakan program-programnya dalam upaya merealisasikan pembangunan nasional sebagai perwujudan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

RANGKUMAN PENDIDIKAN PANCASILA PROF. KAELAN BAB 3 PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT Jika seseorang berpandangan bahwa kebenaran pengetahuan itu sumbernya rasio maka orang tersebut berfilsafat rasionalisme.ϖ Jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam hidup ini yang terpenting adalah kenikmatan, kesenangan dan kepuasan lahiriah maka paham ini disebut hedonisme.ϖ Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani :ϖ 1. Philein yang berarti cinta 2. Sophos yang berarti hikmah/ kebijaksanaan/ wisdom Secara harfiah, filsafat mengandung makna kebijaksanaanϖ Bidang ilmu yang mencakup filsafat :ϖ 1. Manusia 2. Alam 3. Pengetahuan 4. Etika 5. Logika Filsafat secara menyeluruh berarti :ϖ A. Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian 1. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran. 2. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Jadi manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia. B. Filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. 1. Metafisika Membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis, yang meliputi bidang-bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi. 2. Epistemologi Berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan. 3. Metodologi Berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan. 4. Logika Berkaitan dengan persoalan filsafat berfikir, yaitu rumusan dan dalil berfikir yang benar. 5. Etika Berkaitan dengan moralitas, tingkah laku manusia. 6. Estetika

Berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan

RUMUSAN KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM Sistem adalah suatu keasatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekarja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan utuh yang memiliki ciri-ciri :ϖ A. Suatu kesatuan bagian-bagian B. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri C. Saling berhubungan dan saling ketergantungan. D. Keseluruhan dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (tujuan sistem) E. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.ϖ 1. Susunan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang Bersifat Organis Monopluralis merupakan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, memiliki hakikat secara filosofis yang bersumber pada hakikat dasara ontologis manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari silasila Pancasila yaitu hakikat manusia. 2. Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkis dan Berbentuk Piramida Secara ontologis hakikat sila-sila Pancasila mendasarkan pada landasan Pancasila yaitu : • Tuhan • Manusia • Satu • Rakyat • Adil Hakikat dan inti Pancasila : • Ketuhanan • Kemanusiaan • Persatuan • Kerakyatan • Keadilan 3. Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi Kesatuan sila-sila Pancasila yang meajemuk tunggal, hierarki piramidal juga dimaksudkan bahwa dalam setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya, atau dengan lain perkataan dalam setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya.

KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI KESATUAN SISTEM FILSAFAT Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar oskologis sendiri yang berbeda degan sistem filsafat yang lainnya misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham filsafat di dunia. 1. Dasar Antropologis Sila-Sila Pancasila 2. Dasar Epistemologis Sila-sila Pancasila 3. Dasar Aksiologis Sila-sila Pancasila Nilai-nilai Pancasila sebagai Suatu Sistemϖ Nilai-nilai yang terkandung dalam sila satu sampai dnegan sila lima merupakan cita-cita harapan dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkannya dalam kehidupan. Sejak dahulu cita-cita tersebut telah didambakan oleh bangsa Indonesia agar terwujud dalam suatu masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja, dengan penuh harapan diupayakan terealisasi dalam setiap tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia.

PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR FUNDAMENTAL BAGI BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1. Dasar Filofofis 2. Nilai-nilai Pancasila sebagaiNIlai Fundamental Negara

INTI ISI SILA PANCASILA 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Sila Perstuan Indonesia 4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oLeh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan 5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

RANGKUMAN PENDIDIKAN PANCASILA PROF. KAELAN BAB 4 BAB IV PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK Dalam filsafat Pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sitematis dan komprehensif (menyeluruh) dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat tidak secraa langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksis melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar.ϖ Norma-norma tersebut meliputi :ϖ 1. Norma moral Berkaitan dengan tingkah laku manusia, dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Dalam kapasitas inilah nilai-nilai Pancasila telah terjabarkan dalam suatu norma-norma moralitas atau norma-norma etika sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam maasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Norma hukum Suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indoensia. Nilai-nilai Pancasila sebenarnya berasal dari Bangsa Indonesia sendiri atau dnegan lain perkataan bangsa Indonesia sebagai asal mula materi (kausa materialis) nilai-nilai Pancasila. PENGERTIAN ETIKA Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengna pelbagai jaaran moral.ϖ Etika terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :ϖ 1. Etika Umum 2. Etika Khusus: o Etika Individual, membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri o Etika Sosial, membahas kewajiban manusia trhadap manusia lain. PENGERTIAN NILAI, NORMA, DAN MORAL A. PENGERTIAN NILAI Nilai merupakan kemampuan yang dipercayai yang ada pad asu...