RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BESERTA ANALISIS DAMPAKNYA PDF

Preview

Summary

MAKALAH RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BESERTA ANALISIS DAMPAKNYA Dosen Pengampu : Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. Disusun Oleh : Kelompok 3 Kelas A Hukum Tata Negara Daftar Nama : 1. Nada Prima Dirkareshza 5. Pujia Khoirunisa (2010611015) (2010611139) 2. Nur Azka Ramadhan 6. Melinda Nurdin (201...

Description

MAKALAH RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BESERTA ANALISIS DAMPAKNYA

Dosen Pengampu : Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.

Disusun Oleh : Kelompok 3 Kelas A Hukum Tata Negara

Daftar Nama :

5. Pujia Khoirunisa (2010611139) 6. Melinda Nurdin (2010611141) 7. Vioneta Rizky T (2010611142) 8. Haryo Cokronegoro (2010611286)

1. Nada Prima Dirkareshza (2010611015) 2. Nur Azka Ramadhan (2010611060) 3. Adellia Eddiesa Putri (2010611126) 4. Alyssa Adelia (2010611135)

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2021

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara beserta Analisis Dampaknya” ini sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara Kelas A yang telah memberikan tugas serta membimbing penulisan makalah ini. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan yang mana terdapat kekurangan dan kelemahan. Maka dari itu, besar harapan kami akan kritik dan saran dari pembaca guna perbaikan kedepannya. Semoga makalah ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Juni 2021 Penulis

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................ i DAFTAR ISI ..............................................................................................................................ii BAB I ......................................................................................................................................... 1 PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1 A. Latar Belakang ................................................................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ........................................................................................................... 2 C. Tujuan Pembahasan ........................................................................................................ 2 BAB II ........................................................................................................................................ 3 PEMBAHASAN ........................................................................................................................ 3 A. Negara dan Ibu Kota Jakarta ........................................................................................... 3 B. Pemindahan Ibu Kota Negara ......................................................................................... 4 C. Dampak Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara ............................................................ 7 BAB III .................................................................................................................................... 18 PENUTUP................................................................................................................................ 18 A. Kesimpulan ................................................................................................................... 18 B. Saran ............................................................................................................................. 18 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................. 20

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Ibu Kota Negara adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, dan tempat dihimpunnya unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, berencana melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pemindahan ibu kota di Indonesia sangat memungkinkan, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melarangnya. Dalam undangundang sendiri, tidak terdapat pasal yang menyebutkan bagaimana mengatur ibu kota. Dengan demikian, terdapat fleksibilitas dalam mengatur ibu kota, termasuk memindahkannya. Namun, dalam rangka pemindahan sebuah ibu kota, harus ada alasan dan urgensi yang jelas mengapa ibu kota tersebut harus dipindahkan.1 Pemindahan IKN dinilai sebagai keputusan yang tepat, mengingat kondisi ibu kota saat ini berada dalam kawasan yang dianggap sudah terlalu padat. Populasi manusia maupun kendaraan sudah memenuhi setiap sudut kota, sehingga berpotensi mengganggu akses mobilitas. Selain itu, kurangnya sumber daya yang tersedia di ibu kota, seperti kebutuhan ruang hijau atau kebutuhan air harian. Melihat kondisi tersebut, maka sangatlah memungkinkan adanya pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, dimana terdapat ketersediaan lahan dan sumber daya yang melimpah. Pada saat yang sama, pemindahan ibu kota semata-mata demi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi. Perekonomian ibu kota baru dan kawasan pendukungnya akan tumbuh dengan sendirinya, seiring dengan peningkatan populasi di ibu kota baru.2 Selain berbagai hal positif diatas, tak dapat dipungkiri pemindahan ibu kota membawa berbagai konsekuensi buruk, seperti termakannya anggaran yang tidak sedikit, yakni untuk keperluan pembangunan infrastruktur dan penyanggah dalam proses pertumbuhan ibu kota baru. Hal ini berarti pembangunan di bidang lain harus rela tersisih demi ibu kota baru. Selain itu, dalam memudahkan urusan birokrasi dengan pemerintah pusat, maka kantor dan institusi bisnis pasti akan mengeluarkan investasi lebih untuk membangun kantor di ibu kota baru. Selanjutnya terkait sosial dan sosial politik, perpindahan ibu kota akan menimbulkan terjadinya culture shock, yang memberikan kesenjangan Diani Tri Jeniawati, 2019, “Analisis Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur,” (Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/338101503_Analisis_Rencana_Pemindahan_Ibu _Kota_Negara_Indonesia_dari_Jakarta_ke_Kalimantan_Timur, pada tanggal 12 Juni 2021). 2 Celly Beto, 2019, “Menimbang Dampak Positif dan Negatif Pemindahan Ibu Kota Negara,” (Diakses dari https://www.eposdigi.com/2019/08/27/nasional/menimbang-dampakpositif-dan-negatif-pemindahan-ibu-kota-negara/, pada tanggal 12 Juni 2021).

1

1

kebudayaan sosial bagi pribumi dan pendatang. Secara tidak langsung pula, terdapat kesulitan dalam berkoordinasi antara pengurus pemerintah yang ada di Jakarta dengan di Kalimantan. Mengenai keterkaitannya dengan lingkungan, permasalahan yang diresahkan ialah hilangnya hutan tropis dalam skala luas, yang merupakan paru-paru dunia. Hal ini tentu mempengaruhi keberlangsungan dunia sepuluh hingga ratusan tahun kedepan. Dengan demikian, adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia tersebut, menimbulkan pro-kontra terkait pengalokasian ibu kota dari Jawa ke Kalimantan. Pasalnya, dalam penempatan ibu kota ke wilayah tertentu, haruslah memiliki dampak positif, baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi kepentingan umum dalam segi peletakan tata ruangnya.3 Berdasarkan uraian diatas, maka kami membuat makalah ini untuk menjelaskan dan menguraikan secara rinci terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan, serta alasan yang mendasarinya dan bagaimana dampak positif dan negatif dari pemindahan ibu kota yang akan terealisasi, baik dari aspek perekonomian, sosial dan sosial politik, hingga lingkungan. Diharapkan pula bahwa makalah ini dapat memberikan manfaat berupa pemahaman atas hal-hal yang kami jelaskan.

B. Rumusan Masalah Rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah negara beserta kondisi Ibu Kota Jakarta? 2. Bagaimanakah pemindahan Ibu Kota Negara beserta penyebabnya? 3. Bagaimanakah analisis dampak-dampak yang mungkin terjadi jika rencana pemindahan ibu kota terealisasi?

C. Tujuan Pembahasan Adapun tujuan pembahasan dalam makalah ini antara lain: 1. Untuk mengetahui mengenai negara beserta kondisi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. 2. Untuk mengetahui mengenai pemindahan Ibu Kota Negara beserta sebabsebabnya. 3. Untuk mengetahui mengenai analisis dampak-dampak apabila rencana pemindahan Ibu Kota Negara benar-benar terjadi, baik dari segi perekonomian, sosial dan sosial politik, hingga lingkungan.

Kurniawan Dwi Budifiyanto, 2019, “Perpindahan Ibu Kota Baru dalam Segi Lingkungan dan Wilayah,” (Diakses dari https://www.kompasiana.com/kurniawanfiyan/5d749e7c097f3667fb7d55e3/perpindahan -ibu-kota-baru-dalam-segi-lingkungan-dan-wilayah, pada tanggal 12 Juni 2021). 3

2

BAB II PEMBAHASAN A. Negara dan Ibu Kota Jakarta Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini.4 Pengertian tentang negara pun telah banyak di definisikan oleh para ahli filsuf Yunani Kuno, para ahli abad pertengahan, sampai abad modern seperti salah satunya menurut Jean Bodin, bahwa negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan berdaulat. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dimana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah.5 Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia membentuk unsur pokok negara melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Isi sumpah itu merupakan suatu tekad untuk mewujudkan unsur-unsur negara, yaitu satu nusa (wilayah) negara, satu bangsa (rakyat), dan satu bahasa, sebagai bahasa pengikat. Unsur-unsur negara Menurut Oppenheim-Lauterpacht, antara lain: 1. Unsur pembentuk negara (konstitutif), yang terdiri dari wilayah/daerah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. 2. Unsur deklaratif, yang terdiri dari pengakuan oleh negara lain. Tiap-tiap negara membutuhkan 1 kota yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN), yang bertindak atas tempat pemerintahan pusat. Dalam perkembangan Indonesia sebagai suatu negara, tentu lah membutuhkan Jakarta sebagai ibukota guna melayani rakyat dan mengkoordinasikan, serta mensubordinasikan semua aspek pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pelembagaan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan negara, dan berhubungan dengan masyarakat serta negara lain dalam lalu lintas hubungan antar bangsa.6 Mengingat bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bertindak sebagai pusat pemerintahan, dan daerah otonom, berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, hingga masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen. Untuk itulah, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4

Faisal. 2008. Mengagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis. Jurnal Ultimatum, Edisi II. Hlm. 16. 5 Kansil, C.S.T. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 170-171. 6 Asshiddiqie, Jimly. 2019. Ibu Kota Indonesia. Jakarta. Hlm. 1.

3

DKI Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km2, dan mempunyai julukan di dunia Internasional berupa J-Town, atau The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding dengan New York City (The Big Apple) di Indonesia.7 Jakarta selain bertindak sebagai pusat pemerintahan dan daerah otonom, juga bertindak sebagai pusat bisnis, politik dan kebudayaan, maka merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta maupun perusahaan asing. Serta menjadi tempat berkedudukan kantor sekretariat ASEAN. Dengan demikian, guna memunjang hal-hal diatas, maka pembangunan dan infrastruktur maupun fasilitas di Jakarta pun tergolong lebih maju dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Selanjutnya pada wilayah metropolitannya, Jakarta (Jabodetabek) merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Asia.8 Hal ini patut untuk dibanggakan, karena selama 60 tahun sejak ditetapkan sebagai ibu kota melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961, Jakarta telah mencapai prestasi yang cukup mengangumkan. Tidak hanya itu, pada tahun 2019 pun, Jakarta meraih prestasi kembali dengan menjadi satu dari tiga kota terbaik di dunia dalam hal perbaikan transportasi.9 Namun disamping seluruh kemajuan dan prestasi yang dimiliki Jakarta, terdapat suatu permasalahan berupa akibat-akibat yang harus ditanggungnya. Akibat tersebut adalah kelebihan beban yang ditanggung, sehingga Jakarta mempunyai multifungsi yang berdampak pada maraknya kesenjangan sosial dan ekonomi, kepadatan penduduk, memusatnya sistem pemerintahan yang membuat pemerintah daerah kehilangan kemandirian, rusaknya udara di Jakarta karena berpolusi, kemacetan dan kebanjiran dimana-mana, sempitnya lahan, dan lain-lain. Selain itu, juga berakibat pada daerah lain dengan adanya kesenjangan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan, pembangunan, infrastruktur, hingga fasilitas antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Dengan demikian, maka timbullah rencana untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) oleh pemerintah guna membenahi seluruh permasalahan yang ada sekaligus mengembalikan jati diri ibu kota yang sehat, aman, dan nyaman.

B. Pemindahan Ibu Kota Negara Ibu kota di suatu negara memainkan peran yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan ibu kota bersifat multifungsi, disamping fungsi utamanya sebagai Pemerintah Pusat, yang akan sangat mempengaruhi sektor fundamental hukum, politik, bisnis dan ekonomi lainnya, serta semua pusat yang menjadi ciri khas karakter suatu negara secara keseluruhan.10 Selain itu, di sebagian besar negara, ibu kota juga Wikipedia, 2021, “Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,” (Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta, pada tanggal 16 Juni 2021, pukul 14.40 WIB). 8 Wartakota, 2018, “Kota Terbesar Nomor Dua di Asia, Jakarta Harus Masuk Percakapan Radar Kota Dunia,” (Diakses dari https://wartakota.tribunnews.com/2018/04/18/kotaterbesar-nomor-dua-di-asia-jakarta-harus-masuk-percakapan-radar-kota-dunia, pada tanggal 16 Juni 2021, pukul 14.25 WIB). 9 Ayo Jakarta, 2019, “Dalam Hal ini, Jakarta Salah Satu Kota Terbaik di Dunia,” (Diakses dari https://rb.gy/casjlj, pada tangggal 16 Juni 2021, pukul 14.50 WIB). 10 Santoso, Adi Purnomo. 2020. Mutatis Mutandis Penggunaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 41 No. 69. Hlm. 8179. 7

4

merupakan kota terbesar, tetapi yang lebih penting, ibukota berfungsi untuk mencerminkan karakter dan aspirasi unik dari sebuah negara itu sendiri dan dengan demikian, ibu kota memainkan peran penting dalam melegitimasi negara.11 Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa gambaran suatu negara dapat dilihat dari bagaimana ibu kotanya. Rencana yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraannya pada 16 Agustus 2019, untuk memindahkan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, mendapatkan reaksi beragam dari banyak pihak. Namun, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mempunyai rencana seperti ini. Melainkan juga negara-negara lain pun memutuskan untuk mengubah kursi pemerintahan mereka. Keputusan itu diambil karena bermacammacam alasan. Antara lain, ancaman kepadatan penduduk, menghindari serangan musuh, hingga alasan kompromi politik antar wilayah. Ketiga alasan itulah yang kerap dijadikan untuk memindahkan ibukota sebuah negara.12 Pada abad lalu, baik negara-negara besar maupun kecil, telah terlibat dalam hal ini. Baik membangun ibu kota baru dari awal ataupun membangun kembali kota-kota sekunder yang lebih kecil untuk melayani proyek pembangunan bangsa mereka dengan lebih baik. Terutama berlaku bagi federasi dan negara yang berusaha menyeimbangkan kekuatan politik dan pembangunan ekonomi dengan lebih baik di sepanjang jalur regional.13 Beberapa negara yang berhasil memindahkan ibu kota mereka, yaitu Nigeria yang memindahkan ibu kotanya dari Lagos ke Abuja pada tahun 1991, dengan alasan kepadatan penduduk. Selain Nigeria, alasan kepadatan penduduk juga terjadi pada negara Brasil. Brasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Jeneiro ke Brasilia pada tahun 1960. Namun, selain kepadatan penduduk, pemerintah Brasil menilai letak Rio de Jeneiro tidak bisa menjangkau seluruh wilayah Brasil dan kurang representatif. Selanjutnya 20 tahun setelah memisahkan diri dari India, Pakistan juga turut memindahkan ibu kotanya dari Karachi ke Islamabad pada tahun 1967. Karachi dianggap kurang tepat, karena selain berada di kawasan gurun dan rentan kekurangan air bersih, wilayah ini sangat terbuka dari ancaman serangan musuh. Dan terakhir, Australia menjadi salah satu negara yang menentukan ibu kotanya melalui kompromi politik wilayah, yakni antara Melbourne dan Sidney. Kedua wilayah ini sama-sama ingin dijadikan sebagai Ibu Kota Negara. Untuk mengindari tersulut perpecahan, maka Canberra pun akhirnya diputuskan sebagai ibu kota Australia sejak tahun 1913.14 Ibu kota, bisa disebut sebagai jantung pemerintahan negara, memerlukan sebuah tempat strategis yang mudah digapai baik oleh pendatang domestik maupun internasional. Ibu kota diperlukan untuk mempunyai akses yang cepat dan mudah untuk dilalui. Setelah menempuh kajian mendalam mengenai lokasi yang ideal untuk menjadi lokasi ibu kota pengganti Jakarta, Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi ibu kota

11

Rawat, Rajiv. 2005. Capital City Relocation: Global-Local Perspectives in The Search for an Alternative Modernity. York University: Department of Geography. Hlm. 1. 12 Pardosi, Ishak, 2019, “3 Penyebab Negara Pindah Ibu Kota," (Diakses dari https://www.kompasiana.com/pardosi/5d65131f097f36438b40e3a2/3-penyebab-negarapindah-ibu-kota, pada tanggal 13 Juni 2021, pukul 21.00 WIB). 13 Ibid., Rawat, Rajiv. 14 Ibid., Pardosi, Ishak.

5

baru pengganti Jakarta adalah dua kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam wacana pemindahan ibu kota, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai lokasi ibu kota pengganti Jakarta. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Jakarta Terlalu Padat Jakarta yang selama ini menjadi Ibu Kota NKRI, telah menjadi pusat dari segala bidang, seperti ekonomi, industri, bisnis dan pemerintahan, sudah berdaya tampung lebih. Hal ini dapat dilihat dari kemacetan di Jakarta yang semakin parah pertahunnya, yang menjadi sebuah bukti langsung bahwa Jakarta sudah kelebihan populasi penduduk. 2. Kalimantan yang Tidak Rawan Gempa Menurut Peta Gempa 2010, Kalimantan termasuk wilayah yang paling aman dari zona gempa. Dengan nantinya terdapat pembangunan jalur kereta api maupun jalan raya lintas Kalimantan, akan berdampak bagi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di pulau tersebut. Apalagi secara geografis, jarak ratarata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia memang cukup pendek, yakni 893 km2, dimana terpendek kedua di antara lima calon ibu kota lainnya, atau di bawah Kalimantan Tengah yang jarak rata-rata ke seluruh provinsinya sejauh 792 km2. 3. Berada di Luar Pulau Jawa yang Memiliki Lahan Baru Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik tahun 2018, Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipimpin oleh Bupati Abdul Gafur Mas’ud ini memiliki wilayah seluas 3.333,06 km2, terdiri dari 3.060,82 km2 wilayah daratan, dan 272,24 km2 wilayah lautan. Lahan yang masih berupa hutan tersebut dipersiapkan untuk memfasilitasi wacana pemindahan ibu kota pemerintah pusat. Ini menjadi satu modal awal kare...