DIGITALISASI UMKM PASCA PANDEMI COVID-19 DI RIAU PDF

Preview

Summary

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL ADMINISTRASI NEGARA SINAGARA 2020 “INOVASI DALAM MEWUJUDKAN SDG’S PADA ERA POST PANDEMIK” Editor: Arimurti Kriswibowo, S.I.P., M.Si Dr. Agus Widiyarta, M.Si Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh : Penerbit Program Studi Administrasi Publik FISIP UPN “Vet...

Description

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL ADMINISTRASI NEGARA SINAGARA 2020 “INOVASI DALAM MEWUJUDKAN SDG’S PADA ERA POST PANDEMIK”

Editor: Arimurti Kriswibowo, S.I.P., M.Si Dr. Agus Widiyarta, M.Si

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh : Penerbit Program Studi Administrasi Publik FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Kota Surabaya, Jawa Timur Telepon : 031-8794257 Email : [email protected]

Atribusi Internasional Creative Common BY 4.0 Hak Cipta pada para penulis dan penerbit; para pencipta membagikan sebagian hak penggunaan atas ciptaannya. Anda diperbolehkan untuk Berbagi — menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun; Adaptasi — menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial dengan tetap tunduk pada kaidah Atribusi dimana Anda harus mencantumkan nama dan sumber yang sesuai, mencantumkan tautan, dan menyatakan bahwa telah ada perubahan yang dilakukan (jika dilakukan adaptasi). Anda dapat melakukan hal ini dengan cara yang sesuai, namun tidak mengisyaratkan bahwa pemberi lisensi mendukung Anda atau penggunaan Anda. e-ISBN : 978-623-92037-3-3 Terbitan Pertama, November 2020

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL ADMINISTRASI NEGARA SINAGARA 2020 SURABAYA, 14 OKTOBER 2020 Diselenggarakan oleh PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - UPN VETERAN JAWA TIMUR Bekerjasama dengan INDONESIAN ASSOCIATION OF PUBLIC ADMINISTRATION (IAPA)

Pembicara Utama: Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA (Ketua Komisi ASN Republik Indonesia) Dr. Chusaini Mustas, M.Pd (Widyaiswara Ahli Utama, BPSDM Prov.Jawa Timur) Dr. Lukman Arif, M.Si (Akademisi UPN Veteran Jawa Timur)

Sekretariat Penyelenggara: Program Studi Administrasi Publik FISIP UPN Veteran Jawa Timur Gedung Giri Adi Krita Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar Surabaya

DAFTAR ISI GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI NEGARA BERDASAKAN PERSPEKTIF ISLAM Saifuddin Zuhri, Alfien Baddrin Afdhilla ................................................................................1 DIGITALISASI UMKM PASCA PANDEMI COVID-19 DI RIAU Hadion Wijoyo. Widiyanti .........................................................................................................12 ANALISIS SUMBER DAYA DALAM PROGRAM PERNIKAHAN GRATIS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAKAL KOTA SURABAYA Endik Hidayat .............................................................................................................................17 STRATEGI PENINGKATKAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO MELALUI JENEPONTO SMART BRANDING (JSB) Dandi Darmadi ............................................................................................................................27 PENYELENGGARAAN DESA WISATA DI KABUPATEN LEBAK Tyas Windu Manisa ....................................................................................................................35 PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI WORK FROM HOME Katerina Bataha, Sumainah Fauziah ........................................................................................43 IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN HAKIM (Studi Kasus Peserta Tidak Lulus Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan III) Shinta Devi Apriliana, Dzakiyah Adalatul Hikmah, dan Moch. Ali Mashuri ......................50 E-DATA DASAWISMA : PENGUATAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI AGEN DATA SIPIL PEMERINTAH ERA PASCA PANDEMI COVID-19 Binti Azizatun Nafi’ah ................................................................................................................64 MENINGKATKAN KINERJA INDUSTRI KECIL KAMPUNG BATIK MELALUI KEUNGGULAN BERSAING Gendut Sukarno, Yohanes Ivan Adi Kristianto, Tyas Windu Manisa ..................................70 BELAJAR DARING DALAM LINGKUNGAN KELUARGA MISKIN PERKOTAAN STUDI PADA KELUARGA MISKIN DI TANJUNGPINANG TIMUR Nanik Rahmawati, Emmy Solina, Handrisal ...........................................................................81 PERSEPSI SISWA TERHADAP SISTEM PEMBELAJARAN DARING DI SMP MUHAMMADIYAH 1 SIDOARJO Asmaul Khusna,Ni Putu Dyana, Lukman Arif ........................................................................88

POSISI TAWAR PELANGGAN TERHADAP AKURASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN SDG’S DIERA PANDEMIC COVID-19 PADA SAMSAT KOTA GORONTALO Abdul Wahab Podungge, Dwi Indah Yuliani Solihin ..............................................................95 ANALISIS KONFLIK AGRARIA STUDI KASUS WADUK SEPAT LIDAH KULON KECAMATAN LAKARSANTRI KOTA SURABAYA S. Andre Prasetyo Utomo, Okta Yustin Rahayu, Achmad Vancouver, Kalvin Edo W .......103 IMPLEMENTATION OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN SUMENEP DISTRICT Arimurti Kriswibowo, Eka Arum Pramestya, Khusnul Prasetyo..........................................114 ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN DELIBERATIF POLICY ANALYSIS OF STREET VENDOR ARRANGEMENT FROM DELIBERATIVE POLICY PERSPECTIVE Ressa Fitriana, Afifa Ulfa Auliya, Agus Widiyarta .................................................................122 STRATEGI PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA Faisea, M Zainudin Maulidi, Lukman Arif .............................................................................131 POLITICAL WILL PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI MASYARAKAT DESA Wafiq Ima Azizah, Zuhriatu Mahmudah, Arimurti Kriswibowo ..........................................137 EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI SURABAYA Khusnul Khothimah, Rhea Ardhana, Arimurti Kriswibowo .................................................147 INOVASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) DI KOTA SURABAYA Ika Devi Lestari, Ditasari Wardani, Sri Wibawani .................................................................156 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DI KOTA SURABAYA Adhitya Yudha S., Nanda Pratama A., Agus Widiarta ...........................................................165 PENERAPAN KONSEP WALKABILITY DALAM MENDUKUNG KOTA SURABAYA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN Ayu Maya Sari, Diana Fera Sari, Sri Wibawani......................................................................172 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA KELURAHAN SEMOLOWARU KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA Thoyib Hadirianto, Aldy Argarida Ichsan Nur Putra, Ertien Rining Nawangsari..............183

PROSIDING SINAGARA: INOVASI DALAM MEWUJUDKAN SDG’S PADA ERA POST PANDEMIK

GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI NEGARA BERDASAKAN PERSPEKTIF ISLAM Saifuddin Zuhri Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional ―Veteran‖ Jawa Timur Email : [email protected] Alfien Baddrin Afdhilla Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional ―Veteran‖ Jawa Timur

ABSTRAK Good governance merupakan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik. Dalam mewujudkan hal itu, agama memiliki peran besar. Good governance dapat diintegrasikan dengan menggali nilai filososfis dalam hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran good governance dalam pelaksanaan administrasi negara yang ditinjau menurut perspektif Islam. Manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana cara mendayagunakan metode yang diterapkan good governance, menerapkan konsep good governance guna meningkatkan profesionalitas administrasi negara dan mengetahui kelebihan penerapan good governance dalam administrasi negara menurut perspektif Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan usul fikih sebagai landasan epistimologis dan filosofis Islam dalam aplikasi teori good governance. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deksriptif dan library research. Library research yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui buku, artikel yang dipublikasikan dalam literature yang tersedia. Menggunakan teknik analisis data milik Miles Huberman yaitu Analisis Interaktif untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah menemukan keefisiensian dan keefektivitasan penerapan good governance dalam pelaksanaan administrasi negara yang ditinjau dengan perspektif Islam. Karena dapat membantu memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola administrasi negara dan birokrasi pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan perspektif Islam. Kata Kunci : Good Governance, Administrasi Negara, Islam PENDAHULUAN Pemerintah merupakan unsur terpenting dalam suatu negara. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki wewenang untuk mengatur dan membuat hukum serta peraturan perundang-undangan dalam negaranya. Pemerintah juga merupakan harapan dan peluang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki banyak arti bagi setiap warga negara. Warga negara memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang aman. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban membentuk hukum dan melakukan penegakan hukum secara adil. Untuk mencapai tujuan dan harapan masyarakat, tentunya diperlukan suatu sistem pemerintahan yang baik dan efektif, konsep pemerintahan yang baik disebut ―Good Governance‖. Good governance secara umum diartikan sebagai tata kelola pemerintah yang bersih dan baik. Pemerintah yang bersih artinya yaitu pemerintah tanpa praktik korupsi, kolusi, nepotisme, transparan dan akuntabel. Pemerintah yang baik yaitu pemerintah yang mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip dasar good governance atau sesuai kaidah atau prinsip atau hukum Islam. Dalam pewujudan good governance, masyarakat juga memiliki peran penting. Tanpa partisipasi masyarakat, kemungkinan pemerintah yang good governance tidak akan terwujud. Pengertian hukum (law) dalam perspektif hukum Islam didefinisikan sebagai seperangkat sistem peraturan yang ditetapkan Allah SWT sebagai pegangan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah (habl min Allah) maupun hubungan dengan sesama manusia (habl min Al-Naas), kita dapat membaca ayat-ayat Al- Qur‘an seperti QS. 11: 61 dan 22: 41 yang artinya berbunyi ―Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah yang menjadikan kamu supaya memakmurkannya Hal.1 Prodi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur - ISBN : 978-623-92037-3-3

PROSIDING SINAGARA: INOVASI DALAM MEWUJUDKAN SDG’S PADA ERA POST PANDEMIK

(membangunnya) [QS. 11:61]. Ayat ini memiliki misi utama yakni membangun bumi. Dan QS. 22: 41...(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma‘ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.(Q.22:41). Konsep good governance dalam perspektif hukum Islam kontemporer adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat dalam kebutuhan spiritual, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, penciptaan stabilitas politik,stabilitas, dan keamanan, sehingga menurut Syamsul Anwar, dari ayat ini mencakup tiga aspek governance yaitu, aspek spiritual governance, economic governance, dan political governance. Pemerintahan yang bersih dan baik, haruslah dibangun secara sistematis dan terus-menerus. Pola pikir dikotomis yang menghadapkan upaya membangun pribadi yang baik dengan upaya membangun sistem yang baik adalah pola pikir yang tidak tepat, karena kedua aspek tersebut ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait. Individu yang baik tidak mungkin muncul dari sebuah sistem yang buruk, demikian pula sistem yang baik, tidak akan berarti banyak bila dijalankan oleh pribadipribadi yang korup dan tidak bertanggungjawab. Pada prinsipnya konsep dasar dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean corporate governance) sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad Saw adalah melekatkan sifat siddiq (transparan) dan amaanah (professional dan tanggungjawab) dalam birokrasi pemerintahan. Hal ini secara tegas disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW: ―Janganlah kamu tertipu dengan shalat dan puasa mereka, karena orang bisa saja sangat tekun menjalankan shalat dan puasanya sehingga mereka merasa tidak enak meninggalkannya. Ujilah mereka dalam kejujuran menyampaikan informasi dan memenuhi amanah.‖ Dalam mewujudkan tata kelola yang good governance, agama memiliki peran yang cukup besar. Kajian good governance dapat diintegrasikan dengan menggali nilai-nilai filososfis dalam hukum Islam. Dalam pembahasan ini akan dikaji tentang bagaimana mewujudkan good governance dalam Islam, selanjutnya membahas tentang berbagai aspek-aspek yang ada serta yang mempengaruhi good governance dalam prespektif islam. Good Governance Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah masalah publik. Secara konseptual pengertian good dalam istilah good governance mengandung dua pemahaman. Pertama,nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mewujudkan tujuan nasional (Ubaidullah, 2004:113-114). Sisi lain memaknai good governance sebagai penerjemahan kongkrit dari demokrasi. Konsep governance (tata kelola pemerintahan) merupakan perluasan dari konsep government (pemerintahan), karena di dalam governance terkandung pengertian bahwa pemerintahan (goverment) tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah sendiri, tetapi bersama-sama dengan actor-aktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat luas sebagai stakeholders (Anwar, 2007). Seiring semakin terbukanya akses informasi, masyarakat bisa mengatahui berbagai berita dan informasi yang sedang terjadi, termasuk informasi terkini terkait pemerintahan. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengawal dan mengkritisi pemerintah. Lebih tepatnya lagi, masyarakat mendorong pemerintah untuk transparan serta terbebas dari belenggu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Secara empiris, pemerintahan (lama) itu sangat identik dengan kekuasaan, penguasaan, kewenangan, dominasi, pemaksaan, pemusatan dan lain-lain (Ari Dwipayana, dkk, 2003). Pandangan lama tersebut harus dipatahkan, karena tidak sesuai dengan konsep demokrasi Pancasila. Hal itu juga tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan pemerintahan yang adil serta sesuai amanat konstitusi, yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sedangkan pemerintah hanya sebagai pelaksana atau lebih tepatnya lagi sebagai pelayan masyarakat. Karenanya konsep good governance perlu diterapkan di Indonesia. Hal.2 Prodi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur - ISBN : 978-623-92037-3-3

PROSIDING SINAGARA: INOVASI DALAM MEWUJUDKAN SDG’S PADA ERA POST PANDEMIK

Asas-asas Good Governance Berdasarkan Acuan Umum Penerapan Good Governance pada sektor publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, terdapat beberapa asas good governance, di antaranya : 1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara yang mengutamakan peraturan perundangundangan, 2) Asas tertib penyelenggaraaan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian negara, 3) Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif, 4) Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaranan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asai, pribadi, golongan dan rahasia Negara 5) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ciri-ciri Good Governance 1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil. 2. Menjamin adanya supremasi hukum. 3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat. 4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan (Hetifa Sj, 2003:3). Prinsip-prinsip Good Governance Menurut Agama Islam Islam sejak awal telah memperkenalkan sifat kepemimpinan Rasulullah SAW yang seharusnya menjadi panutan bagi pemimpin sesudahnya. Beliau telah memberikan lima prinsip utama seorang pemimpin: yang pada dasarnya bisa dieja dengan sifat shiddiq, istiqamah, fathanah, amanah, dan tabligh. Pertama adalah Shiddiq, yang berarti jujur. Nabi SAW sangat mengutamakan kejujuran dalam hal pemerintahan. Pengertian shiddiq melibatkan sikap mental, dan hati nurani yang paling dalam. Shiddiq ini dianggap selaras dengan transparency. Namun, shiddiq adalah hal yang paling diutamakan berkaitan dengan yang tak tampak atau immateri. Artinya, pemalsuan, rekayasa, penambahan, tidak akan terjadi, sebab shiddiq mencakup wilayah qalbiyah. Kedua adalah istiqamah, yang bermakna teguh dalam pendirian. Sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ini bertumpu pada ketegaran dalam jiwa, agar tidak akan bergeser walaupun penuh dengan rayuan, bujukan, dan paksaan. Apabila consistency atau commitment, seperti yang dianjurkan oleh good governance masih bisa direkayasa dengan cara penampilan formal dalam bentuk luarannya, maka istiqamah tidak bisa dimodifikasi, karena berkaitan dengan sikap mental dan kejiwaan dan hati yang paling dalam. Ketiga yaitu Fathanah, sifat yang berkaitan dengan kecerdasan, baik kecerdasan rasio, rasa, maupun kecerdasan ilahiyah. Dengan demikian bila dibandingkan dengan good governance dengan konsep intelligency, maka konsep ini sebetulnya hanya berhubungan dengan kecerdasan intelligence semata. Padahal, fathanah menekankan kecerdasan lain, seperti kecerdasan emosional dan spiritual. Keempat yaitu amanah, sifat ini bisa dipararelkan dengan konsep accountability dalam good governance. Namun, apabila dipahami secara mendalam, maka accountability ini merujuk kepada hal yang formal administratif. Sedang amanah lebih jauh jauh cakupannya kepada psikologi yang paling dalam. Sebab amanah itu mementingkan tanggungjawab yang sangat hakiki dalam hubungannya dengan umat manusia, yang selalu yakin bahwa ada yang selalu mengawasi pelaksanaan tugasnya. Dalam Islam diyakini bahwa setiap perbuatan manusia selalu dalam pengawasan malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan dan keburukan manusia. Kelima yaitu tabligh, sifat kepemimpinan Nabi SAW dalam menjalankan pemerintahan selalu bersifat tabliq, apabila dikaitkan dengan konsep good governance maka dapat disejajarkan dengan istilah communicatibility. Namun, pada hakikatnya, tabligh ini berkaitan erat dengan risalah Hal.3 Prodi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur - ISBN : 978-623-92037-3-3

PROSIDING SINAGARA: INOVASI DALAM MEWUJUDKAN SDG’S PADA ERA POST PANDEMIK

keislaman, yakni soal dakwah dan penyampaian pesanpesan keilahian. Apabila communicatibility hanya mencakup persoalan public speaking, maka tabligh mencakup semua aspek komunikasi dan interaksi sesama manusia. Pada prinsipnya konsep dasar dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana diajarkan Rasulullah adalah melekatkan sifat shiddiq dan amanah dalam birokrasi pemerintahan. Kedua sifat ini seharusnya menjadi komitmen dan tanggung jawab setiap pengelolaan organisasi. Dalam bahasa organisasi modern, shiddiq dan amanah ini terangkum dalam konsep transparansi atau keterbukaan. Kejujuran dalam pengelolaan anggaran tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi. Membangun pemerintahan yang baik bukanlah pekerjaan yang mudah, hal tersebut merupakan pekerjaan besar yang harus diawali dari pemahaman dasar terhadap visi dan misi pemerintahan disamping harus tetap melandaskan keseluruhan aspeknya pada ketentuan syariah yang bermuara pada kemaslahatan masyarakat,bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan landasan etik dalam membangun nation state...