Manajemen Tata Aturan Pendidikan Manajemen Perkantoran PDF

Preview

Summary

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkembangan zaman membuat lembaga pendidikan mempunyai banyak tuntutan tugas dan tanggung jawab. Yang pertama dan yang utama dari para pimpinan adalah menciptakan lembaga pendidikan yang semakin efektif, dalam arti menjadi semakin bermanfaat bagi sekolah itu send...

Description

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perkembangan zaman membuat lembaga pendidikan mempunyai banyak tuntutan tugas dan tanggung jawab. Yang pertama dan yang utama dari para pimpinan adalah menciptakan lembaga pendidikan yang semakin efektif, dalam arti menjadi semakin bermanfaat bagi sekolah itu sendiri dan bagi penggunanya. Penerapan teori yang didapat dalam dunia pendidikan dapat berjalan sesuai dengan fungsi, sehingga etika penerapanya tidak ada kesenjangan. Pada ranah manajemen tata aturan pendidikan meliputi: Administrasi Personal Sekolah, Administrasi Kurikulum, Administrasi Sarana dan Prasarana, Administrasi Kesiswaan, dan Administrasi Peran serta Masyarakat. Pada tahap tata kerja kelembagaannya dapat berjalan dengan baik, sehingga mekanisme dan aturan yang dipakai sesuai dengan tupoksinya. Selain itu, dewasa ini manajemen perkantoran atau administrasi perkantoran sudah diajaran dalam dunia pendidikan. Perusahaan dalam dunia pendidikan adalah sekolah, manajernya adalah kepala sekolah dan karyawannya adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Oleh karena itu, ketika persaingan semakin ketat, pandangan yang menyederhanakan masalah administrasi tidak bisa lagi dianut. Bagian administrasi di perkantoran memegang peranan yang sama penting dengan bagian lainnya. Mereka harus dibekali dengan skill dan kemampuan yang cukup. Selain itu mereka harus pula mempunyai pandangan yang positif terhadap pekerjaan dan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerjanya menjadi terus lebih baik. Pada makalah ini akan diulas mengenai tata aturan pendidikan dan tata aturan perkantoran (tata usaha) yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pendidikan di lapangan.

1

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah manajemen tata aturan pendidikan? 2. Bagaimanakah manajemen perkantoran (tata usaha)?

C. Tujuan Pembahasan Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan pembahasan adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui manajemen tata aturan pendidikan 2. Mengetahui manajemen perkantoran (tata usaha)

2

BAB II PEMBAHASAN

A. Manajemen Tata Aturan Pendidikan Menurut G.R Terry manajemen adalah proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian,

penggerakan

pelaksanaan

dan

pengawasan,

dengan

memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (management is a distinct process consisting of planing, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined objectives).1 Menyangkut dengan manajemen, lebih lanjut Murniati menyatakan bahwa manajemen merupakan kegiatan mengatur berbagai sumber daya, baik manusia maupun material, dalam rangka melakukan berbagai kegiatan suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara optimal.2 Dalam manajemen tata aturan pendidikan, terdiri dari beberapa komponen, yaitu : 1. Administrasi Personal Pendidikan Adalah kegiatan mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan,

pembinaan,

penatalaksanaan,

kesejahteraan

dan

pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah.3 Kegiatan lembaga pendidikan bukan hal yang mudah untuk dikerjakan, maka untuk memaksimalkannya memerlukan makhluk yang pintar dalam berfikir (manusia). Karena kelancaran sebuah kegiatan dalam pendidikan untuk merealisasikan programnya ditentukan oleh manusiamanusia yang menjalankannya. Kepegawaian disebut juga personalia atau karyawan ataupun personel.

1

George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-dasar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 1 2 Murniati, Manajemen Stratejik Peran Kepala Sekolah dalam Pemberdayaan (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), hal. 71. 3

Ibid, hal. 50

3

Dilihat dari jenisnya, ketenagaan di SD/SMP/SMA/SMK terdiri atas: Kepala Sekolah, Guru (kelas, mata pelajaran, agama, penjaskes, muatan lokal), Tenaga Administrasi/TU, Penjaga Sekolah/kebersihan sekolah, Tenaga Fungsional lainnya (Guru BP, Pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar). Dilihat dari statusnya, ketenagaan di SD/SMP/SMA/SMK terdiri atas: pegawai negeri sipil (PNS), Guru tidak tetap, guru bantu, tenaga sukarela.4

2. Administrasi Kurikulum Kualitas suatu lembaga pendidikan yang menjadi tugas utama kepala sekolah adalah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi peserta didik. Sedangkan stafnya mendapat bagian tanggung jawab dalam membantu usaha pelaksanaan dan pengembangan program pengajaran yang efektif. Administrasi program pengajaran merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan seperangkat program pengalaman belajar yang disusun untuk mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan tujuan sekolah. Tujuan administrasi program pengajaran adalah sebagai pedoman : a) perencanaan aktivitas pembelajaran di sekolah b)

pelaksanaan pembelajaran di sekolah

c) pengendalian

pelaksanaan

pembelajaran

sesuai

dengan

perencanaan d) pengukuran tingkat keberhasilan aktivitas pembelajaran di sekolah.5

4

Daryanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 15

5

Hendyat, Soetopo dkk, Pengatar Operasional Administrasi Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal. 36

4

3. Administrasi Sarana dan Prasarana Secara Etimologis (bahasa), prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya: lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dsb. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ; Ruang, Buku, Perpustakaan, Laboratorium dsb. 6 Dengan

demikian

dapat

ditarik

suatu

kesimpulan

bahwa

Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang sacara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar yaitu : a) Bangunan dan perabot sekolah b) Alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga dan laboratorium c) Media pendidikan yang dapat di kelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunaakan alat penampil.7

4. Administrasi Kesiswaan Administrasi kesiswaan merupakan usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan tentang administrasi yang berkaitan dengan siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa. Tujuan administrasi kesiswaan adalah : a) mengetahui data siswa b) mengetahui potensi siswa c) mengetahui, membina dan mengembangkan kemampuan siswa.8

6

Ibid, hal. 63

7

Ibid, hal. 70-71

8

Daryanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 32

5

5. Administrasi Peran Serta Masyarakat Adalah Pengaturan yang berkaitan dengan keikutsertaan/kontribusi dan tanggung jawab secara fisik, mental dan emosional baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah. Tujuannya adalah sebagai berikut : a) memajukan kualitas belajar b) meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak c) meningkatkan keserasian kehidupan sekolah dengan kehidupan di masyarakat d) memotivasi masyarakat dalam membantu program sekolah e) mewujudkan tanggungjawab bersama antar pihak sekolah dan masyarakat terhadap kualitas pendidikan.9 Prinsip-prinsip Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan : a) Kerjasama dilandasi dengan itikad baik oleh kedua belah pihak b) Dalam partisipasinya, masyarakat tetap menghormati segala peraturan yang berlaku di sekolah c) Dalam hal teknis edukatif, masyarakat tidak diperkenankan untuk campur tangan. Ini merupakan otoritas guru dan sekolah yang bersangkutan d) Peran serta masyarakat dapat dibina secara terus menerus yang diorientasikan pada tujuan peningkatan kualitas pendidikan.10

Pembahasan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendididkan Nasional disebutkan pada Bab I Pasal 1 ayat 3 bahwa “sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”. Kemudian, UU Nomor 49/2008 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 1 bahwa pemerintah memperhatikan lembaga pendidikan

9

supaya

mutu pendidikan

yang

Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), hal. 44

10

Ibid, hal. 47

6

dilaksanakan itu berkualitas. Dan UU No. 8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 2 dan pasal 3, yaitu : 1. Pasal 2 : Pegawai negeri terdiri dari: a) Pegawai Negeri Sipil : Pegawai negeri sipil pusat, Pegawai negeri sipil daerah, dan Pegawai negeri sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. b) Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 2. Pasal 3 : Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945. Negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas

pemerintah

dan

pembangunan.

Proses

penerimaan,

pengangkatan, dan penempatan pegawai harus didasarkan pada prinsip penerimaan, pengangkatan, dan pengangkatan orang yang tepat. Maka penerimaan pegawai harus didasarkan atas kemampuan dan potensi calon dalam rangka mengisi jabatan. Menurut UU No. 8/1974 Pasal 15: Jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Di Indonesia, sekolah menurut status pemilikannya dibagi menjadi dua bagian yaitu: (1) Sekolah Negeri, dan (2) Sekolah Swasta (dengan berbagai variasi). Untuk sekolah negeri, pegawai tetapnya adalah pegawai negeri sedangkan untuk sekolah swasta pegawai tetapnya dapat pegawai negeri yang diperbantukan dan juga pegawai yayasan yang memiliki sekolah tersebut. Untuk sekolah swasta mendapat bantuan guru-guru pegawai negeri disebut sekolah subsidi, sedangkan sekolah swasta yang tidak mendapatkan bantuan apa-apa dari pemerintah disebut sekolah swasta yayasan dan sekolah swasta yang mendapat bantuan keuangan dari pemerintah disebut sekolah swasta berbantuan.

7

B. Manajemen Perkantoran (Tata Usaha) Prajudi menjelaskan pengertian kantor yang berarti : 1.

Ruang atau kamar, atau ruang tulis

2.

Markas, atau ruang (kompleks) di mana seorang pengusaha beserta stafnya menjalankan aktivitas-aktivitas pokonya.

3.

Biro atau tempat keduduksn pimpinsn dsri suatu administrasi.

4.

Instansi, badan, jawatan perusahaan.11

Manajemen perkantoran adalah tempat atau ruangan untuk menjalankan proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan dalam kegiatan penanganan data/ informasi.12 Manajemen Perkantoran Dalam Dunia Pendidikan Seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa, dewasa ini manajemen perkantoran sudah diajarkan di dunia pendidikan dengan berbagai macam pelatihan, khususnya pada bagian ketatausahaan. Karena ketatausahaan merupakan bagian yang menangani langsung mengenai data dan informasi sekolah. Jika dalam dunia perkantoran data/informasi yang ditangani atau dikelola mengenai data/informasi perusahaan, maka dalam dunia pendidikan data/informasi yang ditangani adalah mengenai data sekolah, seperti surat dinas sekolah dan agenda, buku ekspedisi, buku catatan rapat sekolah, dll. 1. Surat Dinas Sekolah Dan Buku Agenda Semua surat menyurat yang dilakukan dalam rangka kepentingan kehidupan dan realisasi program sekolah disebut surat dinas. Baik surat masuk maupun keluar harus diinventarisasi dan didokumentasikan (dicatat) disertai arsip-arsipnya. Surat dinas perlu disimpan dengan baik (diarsipkan), cara penyimpanan dapat menggunakan map-map tertentu yang dibedakan atas

11

Samusu, Manejemen Perkantoran Pengertian Dan Prinsip Perkantoran, (Kendari: Puspa Indah, 2012), hal. 4 12 Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini, Manajemen Madrasah Teori , Strategi, dan Implementasi, (Bandung:Alfabeta, 2013), hal. 3

8

pokok persoalannya, misalnya: map surat kepegawaian, map surat perlengkapan, map surat hubungan dengan masyarakat, dll.13 2. Buku Ekspedisi Fungsi buku ekspidisi ialah untuk pembuktian bahwa suatu surat yang dikirimkan sudah sampai kepada alamatnya atau orang (petugas) yang diserahi tanggung jawab. Yang perlu dicatat dalam buku ekspidisi adalah: a.

Nomor surat

b.

Alamat yang dituju

c.

Tanggal penerimaan

d.

Tanda tangan dan nama terang penerima.14

3. Buku Catatan Rapat Sekolah (Notulen) Rapat sekolah yang biasa disebut rapat dewan guru atau rapat guru perlu dicatat baik prosesnya maupun hasil atau keputusan yang diambil. Keputusan rapat adalah landasan berpihak dalam melaksanakan segala sesuatu disekolah itu. Menurut sifatnya rapat itu mungkin bersifat rutin dan mungkin incidental. Pencatatan proses dan keputusan rapat menggunakan sebuah buku yang disebut buku notulen (buku catatan rapat).15 Didalam dunia perkantoran biasanya yang menuliskan hasil rapat disebut dengan sekretaris. Tetapi dalam rapat sekolah, sekertaris ini disebut sebagai notulis yaitu orang yang menulis hasil rapat di dalam buku catatan rapat sekolah (notulen). Buku notulen ini berfungsi untuk melakukan review dari hasil rapat, baik mengenai program yang akan dilangsungkan maupun program untuk dievaluasi. Buku ini juga bisa menjadi bukti informasi untuk disampaikan kepada kepala sekolah jika tidak dapat hadir dalam rapat. 13

Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), hal.

14

Samusu, Manejemen Perkantoran......................... hal. 13

104-105 15

Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah.........., hal. 118

9

4. Buku Pengumuman Buku pengumuman ini dimaksudkan untuk media penyampaian informasi (pemberitahuan) yang terutama ditunjukkan kepada para guru. Tentu saja informasi ini datangnya dari kepala sekolah. Adapun isi pengumuman

bermacam-macam

yang

menyangkut masalah pembinaan sekolah.16

16

Ibid, hal. 120

10

pada

pokoknya

selalu

BAB III PENUTUP

Kesimpulan 1. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya para anggota organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Manajemen tata aturan pendidikan terbagi menjadi : a. Administrasi personal pendidikan b. Administrasi kurikulum c. Administrasi sarana prasarana d. Administrasi kesiswaan e. Administrasi peran serta masyarakat 3. Manajemen perkantoran adalah tempat atau ruangan untuk menjalankan proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan dalam kegiatan penanganan data/ informasi. 4. Manajemen perkantoran dalam dunia pendidikan terdiri dari : a. Surat Dinas Sekolah Dan Buku Agenda b. Buku Ekspedisi c. Buku Catatan Rapat Sekolah (Notulen) d. Buku Pengumuman

11

DAFTAR PUSTAKA Daryanto. 2001. Administrasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta Daryanto. 2006. Administrasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta George R. Terry dan Leslie W. Rue. 2009. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara Hendyat, Soetopo dkk. 1982. Pengatar Operasional Administrasi Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini. 2013. Manajemen Madrasah Teori , Strategi, dan Implementasi. Bandung: Alfabeta Murniati. 2008. Manajemen Stratejik Peran Kepala Pemberdayaan. Bandung: Citapustaka Media Perintis

Sekolah

dalam

Samusu. 2012. Manejemen Perkantoran Pengertian Dan Prinsip Perkantoran,. Kendari: Puspa Indah Suryosubroto. 2010. Manajemen Pendidikan di Sekolah. Jakarta: Rieneka Cipta

12...